JAKARTA – Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menyatakan akan mempelajari lebih lanjut mengenai program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menuai banyak penolakan dari masyarakat.
Prabowo berjanji akan mencari solusi terbaik terkait polemik iuran Tapera yang memotong gaji karyawan sebesar 3 persen itu.
“Kita akan pelajari dan kita cari solusi yang terbaik,” ujar Prabowo kepada Liputan6 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6 Juni).
Namun, menteri pertahanan itu enggan menjawab saat ditanya apakah kebijakan iuran Tapera akan tetap dilanjutkan ketika dia menjabat nantinya.
Prabowo baru saja bersantap siang bersama Presiden Joko Widodo.
“Saya baru saja dipanggil Presiden, kebetulan diajak makan siang, dan saya memang minta waktu untuk melaporkan hasil pertemuan-pertemuan saya selama dua hari di Singapura,” ucapnya.
Pada hari yang sama, para buruh menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintah mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera.
Buruh menyebut bahwa Tapera menyebabkan potongan pendapatan bulanan mereka mencapai 12%.
“Karena buruh sudah dipotong hampir 12%, pengusaha sudah hampir dipotong 18%. Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1%, jaminan kesehatan 1%, PPh 21 pajak 5%, jaminan hari tua 2%, sekarang Tapera 2,5%, total mendekati hampir 12%,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dikutip detikNews di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Said Iqbal menekankan bahwa kehadiran Tapera hanya akan memperberat beban ekonomi para buruh.
Ia khawatir potongan dari Tapera bisa membuat buruh hanya membawa slip gaji tanpa uang yang memadai tiap bulan.
Kelompok buruh juga khawatir mengenai transparansi pengelolaan dana Tapera. Said Iqbal menyatakan kekhawatirannya bahwa Tapera bisa menjadi ladang korupsi baru.
“Kalau dikelola oleh pemerintah padahal uangnya rakyat, ada jaminan nggak bakal dikorupsi?” tanyanya.
Said juga mengingatkan bahwa tidak sedikit kasus korupsi yang melibatkan pemerintah dalam pengelolaan keuangan.
Ia menekankan bahwa buruh tidak rela jika uang hasil potongan Tapera tersebut bakal dikorupsi seperti kasus dana ASABRI dan Taspen.
