AFGHANISTAN – Taliban kembali menerbitkan aturan yang menarik kecaman internasional. Pada Selasa (20/12) waktu setempat, kelompok yang menjalankan pemerintahan di Afghanistan itu resmi melarang perempuan untuk berkuliah.
Dalam sebuah surat, baik universitas negeri maupun swasta diminta untuk mencabut akses pendidikan siswa perempuannya, sesuai dengan keputusan Kabinet.
Diberitakan oleh Al Jazeera, surat itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara dari kementerian pendidikan yang dijalankan oleh Taliban sendiri di Afghanistan, Ziaullah Hashimi, yang kemudian mengunggahnya di Twitter.
“Anda semua diberitahu untuk segera mengimplementasikan perintah yang disebutkan tentang menunda pendidikan perempuan hingga pemberitahuan selanjutnya,” demikian bunyi surat itu, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Neda Mohammad Nadeem.
Putusan ini, yang datang setelah putusan-putusan lain yang juga dinilai menindas perempuan, memperlihatkan aksi berkebalikan Taliban dari yang dijanjikan sebelumnya.
Seperti yang diketahui, setelah kembali mengambil alih Afghanistan pada tahun lalu, kelompok itu menjanjikan aturan yang lebih moderat, termasuk melindungi hak-hak perempuan dan minoritas.
Akan tetapi, rangkaian peraturan yang menekan kebebasan perempuan justru bermunculan satu per satu.
Mulai dari anak perempuan yang dilarang mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama dan atas, pembatasan bekerja untuk perempuan, hingga kewajiban mengenakan pakaian tertutup dari kepala hingga kaki (burqa) untuk perempuan.
Tidak hanya itu, perempuan di Afghanistan juga dilarang untuk pergi ke taman dan pusat kebugaran.
Dilansir dari Republika, larangan pergi ke kampus bagi perempuan ini terbit hanya beberapa minggu setelah siswa perempuan di sekolah menengah atas melaksanakan ujian kelulusan.
Sejumlah kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) seperti Human Rights Watch mengkritik keras larangan tersebut dan menyebutnya sebagai kebijakan yang “memalukan” dan melanggar hak perempuan meraih pendidikan.
“Setiap hari semakin jelas Taliban tidak menghormati hak-hak dasar orang Afghanistan, terutama perempuan,” demikian kata mereka dalam sebuah pernyataan.
Taliban disebutkan telah mengeluarkan pembelaan, dengan mengatakan bahwa pembatasan semacam itu dilakukan untuk menjaga “kepentingan nasional” dan “kehormatan” perempuan.
Mengutip Al Jazeera, beberapa pejabat Taliban mengatakan larangan pendidikan menengah hanya bersifat sementara, namun mereka juga telah mengeluarkan banyak alasan untuk itu–mulai dari kurangnya dana hingga waktu yang dibutuhkan untuk merombak silabus di sepanjang garis Islam.
