JAKARTA – Pemerintah RI saat ini tengah menawarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan di Indonesia.
Hal itu dianggap Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Dalam acara program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (1/8), ia bahkan mengatakan bila dirinya diberikan kewenangan untuk membuat aturan.
Baca Juga: Jokowi Teken Aturan Yang Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang
Bahkan, bila perlu, ia akan menawarkan konsesi tambang hingga sektor pendidikan seperti kampus-kampus.
“Semakin banyak, semakin saya kasih. Saya kalau dikasih kewenangan oleh aturan untuk kasih, kita perluas. Bila perlu kampus juga kita kasih,” jelas Bahlil.
Bahlil menyebutkan bila ia juga telah menerima sejumlah kritik dari berbagai kalangan yang mempertanyakan alasan di balik ditawarkannya konsesi tambang kepada tokoh-tokoh agama di Indonesia.
“Saya tanyain, kalian ini mau apa sih? Dulu waktu di BKPM bilang jangan kasih ke asing terus. Jangan kasih ke Konglo (konglomerat) terus. Begitu kasih ke tokoh agama, ribut lagi. Ini cocoknya kita kasih ke siapa? Mungkin ke makhluk yang tidak kelihatan boleh, baru tidak protes kah?,” kata Bahlil.
Dengan begitu, dia menilai penawaran WIUPK untuk ormas keagamaan merupakan implementasi dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.
“Kekayaan laut, udara, darat, laut, dan seluruhnya itu dikuasai oleh negara, dan dipakai, dipergunakan semaksimal mungkin, seadil mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Artinya apa? Retribusi,” tandasnya.
