SKOTLANDIA – Melalui pengesahan Period Product Act (UU Produk Menstruasi) pada hari Senin (15/8) lalu, Skotlandia secara resmi tercatat sebagai negara pertama di dunia yang mengatur penyediaan produk menstruasi, seperti pembalut dan tampon, secara gratis.
Produk-produk tersebut akan tersedia di berbagai fasilitas umum, mulai dari kafe, perpustakaan, kolam renang, gedung komunitas, balai kota, hingga fasilitas pendidikan.
Untuk memudahkan upaya pengecekan apakah suatu tempat menyediakan produk menstruasi, aplikasi PickupMyPeriod juga ikut diluncurkan.
Pengesahan undang-undang ini tidak lain adalah salah satu dari serangkaian program yang bertujuan untuk mengentaskan apa yang disebut kemiskinan menstruasi (period poverty) di Skotlandia.
Sebagai informasi, efek samping dari cukup terbatasnya keterjangkauan masyarakat ke produk-produk menstruasi di Skotlandia telah menyebabkan berbagai masalah.
Monica Lennon, penggagas undang-undang ini, membeberkan bahwa situasi tersebut telah menyebabkan pengucilan, penurunan jumlah kehadiran siswi di sekolah, dan maraknya penggunaan produk sanitasi yang tidak aman.
“Dalam kenyataannya, ini berarti perempuan harus menggunakan kaus kaki atau tisu toilet atau kain lap untuk keperluan menstruasi mereka,” papar Lennon kepada BBC.
“Ada juga perempuan yang memberitahu kami bahwa mereka terpaksa menggunakan produk itu lebih lama daripada batas aman atau higienisnya. Dan ini menyebabkan banyak pengucilan,” sambungnya.
Dilansir dari VOA Indonesia, Lennon yang merupakan anggota parlemen dari Partai Buruh telah mengampanyekan undang-undang ini sejak tahun 2016.
Mulai tahun 2017, pemerintah Skotlandia telah menginvestasikan jutaan poundsterling untuk mendanai pengadaan produk-produk menstruasi secara gratis di berbagai lembaga pendidikan.
Baru pada November 2020 lalu, legislasi ini didukung dengan suara bulat oleh parlemen Skotlandia dan, akhirnya, 15 Agustus 2022 menjadi hari pertama pemberlakuannya secara nyata dan berpayung hukum.
Menurut Lennon, kampanyenya sejak awal berjalan “berdasarkan bukti”. Ia menemui para guru dan remaja untuk menanyai mereka tentang perasaan mereka yang tidak bisa pergi ke sekolah karena tengah mengalami menstruasi.
“Saya bertemu para guru dan orang-orang muda yang membicarakan tentang seperti apa rasanya tidak dapat pergi ke sekolah karena malu, atau takut meminta tambahan uang ke ibu atau ayah atau pengasuh untuk membeli pembalut dan tampon,” tuturnya.
Maka, ketika undang-undang ini telah disahkan, ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai di negaranya.
“Kami adalah yang pertama tetapi tidak akan menjadi yang terakhir,” tulisnya di Twitter, Senin.
Kepada BBC, Menteri Keadilan Sosial dan Perumahan Skotlandia Shona Robison mengatakan bahwa legislasi ini akan memiliki dampak yang signifikan pada saat terjadi krisis biaya hidup.
“Undang-undang ini akan menjadi legislasi pertama di dunia yang mengatur penyediaan produk pembalut secara gratis bagi mereka yang memerlukannya,” ungkapnya.
“Bagi perempuan, pada masa krisis biaya hidup sekarang, ini benar-benar akan menimbulkan perbedaan besar karena mereka dapat mengambil produk-produk gratis ini dari berbagai tempat, apakah itu di sekolah, kampus universitas, di berbagai tempat yang berbeda-beda, dengan membuatnya tersedia semudah mungkin,” imbuhnya.
