JAKARTA – Kementerian Luar Negeri angkat bicara setelah beredar isu yang menyebut bahwa Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomasi dengan Israel.
Isu tersebut diberitakan oleh sejumlah media Israel pada Kamis (11/4), menyebut bahwa normalisasi hubungan Indonesia-Israel menjadi syarat untuk dapat diterimanya Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal membantah adanya rencana Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Posisi Indonesia disebutnya “tidak berubah” dan mendukung kemerdekaan Palestina, serta konsisten untuk berada di “garis terdepan” dalam membela hak-hak Bangsa Palestina.
“Terkait isu pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, saya tegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini,” ujarnya pada Kamis malam.
“Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution. Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak Bangsa Palestina,” lanjutnya.
Terkait keanggotaan Indonesia di OECD, yang merupakan lembaga pemikir terbesar di dunia yang merekomendasikan kebijakan ekonomi bagi anggotanya, Iqbal mengatakan prosesnya memerlukan waktu yang cukup panjang.
Sementara roadmap keanggotaan baru akan diadopsi pada Mei mendatang, setiap negara membutuhkan waktu yang berbeda-beda dalam menyelesaikan proses untuk menjadi anggota penuh.
“Roadmap keanggotaan menurut rencana akan di adopsi bulan Mei depan dan dalam roadmap itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan Indonesia,” ujarnya.
“Waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda. Semua tergantung kesiapan negara tersebut. Beberapa negara memerlukan waktu 3 tahun, beberapa lagi memerlukan lebih dari 5 tahun,” jelasnya kemudian.
Indonesia sebelumnya disebut bersedia menormalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan persetujuan negara itu atas permintaannya untuk bergabung dengan OECD.
Times of Israel melaporkan bahwa seorang pejabat Israel mengatakan bahwa Indonesia dapat menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari kesepakatan untuk memuluskan masuknya negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia itu ke dalam forum global negara-negara maju.
Pejabat tersebut, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya, membenarkan laporan di surat kabar Israel Yedioth Ahronoth yang merinci pembicaraan diam-diam selama berbulan-bulan antara Yerusalem, Jakarta, dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann.
“Normalisasi akan menandai perubahan yang menakjubkan bagi Indonesia pada saat sentimen anti-Israel di dunia Muslim semakin tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat perang di Jalur Gaza,” tulis outlet tersebut.
“Akan tetapi menjalin hubungan juga akan mengakhiri penolakan Israel terhadap bergabungnya Indonesia ke OECD, menurut laporan tersebut,” lanjut mereka.
