JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas pengelolaan pertanggung jawaban keuangan negara Tahun Anggaran 2020 dalam penanganan pandemi corona (Covid-19).
Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah tengah fokus memulihkan mesin ekonomi nasional serta melakukan percepatan pemulihan Covid-19 dengan sumber pendanaan menggunakan APBN. DPR ingin agar BPK memastikan penggunaan APBN ini sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi.
“Sebagai mana kita ketahui, Pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, ancaman terhadap sosial ekonomi dan sistem keuangan. Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang keuangan negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (30/6).
Puan mengatakan bahwa dampak pandemi corona sangat besar terhadap pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu perlu kesamaan sense of crisis antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK dalam mengawal dana penanganan Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya.
Dalam kondisi yang luar biasa seperti saat ini, lanjutnya, penanganan Covid-19 perlu langkah-langkah cepat namun terukur. Karena itu DPR mengharapkan agar BPK memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya agar transparan dan akuntabel dan digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat .
Puan menegaskan bahwa DPR RI mendukung BPK mengambil langkah-langkah strategis dalam membangun komunikasi bersama stakeholder untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.
