KALIMANTAN TENGAH – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pertanian menambah bantuan pompa menjadi 70 ribu unit untuk lahan pengairan sawah dan pertanian sebagai mitigasi bencana kekeringan yang diprediksi melanda pada Juli hingga Oktober 2024.
Pernyataan itu disampaikan Presiden usai meninjau langsung program pompanisasi di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu.
Namun sebelumnya, pengamat menilai keberadaan pompanisasi berhasil menahan laju impor dengan menambah pertanaman padi hingga tiga kali di persawahan warga.
“Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri. Negara kita juga sama, prakiraan dari BMKG nanti Juli, Agustus, September, Oktober dan mudah-mudahan enggak terus itu akan ada gelombang panas, kekeringan, yang itu harus diantisipasi,” katanya seperti disadur dari Kantor Berita Antara pada Rabu (26/6).
Presiden mengatakan pompanisasi penting guna mengantisipasi penurunan produksi beras nasional, di saat semua negara terdampak gelombang panas dan kekeringan panjang.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut akan menambah bantuan pompa dari semula 20 ribu unit menjadi 70 ribu unit melalui Kementerian Pertanian menuju berbagai daerah penghasil beras di Indonesia yang berpotensi terdampak gelombang panas.
“Untuk apa? Ya seperti ini, air yang di bawah sawahnya agak ke atas, enggak bisa naik ke atas gara-gara enggak ada hal kecil, pompa. Tetapi ini menjadi sangat krusial,” katanya.
Presiden menambahkan bahwa Kementerian Pertanian akan berupaya memenuhi kebutuhan pompa secara keseluruhan untuk memastikan seluruh area dapat tercukupi.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga berinteraksi langsung dengan para petani. Menurut petani setempat, keberadaan pompa sudah memungkinkan peningkatan frekuensi panen.
“Ya yang dulunya dua kali panen bisa jadi tiga. Yang sebelumnya satu kali panen bisa jadi dua atau tiga,” kata Presiden.
Professor IPB: Sistem Pompanisasi Mampu Tahan Laju Impor Beras
Sistem pompanisasi akan tetap mampu menahan laju impor beras asalkan dikelola dengan sistem manajemen yang baik.
Demikian dikatakan oleh Professor Budi Indra Setiawan dari Universitas Pertanian Bogor (IPB) saat berbincang dengan Redaksi The Editor beberapa waktu lalu.
“Pompa itu hanya 20-35 persen saja kontribusinya tapi ada bibitnya nggak, ada petaninya nggak. Kalau yang lainnya nggak support dan tidak menghasilkan ya sama saja, buang-buang resourchesnya,” ungkap Budi.
Meski demikian, pria yang pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri di Bidang Infrastruktur Pertanian ini mengatakan bila di periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pihaknya berhasil menahan laju impor dengan menjalankan program ini.
Saat itu, lanjutnya, salah satu target kementerian pertanian adalah untuk menghentikan laju impor beras yang terjadi sepanjang tahun.
Salah satu cara agar pertanaman padi dapat ditingkatkan adalah dengan menyediakan pompa ke petani-petani di daerah-daerah yang kering, dan di daerah yang hanya bisa menanam padi di musim hujan saja.
Dari perhitungan Budi dan tim kerja kementerian pertanian saat itu, 1 unit pompa yang mampu menghasilkan volume air sebesar 20 liter per second berkisar di harga Rp 4-5 juta rupiah.
Saat pompa ini dibagikan kepada petani, beberapa wilayah akhirnya bisa menanam padi sebanyak 2 kali.
Dalam 1 tahun target pemerintah adalah menghasilkan 5 ton beras dari 1 unit pompa seharga Rp 4-5 juta.
