JAKARTA – Polisi adalah salah satu profesi yang masih banyak dicita-citakan oleh anak muda Indonesia. Puluhan ribu orang menyerbu setiap tahunnya untuk bisa bergabung dengan lembaga pemerintah ini. Padahal gaji yang ditawarkan sangat sedikit. Bayangkan, gaji seorang jenderal bintang 1 di kepolisian hanya digaji Rp3.290.000 per bulan dan paling tinggi Rp5.930.800 per bulan. Tidak percaya? Tapi begitulah adanya.
Kesejahteraan polisi perlu diperhatikan. Aljazeera pernah menyebutkan bahwa pendukung reformis di Amerika mengatakan bahwa petugas kepolisian sangat membutuhkan gaji yang layak untuk bertahan hidup. Disebutkan bahwa, para pendukung reformasi penegakan hukum di Amerika kerap mengingatkan akan sejarah saat gaji aparat keamanan dikelola dengan buruk. Akibatnya, banyak polisi yang berusaha meningkatkan pendapatan mereka dengan suap atau bersaing dengan penjahat untuk mendapatkan uang kotor.
“Polisi yang dibayar dengan gaji rendah selalu menghasilkan susunan masyarakat yang buruk,” ujar De Lacy Davis, pensiunan veteran Departemen Kepolisian Orange County New Jersey dan kepala Koalisi Nasional Petugas Penegakan Hukum untuk Reformasi dan Akuntabilitas Keadilan, sebuah kelompok aktivis kepolisian komunitas yang terdiri dari dari petugas polisi yang aktif maupun yang tidak. (Aljazeera, 6 November 2015).
Bagi pendukung reformasi kepolisian, polisi yang dibayar dengan layak merupakan bagian penting dalam meningkatkan hubungan antara komunitas, politisi dan penegak hukum. Keterkaitan ini tentunya mendapat perhatian secara nasional. Hasilnya, kinerja kepolisian Amerika saat itu menjadi sorotan publik dan media massa menjadikannya sebagai halaman utama. Misalnya, kasus penembakan yang menyerang orang awam dimana pelakunya kebanyakan adalah orang kulit hitam.
Tak hanya itu, disebutkan juga bahwa karena gaji yang minim, banyak polisi korup yang akhirnya menyalahgunakan kekuasaan dengan merampok pengedar narkoba dan memerintahkan penyerangan terhadap penjahat. Tanggapan ini akhirnya mendorong pandangan negatif terhadap polisi dengan menyebut mereka sebagai aparat yang tidak mampu bertindak adil dan hanya bisa bertengkar dengan geng kriminal.
“Artinya polisi dan geng kriminal bertengkar untuk memperebutkan uang kotor,” kata Davis lagi.
Joe Giacalone, seorang profesor kriminologi di John Jay College of Criminal Justice dan mantan petugas Departemen Kepolisian Kota New York (NYPD) juga mengatakan bahwa gaji yang baik sangat penting untuk menjaga agar petugas tetap jujur.
“Ada begitu banyak godaan di luar sana. Petugas yang kekurangan uang jadinya rentan menerima suap dari penjahat ketimbang menangkap mereka,” kata Giacalone.
“Polisi adalah manusia biasa yang kita temukan di masyarakat yang tentunya memiliki masalah seperti masalah keuangan atau kesehatan. Mereka butuh uang,” tambahnya lagi.
“Dan ketika mereka ditempatkan dalam posisi ini, secara moral dan etis, mereka bisa tergoda. Jika Anda ingin menghindari korupsi, maka Anda harus membayar polisi dengan gaji yang layak. Karena dengan $ 40.000 setahun Anda tidak dapat tinggal di kota tempat Anda bekerja,” ungkap Giacalone lagi.
Untuk diketahui, dalam catatan Aljazeera, gaji kepolisian di New York tahun 2015 lalu tercatat sekitar $42.000 per tahun atau sekitar Rp630.000.000 dan akan meningkat menjadi $76.000 setelah lima tahun.
Menurut serikat pekerja angka tersebut bahkan tidak bergerak jauh padahal New York adalah salah satu kota termahal di dunia.
Undang-undang negara bagian New York melarang karyawan publik melakukan mogok kerja, sehingga petugas disana hanya memiliki serikat pekerja dan Dewan Hubungan Karyawan Publik untuk melakukan tawar-menawar dengan pemerintah kota.
Namun, Daily News melaporkan bahwa beberapa serikat kerja polisi di Kota New York menyarankan agar petugas memprotes aturan tersebut dengan memperlambat kinerja mereka di lapangan.
Namun sayangnya, tanggapan bahwa gaji yang layak untuk menghentikan korupsi bagi polisi ternyata tidak disetujui banyak pihak.
“Anda membayar petugas polisi lebih dari gaji hidup karena apa yang mereka berikan kepada masyarakat, bukan untuk mencegah mereka melakukan korupsi,” kata juru bicara PBA Joseph Mancini kepada Al Jazeera.
“Ini pertanyaan yang menghina petugas polisi di abad ke-21,” tandasnya.
