THE EDITOR – Di Banyuwangi memang tidak ada angkutan umum, melainkan hanya angkutan wisata dan angkutan pelajar. Demikian dikatakan oleh Pengamat transportasi dan Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno saat ditanya mengenai pandanganna atas pengalaman RS (34) dan NN (29), wisatawan asal Jakarta yang mengalami kesulitan transportasi saat hendak berwisata ke Kota Bumi Blambangan tersebut.
“Di Banyuwangi adanya angkutan pelajar dan angkutan wisata bukan angkutan umum,” ungkap Djoko saat berbincang dengan The Editor beberapa waktu lalu.
Kata Djoko, selama ini penataan akan sarana transportasi publik di Kabupaten Banyuwangi tampaknya masih belum mendapat perhatian dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Baca Juga : Turis Kesulitan Temukan Angkutan Umum Saat Berwisata ke Banyuwangi
Bahkan, lanjutnya, Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu wilayah yang perkembangan transportasinya sangat minim.
“Pembangunan sistem transportasi Banyuwangi terjadi kemunduran karena Banyuwangi tidak punya program intensif untuk angkutan umum,” ungkapnya.
Banyuwangi, lanjutnya, hanya menyediakan program angkutan kota (angkot) gratis bagi anak sekolah dan angkutan gratis ke destinasi wisata kepada turis dengan Damri.
Namun, Djoko mempertanyakan program tersebut sebenarnya ditujukan untuk siapa karena masyarakat Banyuwangi seharusnya dapat menikmati sarana transportasi yang sama dengan para turis yang berwisata ke sana.
“Angkutan wisata kan beda, buatlah publik transport sekalian buat wisata,” kata Djoko lagi.
Sejauh pengamatan Djoko, Bupati Ipuk sedari awal menjabat tidak memiliki visi dan misi untuk membangunan sistem transportasi publik untuk kota Banyuwangi.
“Jangan dipilih lagi kepala daerah yang tidak punya visi dan misi membangun sistem transportasi publik,” katanya.
Pasalnya, sejauh ini, Djoko tidak menemukan permintaan penambahan dana dari Pemda Banyuwangi terkait pembangunan sarana transportasi publik baik itu ke pemerintah daerah yaitu Gubernur Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, dalam hal ini kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri.
“Padahal kalau kepala daerah meminta dana untuk membangun transportasi publik maka akan diberi. Hal itu saya sudah selidiki ke Dinas Perhubungan Jawa Timur dan Kemenhub serta Kemendagri,” kata Djoko lagi.
Kondisi Transportasi Publik Semakin Memprihatinkan
Kompasiana di tahun 2022 lalu pernah menerbitkan bila kondisi transportasi publik yang sudah ada di Kabupaten Banyuwangi semakin memprihatinkan.
Dari beberapa terminal besar yang ada di wilayah ibukota dan sekitarnya saja, hanya Terminal Brawijaya saja yang masih terlihat aktivitasnya.
Angkot yang dulunya menjadi pilihan masyarakat dalam bertransportasi, kini kondisinya semakin menurun dan mulai ditinggalkan. Jumlahnya juga terus mengalami penurunan karena sudah tuanya armada angkot yang dimiliki.
Walaupun demikian, transportasi umum lainnya seperti bus antar kota antar provinsi, masih terlihat melayani penumpang yang akan bepergian. Namun, masih perlu penataan yang baik di terminal-terminal agar minat menggunakan transportasi umum ini semakin meningkat.
