YOGYAKARTA – Bila kawasan IKN ingin menghasilkan komoditi pangan dari program food estate, maka pemerintah harus mengkaji betul program ini dengan baik.
Pasalnya, kondisi tanah yang tidak subur serta infrastruktur air yang belum sempurna di Kalimantan Timur akan membuat biaya pembangunan food estate di IKN akan sangat mahal.
Dengan demikian produk pertanian yang aka dihasilkan juga akan sangat tinggi, dan sulit dijangkau.
“Sekarang saja subsidi beras petani sudah besar sekali misalnya di air, pupuk, hama penyakit, safrodi, mekanisasi. Tapi semua subsidi tidak berlangsung,” demikian dikatakan oleh Ahli Manajemen Sumberdaya Air dari Universitas Gadjah Mada Professor Sahid Susanto dalam acara talkshow berjudul Posisi strategis IKN dalam Kedaulatan Pangan beberapa waktu lalu.
“Kalau di IKN dalam konteks beras mau di estate-kan maka harus di desain betul mulai dari berapa luasannya, airnya dari mana, dan seterusnya,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah tidak mengorbankan masyarakat untuk ambisi politik pembangunan.
Bila memang ingin bersikeras menghasilkan bahan pangan dari food estate, ia menyarankan agar pendapatan masyarakat ditingkatkan.
“Sekarang tenaga kerjanya nggak dihitung. Sebetulnya kelompok masyarakat yang dikorbankan oleh pembangunan. Cara untuk bisa terwujud? Caranya income masyarakat harus ditingkatkan sehingga bisa membeli makanan dengan harga tinggi,” ungkapnya.
Beras Hasil Food Estate Akan Sangat Mahal
Menghasilkan beras dari program food estate hanya akan membuat harga komoditi pangan yang satu ini melonjak tinggi sementara kemampuan subsidi pemerintah sangat terbatas.
“Tapi padi tidak bisa karena yang mengkultivasi adalah masyarakat banyak. Kalau mau dibuat estate harus di desain sampai angka keekonomiannya bisa disubsidi oleh pemerintah dengan kemampuan tertentu. Subsidi pemerintah juga terbatas ya,” ungkapnya.
Tak hanya beras, lanjutnya, ada begitu banyak komoditas pangan yang tidak mungkin dibawa ke ranah food estate.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak rancu dalam menjelaskan tentang arti food estate kepada masyarakat.
“Defenisi food estate yang diberikan ke petani adalah mimpi yang ngawang-ngawang. Kita realitas saja,” ungkapnya.
“Proses produksi yang di estatekan itu harus dikalkulasi lagi. Tujuannya agar terjamin,” katanya lagi.
Food Estate Bukan Program Baru
Kata Professor Sahid, di masa lalu pemerintah juga sempat mengembangkan program Rice Estate di Palembang.
Namun program itu gagal karena pada prakteknya komoditas pangan yang dihasilkan terlalu mahal dan pemerintah tidak sanggup memberikan subsidi.
“Dulu di palembang pada waktu penggunaan bendungan baru di palembang pernah di desain dibuat rice estate. Ditawarkan perusahaan yang mau mengatur estate. Tapi setelah dihitung besar sekali dan ternyata besar sekali karena pemerintah tidak sanggup bersubsidi,” ungkapnya.
Khusus untuk beras, lanjutnya, pemerintah sudah memberikan subsidi yang begitu besar. Baik dari infratruktur, pupuk, alat mekanisasi pertanian dan lain sebagainya.
