JAKARTA – Munculnya nama Andi Amran Sulaiman sebagai salah satu kandidat kuat calon presiden di Pilpres 2024 mendatang adalah angin segar bagi Partai Golkar. Demikian dikatakan oleh Politisi Dari Partai Golkar Indra J Pilliang saat berbincang dengan The Editor beberapa waktu lalu.

“Kehadiran Pak Amran ke Golkar akan memberikan angin segar,” ujar Indra.

Tak hanya itu, Indra juga yakin keberadaan Amran Sulaiman di tubuh Partai Golkar akan memberi dampak positif dan memberikan tambahan energi yang besar di tubuh partai tersebut.

“Posisi Amran akan memperkuat kemampuan partai di Pilpres 2024. Seperti memasang roda saja, akan nyambung. Nggak butuh penyesuaian. Dulu pernah juga kerja sama kan,” ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, nama Amran Sulaiman adalah jawaban untuk kemenangan Golkar di masa depan. Meski Golkar tidak bisa mengusung nama Amran sebagai calon presiden karena sudah terdapat nama Airlangga Hartanto disana, namun keberadaan Amran Sulaiman sebagai calon kuat pendamping Airlangga menurutnya sudah pas.

“Airlangga Hartanto dengan Pak Amran. Itu akan jadi pilihan yang tepat,” ungkapnya.

Meski demikian, Ia berharap Amran Sulaiman segera dipinang oleh Partai Nasdem agar rencana Partai Golkar mendulang kemenangan di Pilpres 2024 dapat terwujud. Hal ini Indra sampaikan karena dalam prosesnya Partai Golkar akan membutuhkan sejumlah partai untuk berkoalisi bersama saat Pilpres, seperti Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa.

“Saya berharap Pak Amran masuk Golkar karena bagaimana pun daerah Sulawesi kehilangan banyak figur. Dulu ada dari Gorontalo, Pak Habibie dan ada abang di Sulawesi Barat juga ke Partai Nasdem,” ungkap Indra.

Sikap Golkar menurut Indra sudah jelas karena dalam rapat munas terakhir diputuskan bahwa partai berlambang beringin ini hanya akan mendorong calon presiden. Dengan masuknya nama Amran Sulaiman dalam putaran Partai Nasdem maka koalisi antara Golkar dan Nasdem di Pilpres 2024 dipastikan membuahkan kemenangan.

“Kalau Golkar hanya punya calon presiden dan sudah diputuskan dalam munas. Nah komunikasi paling intensif dilakukan Golkar terus terang dengan Nasdem, Gerindra dan PKB. Partai ini lahir dari rahimnya partai Golkar,” jelasnya.

Nama Amran menurut Indra adalah jawaban untuk berbagai keberhasilan Indonesia yang pernah dicapai di bidang pertanian, yaitu swasembada pangan. Indra mengingatkan bahwa Amran Sulaiman yang pernah mengembalikan swasembada beras saat menjabat sebagai menteri pertanian perlu mendapat perhatian serius dari Golkar.

“Dengan posisi seperti itu Bang Amran memiliki potensi. Dia bertangan dingin dalam mendorong swasembada beras. Indonesia tidak kekurangan dan Bang Amran berani membuak lahan-lahan baru sampai ke Papua,” ungkapnya.

Andi Amran Sulaiman Yang Mendulang Suara Penuh Bagi Jokowi Di Sulawesi, Bukan Jusuf Kalla

Amran yang sekarang tidak lagi aktif di pemerintahan namun memiliki jelajah yang tinggi. Ia menceritakan bahwa Amran adalah sosok dibalik kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019.

Kata Indra, Amran Sulaiman dalam proses mendulang suara di Sulawesi dan Timur Indonesia untuk Jokowi tidak terbaca oleh radar karena sikapnya yang lebih memilih untuk bekerja ketimbang berpolitik.

Saat itu, lanjutnya, Jusuf Kalla belum menyatakan keputusan akan bergabung dengan Jokowi yang didorong oleh PDIP dan beberapa partai lainnya. Jadi, Amran Sulaiman turun langsung untuk melambungkan suara Jokowi di Sulawesi. Padahal saat itu nama Prabowo Subianto sudah tidak terkalahkan di Sulawesi.

“Waktu itu sangat berat memenangkan suara Jokowi di Sulawesi. Yang menggali lumbung suara Jokowi di Sulawesi itu Pak Amran. Dia yang awal-awal lakukan sebelum ada keputusan Jusuf Kalla akan bergabung. Jadi Pak Jusuf Kalla belum bergabung maka Pak Amran antisipasi semuanya. Butuh waktu beberapa bulan untuk membuka lumbung suara Jokowi di Sulawesi sebelum Jusuf Kalla bergabung. Yang harus dikalahkan adalah Prabowo di Sulawesi. Kemenangan Jokowi dan Jusuf Kalla sangat tipis,” tandasnya.

SULAWESI SELATAN – Unjuk rasa koalisi untuk kesejahteraan TNI-POLRI (KITRA) juga terjadi di Kabupaten Jeneponto guna mendesak presiden, DPR dan menteri keuangan segera mewujudkan kesejahteraan aparat hukum dengan menaikkan gaji mereka sebesar Rp 50 juta per bulan

“Presiden dan DPR RI seharusnya bisa memahami dan evaluasi kebijakan pemerintah selama 75 tahun yang telah memiskinan TNI POLRI merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa dan negara,” ujar Koordinator Lapangan KITRA Jeneponto Jusman, Kamis (1/7).

Dengan periode kemerdekaan selama itu, lanjutnya, pemerintah seharusnya ingat dengan janji yang tertuang dalam Nawacita jilid I. Dimana disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo berjanji akan meningkatkan kesejahteraan TNI POLRI bila nantinya terpilih.

Dalam orasinya, Jusman menjelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka hingga sekarang gaji yang diberikan pemerintah kepada TNI POLRI merupakan bukti nyata pemiskinan sebab jumlah gaji yang diterima keluarga mereka harus dihemat untuk biaya makan sehari-hari.

“Berapa banyak oknum TNI POLRI harus cari segala macam sampingan agar sedikit membahagiakan keluarganya, padahal UUD 45 sudah tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, apalagi ini terkait nasib jutaan keluarga yang berperan penting bagi kedaulatan NKRI,” terang Jusman.

Jusman melanjutkan, KITRA Jeneponto tidak akan lagi mentolerir sikap pemerintah terhadap TNI POLRI. Menurutnya aparat adalah pelindung, penjaga, pelayan dan pejuang masyarakat. Gaji minim yang mereka terima hanya akan menghancurkan garis penjagaan terhadap masyarakat Indonesia.