PADANG – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk merubah gaya pembiayaan yang selama ini sangat bergantung kepada anggaran negara dengan melibatkan partisipasi perbankan dan swasta.
Hal itu disampaikannya pada Temu Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Mitra Pembiayaan dan Pelaku Agribisnis, di Hotel Mercure, Padang, Sumatra Barat, Jumat (9/6).
“Kalau dulu zamannya Big Government, gubernur, bupati seperti sinterklas, kalau tidak suka bagi-bagi katanya tidak bagus. Tapi faktanya tidak. Jadi, yang harus didorong adalah mereka yang memiliki gagasan-gagasan untuk ikut bertanggung jawab di dalamnya dan kemudian menggulirkan sesuatu berskala ekonomi yang kita asistensi. Dan ini yang berhasil dalam 2 tahun menghadapi Covid,” kata Mentan SYL.
Sebagai seseorang yang pernah menjabat sebagai bupati dan gubernur, Mentan SYL menjelaskan bahwa kemampuan APBD itu hanya memutar sembilan sampai 11 persen, paling besar 20 persen.
“Kalau begitu, harus mulai digulirkan penggunaan dana-dana dari perbankan melalui skema KUR yang ada atau investasi dari private sector, not just Government Sector,” imbuhnya.
Tercatat penyerapan KUR sektor pertanian tahun 2022 sebesar Rp113,43 triliun, atau 126,04% dari target penyerapan sebesar Rp90 trilliun dengan debitur sebesar 2,7 juta debitur.
Tahun 2023 ini target penyerapan KUR sektor pertanian sebesar Rp100 triliun.
Sampai dengan 10 Juni 2023, tercatat bahwa KUR telah terserap sebesar Rp25,12 triliun (25,12%) dengan debitur sebesar 532.321.
“Melihat angka penyerapan KUR ini tentunya menggembirakan buat kita semua, bahwa sektor pertanian telah memanfaatkan sumber pembiayaan KUR dengan baik,” ungkap Mentan SYL.
“Dan oleh karena itu mari manfaatkan dengan baik program KUR ini karena terbukti KUR sangat membantu dalam pembiayaan petani,” tambahnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Ali Jamil menjelaskan, kegiatan hari ini dimaksudkan untuk membangun dan memantapkan komitmen bersama antara Bank Himbara, Bank Daerah, BSIP, gubernur dan wali kota seluruh Indonesia untuk penyerapan KUR dan KUA.
“Setiap gubernur berkomitmen menyerap KUR dan KUA ini sebesar Rp100 miliar, dan setiap bupati/wali kota sebesar Rp50 miliar. Melalui komitmen ini minimal akan terserap KUR sektor pertanian sebesar Rp30 triliun,” sebut Ali Jamil.
Ali Jamil melaporkan, penyerapan kredit pembelian alsintan tahun 2023 mencapai Rp9,5 miliar untuk pembelian alsintan sebanyak 22 unit. Antara lain untuk pembelian combine harvester dan TR 4.
“Selanjutnya untuk akselerasi implementasi penyerapan Kredit Usaha Alsintan akan dilakukan dengan mengoptimalkan brigade alsintan di seluruh Indonesia bekerja sama dengan Badan Standarisasi lnstrumen Pertanian (BSIP) melalui BPSIP di seluruh Indonesia yang menjadi komandannya,” paparnya.
