THE EDITOR – Aksi unjuk rasa masif yang digerakkan oleh Forum Masyarakat Banyuwangi Bergerak (FMBG) pada Sabtu, 27 Juni 2026 lalu, menempatkan Kabupaten Banyuwangi sebagai episentrum pergerakan terbesar di Indonesia dalam menolak penutupan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Media lokal dan nasional mencatat aksi 7.000 orang mewarnai jalan-jalan besar Kota Banyuwangi lengkap dengan spanduk bertuliskan penolakan keras atas ditutupnya program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
Di saat yang bersamaan, ratusan mahasiswa yang menamakan diri Gabungan Organisasi Cipayung dan berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bergerak menyuarakan pandangan mereka, dan tentunya berhasil menarik perhatian.
APA YANG MEMBUAT BANYUWANGI MENOLAK MBG DITUTUP?
Dari hasil investigasi The Editor, ternyata saat ini terdapat 7.000 pekerja dapur yang berhasil bekerja sebagai juru masak, kru pengemas makanan, hingga kurir distribusi yang bekerja dalam program MBG. Jika program MBG dihentikan akibat evaluasi berkala pemerintah pusat, 7.000 orang ini akan langsung menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sementara itu, dari laporan resmi Pemerintah Kota Banyuwangi di banyuwangikab.go.id dikatakan bila per tanggal 21 Juni 2026 terdapat 140 unit SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Kabupaten Banyuwangi dengan jangkauan mencapai 3,612 serta jumlah siswa penerima mencapai 381,306 orang.
Berdasarkan aturan dan petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN), satu unit SPPG yang ditargetkan melayani sekitar 3.000 orang idealnya memiliki 50 orang tenaga kerja yang terdiri dari 1 orang Kepala SPPG, 1 orang Tenaga Ahli Gizi, 1 Orang Akuntan/Administrasi, 47 orang lainnya tim juru masak (chef), Tim logistik dan distribusi serta tim kebersihan.
Dengan kata lain, bila disesuaikan dengan standar pemerintah di atas, maka diperkirakan dari 140 unit SPPG yang aktif, diperkirakan terdapat 7.000 pekerja yang setiap hari berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
MBG TUTUP SAAT LIBURAN SEKOLAH, HARGA TELUR & AYAM LANGSUNG ANJLOK DI BANYUWANGI
Media setempat, IndonesiaPos mencatat aksi ratusan peternak ayam petelur sejak 21 Juni 2026 lalu protes dan mengadukan nasib mereka ke rumah Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny Danaparamita di Genteng, Banyuwangi.
Bagi mereka, turunnya harga telur yang anjlok hingga 20.000/kg terjadi karena penutupan program MBG di musim libur sekolah seperti saat ini sebab sebelumnya BGN mengeluarkan surat edaran yang meminta agar peternak mendukung program MBG.
Tak hanya itu, di momen yang sama, mereka juga ingin agar anggota dewan tahu bahwa selama ini pihak SPPG mencekik peternak dengan menggunakan sistem penundaan pembayaran hingga 1 minggu.
Harga pakan yang terus melambung tinggi juga jadi sorotan utama para peternak telur di Banyuwangi. Sonny mendesak agar Kementerian Pertanian segera mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat dengan memberi bantuan kepada kelompok masyarakat. Sebab, jika ekosistem harga pakan dan harga jual telur tidak distabilkan oleh negara, maka pemerintah bisa kena imbasnya.
Berdasarkan keputusan resmi Badan Gizi Nasional (BGN), program (MBG) ditutup sementara selama 21 hari (3 minggu), terhitung mulai dari 22 Juni hingga 13 Juli 2026
CATATAN INVESTIGASI AKHIR: DI BALIK 21 HARI MATI SURINYA MAKAN BERGIZI GRATIS
Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 21 hari, sejak 22 Juni hingga 13 Juli 2026, bukan sekadar jeda kalender akademik BGN. Di balik dalih sinkronisasi libur sekolah, masa hibernasi tiga minggu ini menyisakan paradoks besar yang menguji ketahanan pangan dan ekonomi rakyat di akar rumput.
Di atas kertas, jeda operasional ini adalah kemenangan bagi efisiensi fiskal. Dengan menangguhkan distribusi harian, negara berhasil menyelamatkan anggaran fantastis berkisar antara Rp3 triliun hingga Rp3,4 triliun. Anggaran yang masif ini sedianya dialokasikan untuk membiayai operasional dapur SPPG.
Bagi para perencana kebijakan di Jakarta, intermisi ini adalah momentum emas untuk mengevaluasi regulasi tata kelola, mematangkan skema baru, dan melakukan audit kelayakan infrastruktur pangan menjelang tahun ajaran baru 2026/2027.
Namun, di lapangan, 21 hari tanpa MBG adalah mimpi buruk yang datang tiba-tiba. Ketika keran distribusi ditutup mutlak, daerah sentra peternakan seperti Blitar, Malang, dan Banyuwangi mendadak lumpuh. Ratusan ribu ton telur lokal yang biasanya terserap secara organik oleh ekosistem SPPG tiba-tiba kehilangan pasar besarnya.
Akibatnya fatal, dimana di setiap titik daerah tersebut terjadi kelebihan pasokan (oversupply) masif di tingkat peternak rakyat. Harga telur ayam di Jawa Timur terjun bebas hingga menyentuh angka Rp20.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah yang sebesar Rp26.500 per kilogram.
Gejolak ini memicu gelombang protes dan aksi simbolik bagi-bagi telur gratis oleh para peternak mandiri yang merasa rugi jutaan rupiah akibat mandeknya arus kas.
