THE EDITOR – Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto telah berjanji untuk mengatasi masalah gaji dan kesejahteraan hakim yang sudah bertahun-tahun stagnan, di tengah aksi cuti bersama secara nasional menuntut upah yang lebih tinggi.
CNA melaporkan pada Rabu (9/10/2024) bahwa Prabowo menjanjikan peningkatan gaji dan tunjangan mereka sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan “para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli”.
“Para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya,” kata Prabowo.
Prabowo berbicara melalui telepon dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad pada hari Selasa (8/10).
Ia pun menekankan bahwa memastikan para hakim kebal terhadap suap adalah kunci untuk memberantas korupsi di negara ini.
“Kunci dari negara yang maju, dari negara yang bebas korupsi, adalah hakim-hakim yang tidak boleh dibeli,” tegas Prabowo.
Percakapan telepon antara Prabowo dengan Dasco terjadi di tengah-tengah pertemuan antara DPR dan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, sejumlah hakim menyuarakan ketidakpuasan mereka atas minimnya perhatian terhadap kesejahteraan mereka.
Koordinator SHI Rangga Lukita Desnata misalnya, menyoroti bahwa gaji hakim telah stagnan sejak 2012, dan menyebutnya tidak adil.
“Kami menuntut upah yang adil dan layak karena hakim mengemban tanggung jawab yang besar,” imbuhnya.
BERAPA GAJI HAKIM DI INDONESIA?
Rangga juga menyoroti bahwa gaji hakim sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan jabatan pegawai negeri sipil lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di lingkungan peradilan.
Gaji pokok bulanan hakim tahun pertama adalah Rp2 juta rupiah, ditambah tunjangan mencapai sekitar 16,6 juta rupiah per bulan.
Menurut platform data Statista, gaji bersih bulanan rata-rata di Indonesia adalah sekitar 3 juta rupiah.
Hakim lain mengemukakan bagaimana dia tidak dapat kembali ke rumah untuk menghadiri pemakaman ibunya, karena kesulitan keuangan.
“Tahun 2020, saya terkena COVID, saat bersamaan juga saya dikabari oleh keluarga saya bahwa ibu saya meninggal dunia, tentu saja dengan segala keterbatasan saya tidak bisa pulang ke rumah karena kondisi keuangan yang begitu parah,” katanya.
CNA juga merilis data bila Indonesia memiliki sekitar 7.700 hakim di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.
APA JANJI PRABOWO PADA HAKIM LEWAT TELEPON?
Selama panggilan telepon, Dasco mendekatkan telepon genggamnya ke mikrofon untuk memastikan suara Bapak Prabowo dapat didengar dengan jelas oleh para hakim.
Berbicara kepada para hakim, Prabowo menegaskan kembali bahwa ia telah lama memperhatikan kesejahteraan para hakim di Indonesia.
“Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia juga berharap dapat melakukan pertemuan langsung dengan mereka.
Dilaporkan juga bahwa para hakim menanggapi panggilan telepon tersebut dengan memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa dilaporkan terlihat meneteskan air mata.
“Dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar.
“Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim,” kata Prabowo.
Prabowo akan dilantik pada 20 Oktober bersama putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.
Ribuan hakim berpartisipasi dalam aksi mogok nasional yang dimulai pada hari Senin, menuntut kenaikan upah sebesar 142 persen, dengan alasan inflasi dan meningkatnya biaya hidup.
Namun Mahkamah Agung mengklarifikasi bahwa itu bukan aksi mogok kerja resmi karena itu hanya “cuti bersama” oleh anggota SHI.
Menanggapi hal ini, Jokowi telah mengonfirmasi bahwa masalah tersebut saat ini juga sedang ditinjau oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Keuangan.
“Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi,” kata Jokowi, dalam pidato di BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta pada Selasa.
