JAKARTA – Partai-Partai Oposisi yang kalah dalam Pemilihan Umum (Pemilu) seharusnya bangga dan siap menjalankan fungsinya untuk mengkritisi kebijakan yang diambil, dan dijalankan oleh pemerintah.
Sayangnya, hal demikian tidak berlaku di Indonesia karena menjadi partai oposisi justru dianggap sebagai sebuah penderitaan.
“Ada semacam anggapan (jadi partai) oposisi itu tidak terhormat gitu lho. Jadi oposisi itu memunculkan derita,” ujar ujar Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah saat berbincang dengan dengan Redaksi The Editor beberapa waktu lalu.
Salah satu alasan mengapa partai oposisi tidak bangga saat kalah, lanjutnya, karena sejak awal ikut berkompetisi di ajang Pilpres, tidak ada satupun partai politik di Indonesia yang siap kalah dan siap untuk menang.
Bila pun menang, kata Hurriyah lagi, partai-partai pemenang tidak percaya diri menjalankan pemerintahan dengan bermodalkan janji kampanye bersama dengan partai pendukungnya saja.
Menurutnya, Prabowo Subianto juga pernah menjadi bagian partai yang tidak siap berada di posisi oposisi.
Pernyataannya yang sempat viral di media sosial menurut Hurriyah perlu dicermati bahwa partai oposisi di Indonesia tidak ingin menciptakan sistem demokrasi yang sehat.
“Coba perhatikan statement para politisi. Misalnya Pak prabowo yang mengatakan 10 tahun jadi oposisi susah dapat proyek, dan lain sebagainya, mempengaruhi bisnis. karena ada perubahan komitmen dalam tubuh elit,” ungkapnya.
“Padahal dari sisi demokrasi keberadaan oposisi akan menciptakan demokrasi yang sehat,” jelasnya lagi.
Apa Yang Terjadi Bila Partai Tak Siap Jadi Oposisi
Bila tidak ada partai yang siap jadi oposisi maka pada akhirnya laga Pemilu tidak berarti apapun.
Atau dengan kata lain, Pemilu hanya akan jadi ritual semata yang dilakukan oleh partai politik untuk memberi kesan ke masyarakat bila mereka memiliki daulat penuh untuk memilih pemimpin.
Tapi faktanya kedulatan tersebut tidak pernah ada karena partai poliitk hanya menghabiskan uang triliunan rupiah.
Hurriyah mengatakan selama ini pemerintah lebih suka membangun kabinet kerja bakti saat menjalankan fungsinya.
Karena pasca Pemilu berlangsung, kontestasi yang seharusnya terjadi justru hilang, dan tidak terlihat.
“Kalau semuanya kabinet kerja bakti buat apa buang uang triliunan rupiah buat menyelenggarakan pemilu,” ungkapnya.
“Buat apa membuang emosi masyarakat diaduk-aduk untuk menihilkan kandidat yang lain sementara pasca pemilu kontestasinya justru tidak terlihat. Jadinya apa? Pemilu hanya jadi prosedut belaka,” tambahnya lagi.
Dengan kata lain, lanjutnya, Pilpres hanya acara hiburan semata yang dimanfaatkan oleh para peserta Pemilu untuk mengaduk-aduk emosi masyarakat.
“Ya kaya dikasih hiburan aja kalau kita punya pemilu demokrastis padahal hanya secara prosedur saja karena masyarakat tidak punya posisi tawar sama sekali. Jadi bagaimana politisi dan pejabat partai itu mempersiapkan jabatan strategis,” tandasnya.
