THE EDITOR – Ditangkapnya Muhammad Haniv, mantan pejabat di Dirjen Pajak menuai banyak tanya di masyarakat. Terutama setelah Haniv diketahui memiliki jumlah harta berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui situs https://elhkpn.kpk.go.id/ atau sering disebut juga dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) tahun 2022 lalu sebesar Rp 19.989.523.000.
Terkait hal tersebut, The Editor akan merilis jumlah harta kekayaan pejabat di lingkup Kementerian Keuangan yang tercatat berada di angka puluhan miliar.
Informasi ini diperoleh dari LHKPN KPK yang dirilis tahun 2023 lalu karena untuk tahun 2024 kemarin, hampir 20 dari 22 pejabat tinggi sekelas eselon 1 yang belum melaporkan jumlah harta kekayaan mereka di KPK.
Siapa saja pejabat eselon 1 yang punya harta di atas 10 miliar di lingkup kementerian keuangan? Berikut informasinya:
1. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu
Anggito Abimanyu diketahui telah mendaftarkan harta kekayannya di LHKPN KPK untuk tahun 2024 dan diketahui angkanya sebesar Rp 21.451.971.219.
Kemudian, di tahun 2023 Ia tidak melaporkan harta kekayannya dan begitu juga di tahun 2022. Ia diketahui baru resmi diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan di tahun 2024 lalu.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi
Heru diketahui belum melaporkan harta kekayannya di tahun 2024.
Namun yang pasti, jumlah harta kekayaannya di tahun 2023 tercatat di LHKPN KPK sebesar Rp 48.778.057.669, tahun 2022 diketahui sebesar Rp 29.015.906.055, tahun 2021 sebesar Rp 20.744.659.266 dan tahun 2020 sebesar Rp 16.294.867.862.
Dapat disimpulkan dalam 3 tahun terakhir, terjadi kenaikan harta kekayaan Heru sebesar 32 miliar antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Dimana kenaikan di tahun 2022 ke 2023 yang paling signifikan dengan jumlah mencapai 19 miliar.
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata
Isa diketahui belum melaporkan harta kekayannya ke KPK untuk tahun 2024.
Tapi, di tahun 2023 terdaftar harta kekayannya mencapai Rp 38.967.920.495, tahun 2022 mencapai Rp 35.336.304.920, dan tahun 2021 mencapai Rp 25.438.186.060 dan tahun 2020 sebesar Rp 18.758.373.750.
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo
Suryo diketahui belum mendaftarkan harta kekayannya ke KPK untuk tahun 2024.
Sementara di tahun 2023 tercatat Rp 22.816.661.932, tahun 2022 sebesar Rp 18.320.603.381 dan tahun 2021 sebesar Rp 14.452.944.568.
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani
Askolani juga diketahui belum mendaftarkan jumlah kekayannya di KPK di tahun 2024 lalu.
Namun, di tahun 2023 diketahui jumlah harta kekayannya yang terdaftar adalah Rp 56.966.203.841, tahun 2022 sejumlah Rp 51.872.392.622, tahun 2021 sebesar Rp 43.266.482.537 dan tahun 2020 Rp 39.850.300.141.
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban
Rionald Silaban juga diketahui belum mendaftarkan harta kekayannya ke KPK untuk tahun 2024.
Namun, di tahun 2023 tercatat Rp 76.003.487.868, tahun 2022 sebesar rp 63.292.916.676, tahun 2021 sebeasr Rp 53.334.519.391 dan tahun 2020 sebesar rp 44.328.096.756.
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti
Astera juga diketahui belum mendaftarkan harta kekayannya ke KPK untuk tahun 2024.
Namun, untuk tahun 2023 tercatat sebesar Rp 18.381.501.624, tahun 2022 sebesar Rp 17.271.683.226, tahun 2021 sebesar Rp 17.252.541.555 dan tahun 2022 sebesar Rp 15.672.405.833.
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman
Luky juga diketahui belum mendaftarkan jumlah harta kekayannya ke KPK untuk tahun 2024.
Namun, di tahun 2023 tercatat sebesar Rp 39.731.771.897, tahun 2022 sebesar Rp 30.971.574.375, tahun 2021 sebesar Rp 23.604.824.315 dan tahun 2020 sebesar Rp 17.934.635.720.
9. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh
Awan juga belum melaporkan harta kekayannya ke KPK di tahun 2024.
Namun, di tahun 2023 tercatat jumlah harta kekayannya sebesar Rp 22.784.804.772, tahun 2022 sebesar Rp 17.304.791.460, tahun 2021 Rp 16.354.714.950 dan tahun 2020 sebesar Rp 14.459.494.921.
10. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto
Andin juga terdaftar belum melaporkan harta kekayaan di tahun 2024 kemarin di KPK.
Tapi, harta Andin di tahun 2023 tercatat sebesar Rp 15.653.342.343, di tahun 2022 tercatat Rp 12.451.206.408, tahun 2021 sebesar Rp 10.929.171.936.
11. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti
Nufransa tercatat mendaftarkan harta kekayaannya sebesar Rp 19.588.298.125 untuk tahun 2024.
Kemudian, di tahun 2023 tercatat sebesar Rp 15.613.351.967, tahun 2022 sebesar Rp 10. 975.295.985 dan tahun 2021 sebesar Rp 9.701.990.396.
12. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan Iwan Djuniardi
Iwan juga belum mendaftarkan harta kekayannnya di KPK untuk tahun 2024.
Sementara itu, di tahun 2023 tercatat jumlah hartanya mencapai Rp 28.085.359.201, tahun 2022 mencapai Rp 26.915.506.876, tahun 2021 sebesar Rp 25.474.457.915 dan tahun 2020 sebesar Rp 24.287.188.501.
13. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Sudarto
Sudarto juga belum melaporkan harta kekayaan mereka untuk tahun 2024.
Namun, untuk tahun 2023, Ia tercatat memiliki harta sebesar Rp 24.747.899.048, tahun 2022 sebesar Rp 21.224.626.245.
Kemudian, tahun 2021 Rp.16.759.355.201 dan tahun 2020 Rp.12.960.580.345.
14. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Keuangan Rina Widiyani Wahyuningdyah
Rina juga belum mendaftarkan harta kekayannya di KPK untuk tahun 2024.
Namun, di tahun 2023 KPK mencatat hartanya sebesar Rp.20.250.070.455, tahun 2022 sebesar Rp.17.208.930.490, tahun 2021 Rp.14.326.171.354 dan tahun 2020 Rp.11.847.562.940.
15. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Parjiono
Sama seperti yang lainnya, Parjiono juga belum mendaftarkan jumlah harta kekayannya ke KPK untuk tahun 2024.
Sementara itu, di tahun 2023 tercatat jumlah hartanya sebesar Rp.10.045.112.402.
Kemudian, di tahun 2022, 2021, 2020 hingga 2019 Ia tidak mendaftarkan jumlah harta kekayannya sama sekali di KPK.
