INDONESIA – Belum tersedianya pelayanan keselamatan dan kesehatan bagi wisatawan di destinasi wisata mengundang tanya para ahli. Hal tersebut terjadi setelah rencana pemerintah yang akan segera membuka destinasi pariwisata lokal pada era kenormalan baru. Salah satu yang didorong oleh peneliti adalah mendirikan sebuah badan.
“Pembentukan badan ini akan melengkapi langkah-langkah preventif yang telah dilakukan otoritas seperti pengecekan dokumen kesehatan di bandara-bandara Indonesia,” ujar Mahasiswa PhD dalam Geografi Pariwisata Sukma Winarya sebagaimana yang dilansir oleh The Conversation beberapa waktu lalu.
Dalam kondisi darurat yang berkaitan dengan kesehatan, lanjutnya, wisatawan secara langsung dapat menghubungi badan ini untuk mendapatkan penanganan pertama, termasuk di dalamnya saat evakuasi seseorang yang memiliki masalah kesehatan baik yang berkaitan dengan COVID-19 maupun kasus kesehatan lainnya.
“Layanan di bawah kontrol pemerintah ini memberikan layanan darurat seperti kendaraan evakuasi seperti ambulans, helikopter, tenaga medis yang terlatih dengan resiko penyakit menular maupun tidak, termasuk layanan resusitasi atau bantuan pertama ketika detak jantung terhenti,” jelasnya.
Badan diyakini Sukma nantinya akan sangat membantu dan semakin memperkuat pelayanan darurat ke masyarakat dan wisatawan baik yang berkaitan dengan COVID-19 maupun layanan darurat kesehatan lainnya. Dengan tenaga medis yang profesional dan dukungan fasilitas kendaraan evakuasi, Ia berharap badan ini akan mampu bertindak secara cepat, tanggap dan akurat serta mengetahui layanan-layanan rumah sakit yang tepat sesuai dengan kondisi korban.
“Keberadaan badan ini untuk memastikan integrasi layanan kesehatan yang bersifat darurat. Hal ini dirasa penting sehingga kesiapan kenormalan baru pariwisata betul-betul komprehensif dan sistematis dilihat dari sisi pencegahan hingga aksi tanggap pelayanannya saat berada di destinasi,” cetusnya.
Sukma berharap pemerintah Indonesia membangun sebuah program yang lebih terintegrasi dan sistematis. Karena saat ini adalah momentum yang tepat untuk membangun sistem kepariwisataan yang lebih sistematis dan terintegrasi dengan menempatkan layanan keselamatan dan kesehatan sebagai salah satu fasilitas utama di destinasi pariwisata.
Meskipun program-program sektoral seperti halnya program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk industri pariwisata yang mengacu pada pelayanan berbasis kebersihan, lanjutnya, keselamatan dan kesehatan telah mulai dicanangkan, namun hal yang lebih mendasar adalah Indonesia perlu sistem pelayanan keselamatan dan kesehatan darurat yang terintegrasi dan bersifat lintas sektoral.
“Banyak kasus di masa pandemi terjadi karena kurangnya koordinasi antarelemen penanganan layanan darurat. Salah satu contohnya rumah sakit yang menolak pasien yang terindikasi COVID-19, mekanisme evakuasi korban COVID-19 dari domisili menuju rumah sakit hingga bebarapa kasus penularan COVID-19 kepada tenaga medis yang bertugas di rumah sakit maupun di klinik karena menangani pasien yang mengaku flu atau demam biasa,” kata Sukma lagi.
Mengingat pariwisata adalah industri multi sektoral, Sukma mengimbau agar model pelayanan terintegrasi baik call centre kepolisian, pemadam kebakaran dan layanan kesehatan darurat sudah sebaiknya mulai diintegrasikan oleh pemerintah. Namun Ia ingatkan bahwa membangun badan ini bukanlah tugas dari Kemenparekraf.
“Implementasi ini perlu secara struktur dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, Kementerian terkait, dan berbagai badan dinas di daerah-daerah,” jelasnya.
Keberadaan badan yang responsif terhadap kebutuhan darurat wisatawan diyakini Sukma akan membantu penyedia jasa pariwisata baik hotel, atraksi wisata, dan agen perjalanan untuk melayani pelanggan mereka ketika mereka menghadapi kasus kesehatan yang darurat. Badan ini menurut analisanya akan mampu menyediakan satu kontak layanan tanpa harus langsung menghubungi rumah sakit yang tentu memiliki keterbatasan kuantitas baik kendaraan evakuasi maupun sumber daya manusianya yang akan melayani.
