INDIA – Momen Konferensi Tingkat Tinggi G20 India belum lama ini menarik perhatian internasional, dengan Presiden India Draupadi Murmu memanggil dirinya sebagai “Presiden Bharat”.
Hal itu terlihat dari undangan makan malam di sela-sela kegiatan G20 yang dikirim dari pihaknya, yang kemudian menimbulkan spekulasi bahwa negara itu mungkin akan mengubah namanya.
Melansir Reuters, nama India dan Bharat sejatinya selalu digunakan oleh negara itu selama ini.
Nama India digunakan dalam teks-teks berbahasa Inggris, sementara Bharat digunakan dalam teks yang ditulis dalam bahasa Hindi.
Pembukaan konstitusi versi bahasa Inggris negara tersebut dimulai dengan kata-kata “Kami, rakyat India…,” dan kemudian di Bagian Pertama dokumen menyatakan “India, yaitu Bharat, akan menjadi Persatuan Negara-Negara.”
Sementara itu, dalam konstitusi berbahasa Hindi, hanya nama Bharat yang digunakan di mana-mana, kecuali bagian yang mendefinisikan nama negara itu, yang dalam bahasa Hindi berbunyi, “Bharat, yaitu India, akan menjadi Persatuan Negara-Negara.”
Lantas, yang menjadi perbincangan saat ini adalah penyebutan Bharat dalam undangan berbahasa Inggris yang dikirim oleh India dalam ajang internasional tersebut.
Para kritikus menanggapi penggunaan Bharat dalam hal ini dengan menyatakan bahwa pemerintah telah mendorong agar nama negara tersebut diubah secara resmi.
Hal ini mengingat ideologi nasionalis Hindu pada pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan dorongannya untuk meningkatkan penggunaan bahasa Hindi.
Selama bertahun-tahun, pemerintahan nasionalis Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi juga telah mengubah nama kota-kota kolonial dengan tujuan membantu India mengatasi mentalitas perbudakan.
Sementara belum ada konfirmasi mengenai perubahan nama India menjadi Bharat, insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah pemerintah mengumumkan sidang khusus parlemen untuk dilaksanakan pada akhir bulan ini.
Pengumuman tersebut datang secara mengejutkan, dengan tanpa mengungkap agenda apa pun yang akan dibahas dalam sidang yang akan berlangsung selama lima hari itu.
Pengumuman itu kemudian memicu munculnya laporan yang belum dikonfirmasi bahwa perubahan nama dapat didiskusikan dan disahkan selama sesi tersebut.
Perlu diketahui, bahwa mengubah nama India menjadi Bharat memerlukan amandemen konstitusi yang harus disetujui oleh dua pertiga mayoritas di kedua majelis parlemen.
