JAKARTA – Permintaan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra agar Presiden Joko Widodo memiliki juru bicara baru di era seperti ini dianggap buka hal yang penting dan krusial oleh Pengamat Politik Ferdinand Hutahean.
Saya pikir kebutuhan Jubir bagi Jokowi bukan sesuatu yang sangat vital, tak mendesak dan bahkan tak perlu. Disana ada staff khusus yang bisa difungsikan menyampaikan yg blm tersampaikan,” ungkap Ferdinand lewat akun Twitternya di @FerdinanHaean3 hari ini, Sabtu (30/10).
Tak hanya itu, Ferdinand juga mengatakan bahwa permintaan Herzaky agar pengisian posisi juru bicara presiden tidak diambil dari tim sukses di ajang Pilpres sebelumnya menurutnya tidak perlu dilakukan.
Karena dari sudut pandang Ferdinand yang membutuhkan juru bicara saat ini justru adalah Partai Demokrat agar di masa depan bisa mengomentari berbagai hal yang lebih berbobot lagi.
“Bg sy justru Demokrat butuh jubir baru yang lebih berkapasitas,” ungkap Ferdinand.
Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo membutuhkan sosok juru bicara pengganti Fadjroel Rachman yang telah dilantik menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan.
Namun, ia mengingatkan pengisian jabatan jubir presiden tidak boleh dilakukan atas dasar bagi-bagi jatah ke anggota tim sukses di Pilpres 2019 lalu.
“Jangan sampai posisi sestrategis ini hanya menjadi sarana bagi-bagi jatah tim sukses atau orang yang getol membela presiden, tapi sama sekali tidak punya kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan,” kata Herzaky sebagaimana dilansir oleh CNN pada, Jumat (29/10).
Ia menjelaskan tugas seorang jubir presiden ialah memberikan penjelasan seputar isu atau permasalahan agar menjadi terang di tengah masyarakat, bukan membuat masyarakat semakin bingung pada suatu kebijakan.
Herzaky berkata, pernyataan yang disampaikan jubir presiden tidak boleh malah menimbulkan kegaduhan atau hanya bersifat bualan belaka.
Ia mengingatkan, publik memiliki hak untuk mengetahui setiap pilihan kebijakan atau sikap yang diambil oleh presiden.
“Memberikan clarity, kejelasan, bukannya malah menjadi noise baru. Apalagi sekedar lip service belaka,” ucapnya.
