JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan bahwa impor beras di 2021 ini akan diadakan di awal tahun sebanyak 1-1,5 juta ton. Alasan diberlakukannya impor adalah untuk menjaga stok beras di masyarakat.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah secara khusus meminta agar pemerintah kembali memeriksa kembali rencana impor beras ini karena menurut pandangannya saat ini petani tengah memasuki masa panen. Bila impor dilakukan maka harga gabah petani akan turun.
“Kalau impor sekarang petani malah jatuh. Petani sudah bertarung dengan cuaca dan modal besar. Petani juga diminta untuk berjuang terus menanam padi tapi pemerintah malah impor,” ujar Rusli saat berbincang dengan The Editor, Kamis (9/3).
Menurut Rusli, impor sah-sah saja dilakukan bila sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu Ia hanya berharap agar kebutuhan impor 1,5 juta ton yang direncanakan oleh Bulog dapat dilakukan pada bulan November atau Desember. Saat dimana curah hujan sangat tinggi dan petani kesulitan untuk bercocok tanam.
Meski demikian, Rusli juga menyoroti kinerja Kementan yang aktif melakukan produksi beras. Dalam catatannya, stabilnya harga beras selama tahun 2019 dan 2020 harusnya menjadi poin plus bagi pemerintah dalam menentukan impor. Karena produksi beras di tahun 2019 dan 2020 yang terus meningkat dan cenderung surplus menunjukkan bahwa Kementan tidak berhenti menjalankan fungsi produksinya.
“Produksi kan surplus tahun 2020, berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) itu. Kita konsumsi 2,5 juta ton per bulan artinya konsumsi per tahun sekitar 30 juta ton. Produksi tahun 2020 kurang lebih berdasarkan BPS 31,33 juta ton. Artinya ada surplus 1,3 juta ton beras,” ungkapnya.
Untuk diketahui, sepanjang tahun 2018 dan 2019 pemerintah mengumpulkan data produksi padi nasional lewat metode Kerangka Sampling Area (KSA). KSA adalah suatu metode baru yang bertujuan untuk memperbaiki metode pengumpulan data menjadi lebih objektif dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu.
“Kementan berhasil meningkatkan produksi beras di tahun 2019 dan 2020 meski tipis. Luas lahannya menciut tapi berhasil meningkatkan kuantitasnya. Artinya sangat berhasil,” tambah dia lagi.
Dengan demikian, sangat dipertanyakan alasan pemerintah untuk melakukan impor beras kembali. Karena dari penjelasan Rusli diketahui bahwa harga beras disepanjang tahun 2020 kemarin juga saat stabil. Kebutuhan impor beras untuk memenuhi konsumsi di masa Lebaran yang diperkirakan akan jatuh di bulan Mei ini menurut Rusli bisa dihentikan. Karena Maret dan April adalah masa panen padi di petani.
Keberadaan KSA ini menurut Rusli seharusnya membantu pemerintah dalam menentukan keputusan impor atau tidak. Pemerintah harus tegas mengatakan bahwa produksi beras memang menurun sehingga impor harus dilakukan. Dengan demikian, perseteruan akan data stok beras seperti tahun-tahun sebelumnya tidak perlu terjadi lagi.
Sebagian informasi, di tahun 2015 – 2018 selalu muncul perbedaan data stok beras di gudang petani dan Bulog. Sampai akhirnya pemerintah menggunakan metoe KSA untuk menghitung data stok beras secara nasional. Dalam hal ini, Kementan, Kemendag, Bulog bahkan hingga BPS pun ikut dalam pusaran arus perhitungan data stok beras.
