JAKARTA – Amerika Serikat menjadi satu-satunya pihak yang memveto draf resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
Sikap itu, yang secara otomatis menggagalkan upaya Palestina, disampaikan dalam pemungutan suara di DK PBB pada Kamis (18/4) waktu New York, Amerika Serikat.
Berhadapan dengan veto Amerika Serikat adalah dukungan dari 12 negara anggota serta 2 abstain dari Inggris dan Swiss.
Wakil Duta Besar Amerika di PBB Robert Wood mengatakan kepada dewan bahwa veto Amerika “tidak mencerminkan pertentangan terhadap kenegaraan Palestina.”
“Tetapi merupakan pengakuan bahwa hal itu hanya akan terjadi jika ada negosiasi langsung di antara kedua belah pihak,” jelasnya.
Palestina pada awal bulan lalu mengajukan kembali permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB, dengan permohonan pertama diajukan pada tahun 2011.
Untuk menjadi anggota penuh, Palestina harus terlebih dahulu direkomendasikan oleh Dewan dan direstui oleh dua pertiga mayoritas di Majelis Umum PBB.
Palestina harus mengamankan 9 suara dari 15 negara anggota DK PBB dan tidak mendapatkan satupun veto dari lima anggota tetap, yakni Inggris, Prancis, China, Rusia, dan Amerika Serikat, agar permohonannya dikabulkan.
Adapun permohonan Palestina pada tahun 2011 tidak berhasil mencapai proses pemungutan suara. Majelis Umum PBB akhirnya hanya memberikan status pengamat (observer) kepada Palestina pada November 2012.
Terkait pemungutan suara kali ini, para diplomat di markas PBB sebelumnya memprediksi Palestina akan mengantongi setidaknya dukungan dari 13 negara anggota.
Begitu juga Amerika Serikat, yang diprediksi akan memberikan veto untuk membatalkan draf resolusi yang dinilai dapat merugikan Israel selaku sekutunya.
Otoritas Palestina mengecam keras Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai “agresi” yang mendorong Timur Tengah menuju “jurang yang dalam”.
Kebijakan Amerika Serikat, kata kantor pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, “mewakili agresi terang-terangan terhadap hukum internasional dan dorongan untuk melakukan perang genosida terhadap rakyat kami… yang mendorong kawasan ini semakin jauh ke tepi jurang”.
