JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Minggu (7/1) menggelar Debat Ketiga Calon Presiden Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.
Acara ini mempertemukan ketiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk beradu gagasan dalam membahas topik-topik yang temanya telah ditentukan.
Bertempat di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, debat kali ini mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.
Ganjar Pranowo selaku capres nomor urut tiga menjadi yang pertama dalam memaparkan visi, misi, dan program kerja yang diusungnya dalam bidang-bidang tersebut.
Ia menyoroti tiga hal penting, yaitu persoalan luar negeri–termasuk sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, pertahanan, dan keamanan.
Dijelaskan oleh Ganjar, politik luar negeri tidak akan bisa lepas dari keadaan di dalam negeri yang harus tetap menjadi urusan nomor satu.
Dengan diplomasi “yang disesuaikan dengan kondisi kekinian”, Indonesia bisa menarik lebih banyak investasi sehingga persoalan ekonomi nasional bisa dibereskan.
Kondisi-kondisi kekinian yang disinggungnya adalah kondisi di Palestina dan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan negara tersebut, krisis iklim, dan kepentingan UMKM untuk memasuki pasar internasional.
Lalu, untuk urusan pertahan, ia menegaskan perlunya mendorong sistem pertahanan rakyat semesta yang juga dilapisi dengan pertahanan “yang betul-betul berlapis”.
Selain itu, ia juga menyebut perlunya mendorong upaya menjadikan benteng pertahanan Nusantara sebagai sebuah satu kesatuan dan adanya penataan gelar pasukan.
Hal tersebut mengingat akan adanya IKN, yang menurutnya akan menjadi “pusat gravitasi baru”, dengan semua ini menjadi “bagian dari antisipasi terhadap tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok”.
“Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0. Dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom,” kata Ganjar.
“Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu satu sampai dua persen dari PDB, sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan, di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai,” tambahnya.
Terakhir, berkaitan dengan keamanan, ia menyebut perlu adanya reformasi kepolisian yang bisa mengantisipasi berbagai serangan keamanan dengan sistem siber yang kuat.
Setelah Ganjar menyelesaikan pemaparannya, giliran Anies Baswedan selaku capres nomor urut satu yang menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya dalam bidang yang sama.
Dalam kesempatannya, ia menekankan akan adanya perubahan peran Indonesia di dalam dunia internasional.
Dari yang sebelumnya hanya berperan sebagai “penonton”, nantinya akan berperan sebagai “penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional”.
Ada dua rencana perubahan yang diusungnya. Yaitu mendorong berbagai kekuatan Indonesia (kebudayaan, keseniaan, kuliner, ekonomi, diplomat, hingga diaspora) untuk mewarnai kancah internasional dan menjadikan presiden sebagai panglima diplomasi yang sebenarnya.
“Dan presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi,” katanya.
“Bukan sekadar statement dalam upacara, tapi presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina,” tambahnya.
Akan tetapi, di sisi lain, ada unsur pertahanan yang memiliki tantangan yang, menurutnya, “tidak kecil”.
Mulai dari serangan virus, serangan siber, perdagangan orang, narkoba, hingga pencurian sumber daya alam.
“Dan lebih jauh lagi, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker [pada tahun] 2023. Sebuah ironi,” katanya.
Untuk itu, Anies menjanjikan untuk nantinya akan memulai kepemimpinan dengan etika dan menghadirkan kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, dan kapasitas yang serius.
“Kita ingin republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan,” tutupnya.
Prabowo Subianto selaku capres nomor tiga menjadi yang terakhir dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya.
Dalam kesempatannya, ia menyoroti bahwa tujuan nasional pertama Indonesia adalah melindungi rakyat–sehingga unsur pertahanan menjadi yang paling penting.
Tidak adanya pertahanan, menurutnya, akan menjadi celah bagi negara-negara lain untuk masuk, mengintervensi, dan mengganggu kehidupan bernegara Indonesia.
Keadaan ini dapat berujung pada pencurian kekayaan alam Indonesia dan menyebabkan rakyat tidak bisa sejahtera.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya pertahanan agar kekayaan negara dapat terus terjaga dan diolah oleh bangsa sendiri.
Selain itu, Prabowo juga menyebut akan melanjutkan praktik politik luar negeri yang bebas-aktif serta tidak tergabung dalam blok maupun pakta mana pun.
“Ini akan saya teruskan, dengan hubungan baik dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita,” katanya.
Sebagai Menteri Pertahanan, ia mengaku berpegang pada doktrin dan strategi nasional yang semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia yang dapat dipertanggungjawabkannya.
“Dan saya berkeyakinan, hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita,” katanya.
Ia mengambil contoh kondisi yang menimpa Gaza di Palestina. Menurutnya, “sejarah peradaban bangsa manusia” mengajarkan bahwa bangsa yang tidak memiliki kekuatan militer akan dilindas “seperti Gaza sekarang ini”.
Tidak hanya “dilindas”, bangsa yang tidak memiliki kekuatan nasional, menurutnya, akan dicuri kekayaan alamnya dan diusir dari Tanah Air-nya.
“Tidak bisa tidak. Kita harus kuat. Kita harus kuat,” pungkasnya.
