JAKARTA – Untuk mempercepat pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri mengadakan Pelatihan Aparatur Desa (PAD) di 11 provinsi di Indonesia.
Acara yang dilaksanakan pada tanggal 3–8 Juli 2023 ini mencakup Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.
“Ada yang hal yang perlu dipahami betul. Pahami betul secara kualitas, bapak juga harus berupaya keras baca regulasi, peraturan yang ada. Perlu kerja keras dari kita semua,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Eko Prasetyanto Purnomo Putro dalam pidatonya saat membuka pelaksanaan Training of Trainer (ToT) PAD secara daring pada Selasa (4/7).
Ia berharap nantinya seluruh peserta lolos dalam pelatihan ini agar bisa langsung diterjunkan ke 33 provinsi di Indonesia.
Materi yang diajukan dalam pelatihan ini adalah manajemen pemerintah, keuangan desa, peraturan desa, dan lain sebagainya.
Perlu diketahui, pelatihan ini merupakan salah satu arah kebijakan umum pembangunan dan prioritas nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2022.
Program pelatihan ini juga dilakukan untuk melatih aparatur pemerintahan desa supaya bisa membuat belanja desa berkualitas.
Pasalnya, melalui belanja desa yang berkualitas, kesejahteraan masyarakat desa bisa ditingkatkan.
Untuk tahun 2023 ini, program pelatihan ditargetkan terlaksana di 33.458 desa atau hampir 45% dari total 75.265 desa, dan/atau hampir 50% dari total target desa lokasi P3PD, yakni 67.000 desa.
Sebanyak empat orang dari masing-masing desa akan diikutsertakan. Mereka berasal dari unsur penyelenggara pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa, sehingga totalnya adalah 133.832 orang.
