JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengatakan bahwa dalam rangka memeriahkan hari OTDA (otonomi daerah) tahun 2023 ini, ia meminta agar seluruh kepala daerah memaksimalkan kualitas pelayanan publik.
“Itu pesan utama yang disampaikan oleh pemerintah,” ujar Benni saat berbincang dengan Redaksi The Editor beberapa waktu lalu.
Jadi, ia berharap OTDA ini dipakai untuk menemukan pemimpin daerah yang mempunyai komitmen kuat dalam membangun wilayahnya masing-masing.
Namun impian semacam itu, masih kata Benni, perlu dilakukan oleh banyak pihak, terutama oleh kepala daerah yang inovatif.
“Perlu kepala daerah yang kolaboratif,” ungkapnya.
Kata Benni lagi, saat ini tidak ada satupun kepala daerah yang mempu menyelesaikan persoalan di wilayahnya masing-masing.
“Jadi di masa OTDA ini, penyelenggara-penyelenggara daerah juga ikut, tidak bekerja sendiri-sendiri, karena batas- batas geografis hanya ada di peta, tapi kenyataannya tidak demikian,” ungkapnya.
Pemerintah Daerah Harus Kreatif Meski Revisi OTDA Belum Selesai
Benni dengan tegas mengatakan bila revisi UU Otonomi Daerah (OTDA) No 23 Tahun 2014 dipastikan belum akan selesai dibahas di tahun 2023 ini.
Meski demikian, ia meminta agar setiap kepala daerah sabar, dan berani mengolah kekayaan alam yang berada di wilayah mereka masing-masing.
“Asal itu clear, karena kepala daerah tidak bisa mengerjakan bagian yang bukan wilayahnya,” tambah Denni.
Kedepannya, lanjut Benni, kepala daerah yang berani berunding dengan kepala daerah lain akan muncul sebagai pemenang.
Walikota Makassar Dukung Revisi OTDA Tahun 2014
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berpendapat bahwa pemerintah menerima banyak manfaat dengan adanya otonomi daerah.
Meski demikian, Danny Pomanto tidak menampik masih ada banyak persoalan terutama pemerintahan konkuren atau penyerahan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah.
“Seperti otorisasi tentang drainase yang menyebabkan kita saling tuding kalau terjadi banjir. Itu ada otorisasi kota dan provinsi. Padahal air ini mengalir tidak mengenal otoritas sehingga perlu ada perumusan-perumusan tentang hal ini,” ungkap Danny Pomanto sebagaimana disadur dari Pedoman Media pada Jumat (14/5) lalu.
“Begitu juga dengan persoalan sampah yang berserakan di laut. Di mana, kata Danny Pomanto, pantai sudah bukan lagi menjadi otorisasi pemerintah kota,” ungkapnya.
“Begitu pun soal jalan. Jalan-jalan yang secara tingkatan otorisasi. Masyarakat cuma ingin jalannya mulus dari ujung sampai ujung,” tuturnya.
Sehingga, ia berharap melalui seminar nasional ini muncul telaah kritis agar persoalan-persoalan di daerah bisa diselesaikan secara bersama-sama.
