Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (Foto: Khaira Ummah/CNN)
THE EDITOR – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum. Menhut juga menyampaikan membentuk tim bersama Polri untuk menelusuri asal gelondongan kayu yang terseret banjir.
“Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Kamis (4/12/2025) seperti dilaporkan oleh Republika.co.id.
“Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.
Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut. Selain itu Menhut memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750 ribu hektare.
Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.
“Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak,” jelas Menhut Raja Juli Antoni.
“Nama perusahaannya, luasannya persisnya saya tidak laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menhut juga menyampaikan membentuk tim bersama Polri untuk menelusuri asal gelondongan kayu yang terseret banjir di sejumlah titik lokasi terdampak banjir di Sumatera. Rencananya, investigasi itu juga akan melibatkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
“Bila ditemukan ada unsur pidana, maka kami tindaklanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya,” ucap Menhut Raja Juli Antoni.
Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Menteri Prasetyo Hadi
mengatakan pemerintah Indonesia dapat menangani pascabencana di Sumatera tanpa bantuan internasional. (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)
THE EDITOR – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI menyatakan pemerintah masih sanggup mengatasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera.
Pernyataan Prasetyo tersebut menanggapi pertanyaan wartawan soal peluang bantuan internasional yang akan masuk, jika bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional
“Untuk sementara ini belum (buka peluang) ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo selepas acara jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, seperti dikutip dari Kompas pada Kamis (4/12/2025).
Pras mengatakan pemerintah Indonesia mengapresiasi atas perhatian dari negara-negara sahabat yang memberikan perhatian, baik dalam bentuk bantuan langsung, maupun keprihatinan.
Namun, ia mengklaim bahwa pemerintah masih sanggup mengatasi bencana itu sendiri, dengan kecukupan stok pangan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke daerah terdampak.
“Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” kata Pras.
STOK LOGISTIK DIKLAIM CUKUP UNTUK ATASI PASCA BENCANA
Dari sisi pangan, pemerintah menyatakan bahwa stok cukup. Sementara untuk BBM, pemerintah telah berkoordinasi dengan PT Pertamina agar pasokan BBM dapat didistribusi, meskipun lewat jalur udara.
Pras menilai distribusi BBM jalur udara diakui memang tidak normal, tetapi menyesuaikan dengan kondisi bencana di Sumatera.
“BBM juga bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” kata Pras.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan kelancaran pengiriman bantuan logistik untuk masyarakat di daerah-daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana,” ucap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di kesempatan yang sama.
Pratikno mengatakan hingga saat ini sebanyak 500 ribu ton paket bantuan telah dikirimkan ke sejumlah daerah terdampak bencana.
“Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak, termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus,” sebutnya.
Ia menyampaikan koordinasi antarkementerian/lembaga terus diperkuat untuk memastikan kelancaran pengiriman dan distribusi logistik maupun pencarian korban.
3 KEPALA DAERAH MENYERAH HADAPI BANJIR
Saat ini tiga kepala daerah di Provinsi Aceh mengaku menyerah menghadapi dampak bencana banjir bandang dan longsor yang tengah menimpa daerah mereka.
Tiga kepala daerah yang menyatakan ketidaksanggupan adalah Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi. Mereka mengaku kesulitan menangani dampak bencana di wilayah masing-masing.
Dilansir dari Tempo, MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan tiga kepala daerah yang angkat tangan menghadapi bencana di wilayahnya tidak menyerah total. Mereka tetap bekerja menangani bencana, namun ada penanganan yang tidak bisa dilakukan.
“Bukan menyerah total. Mereka tetap bekerja semampu mereka. Tapi ada yang mereka tidak mampu,” kata mantan Kapolri ini di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu, 3 Desember 2025.
Akses jalan di daerah Aceh Utara hingga Aceh Selatan juga terputus. Meski begitu, mereka tetap bekerja dengan kekuatan yang ada. “Tapi ada yang mereka tidak mampu,” kata Tito.
Keadaan yang tidak dapat diatasi itu, kata Tito, masyarakat sangat membutuhkan makanan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hanya bisa dikirim dikirim dengan cara dropping bantuan dari udara.
“Mereka juga membutuhkan alat berat untuk membuka akses jalan yang terputus akibat longsor,” tutupnya.
Ivan, Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang saat berada di lokasi banjir terparah di Kabupaten Aceh Tamiang (Foto: Tiktok @CiciBestie)
THE EDITOR – Sembari menahan tangis, Ivan, Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan bila saat ini 30 jenazah yang tewas akibat banjir bandang dalam sepekan ini sudah tidak memungkinkan untuk dievakuasi.
Dalam video pendek yang tersebar di media sosial, Ivan mengatakan bila akses komunikasi telah putus selama 4 hari di seluruh kawasan Aceh Tamiang. Akibatnya, asupan BBM (bahan bakar minyak), dan kebutuhan pokok untuk masyarakat habis.
““Kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami mohon, kami sudah 4-5 hari putus akses komunikasi, BBM, semuanya. Anak bayi kami, lansia kami, jenazah kami sudah tidak bisa diangkut,” kata Ivan yang suaranya terdengar tertahan karena tangis.
Meski berusaha terlihat tegar, namun, dari video tersebut terlihat mata Ivan merah dan berair. Topi BNPB tetap melekat di kepala Ivan menunjukkan bila saat rekaman itu dilakukan, Ivan tengah bekerja.
Video tersebut dibuat tanggal 30 November 2025 dengan tujuan untuk mengabarkan informasi terkini di Aceh Tamiang.
Dikatakan bila satu-satunya akses yang bisa dicapai oleh relawan dan donatur yang ingin memberi bantuan ke Aceh Tamiang adalah melalui jalur air karena jalur darat sudah terputus total karena jalan raya dipenuhi oleh kendaraan yang tidak bisa digunakan.
Ivan juga mengatakan bila saat video itu dikeluarkan, Ia tengah berada di TPI Pangkalan Susu Sumatera Utara.
BAGAIMANA SITUASI TERKINI DI LOKASI?
Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan perkembangan terbaru penanganan banjir di wilayahnya. Dia memastikan bantuan dari berbagai jalur mulai masuk, meski sejumlah daerah masih terisolasi dan akses kesehatan belum sepenuhnya pulih.
This sick villager was evacuated in Aceh on Saturday. (Photo: AFP via Getty Image/BBC)
Armia mengatakan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten sudah mulai berdatangan sejak Senin (1/12/2025) malam.
“Perkembangan aja Tamiang sekarang untuk bantuan sudah berdatangan sekarang. Bantuan baik melalui pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga dari kami sendiri.
Kami sudah kemarin itu membelanjakan uang kami untuk kepulauan masyarakat,” ujarnya seperti dikutip dari Bisnis, Rabu (3/12/2025).
Dia mengatakan distribusi bantuan dilakukan melalui beberapa pintu masuk mulai dari pelabuhan Kualangsa, pangkalan susu dan melalui udara.
Menurutnya, ada delapan kampung di Kecamatan Sekerah yang menjadi prioritas pengiriman bantuan. Penyebabnya, salah satu kampung mengalami kerusakan parah.
“Karena itu ada 1 kampung kan hilang itu, sepumur. Jadi kita dropping itu untuk seribu masyarakat di sana,” tuturnya.
Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa bantuan diangkut menggunakan sampan dan perahu motor. Perjalanan yang biasanya ditempuh kurang dari satu jam kini memakan waktu tiga jam karena harus melawan arus sungai. Armia menegaskan kampung di Aceh Tamiang yang sempat dinyatakan hilang tersebut memang terendam banjir besar.
“Kena banjir kemarin itu, tapi sekarang sudah turun. Kan pada umumnya kan masyarakat di pinggiran sungai itu kan berumahnya kan tempat berjauh. Jadi kalau sudah kena banjir besar itu pasti akan lanjut lagi,” katanya.
Untuk akses darat di wilayah lain, kondisi berangsur membaik. Per Rabu (3/12/2025) sekitar pukul 08.00 hingga 09.00 WIB mobilisasi untuk truk besar sudah bisa melewati jalan di daerah Semadam.
Kendati demikian, beberapa wilayah masih terisolasi, terutama di Kecamatan Bandar Pusaka, Babu, dan Tenggulun.
“Itu yang belum bisa kita apa. Rencana saya, besok saya sudah minta sama bus Polri, untuk menyampaikan helikopter Polri di Payambedi. Saya langsung kendalikan di sini, ujarnya.
Menurut Bupati, pusat distribusi bantuan akan dipusatkan di Payambedi karena dekat dengan helipad untuk memudahkan penyerahan bantuan
Terkait kondisi kesehatan masyarakat, Armia menyebut belum ada laporan signifikan, tetapi posko kesehatan telah disiapkan di tiap kecamatan.
Situasi Aceh Tamiang masih dinamis, dengan upaya percepatan distribusi bantuan dan pembukaan akses terus dilakukan pemerintah daerah bersama aparat gabungan.
“Kalau rumah sakit sekarang tidak bisa menerima, karena kondisinya sudah, perannya juga sudah teripas juga karena banjir,” tandas Armia.
Update Data Korban Jiwa dan Hilang Akibat Banjir Sumatera
Berdasarkan data Rekapitulasi Terdampak Bencana yang ditampilkan Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 BNPB pada Rabu (3/12/2025) pagi, tercatat jumlah korban meninggal mencapai 753 orang dan 650 orang dinyatakan hilang, serta 2.600 orang mengalami luka-luka.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menyampaikan korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Rinciannya, Sumatera Utara korban meninggal dunia 294 jiwa dan hilang 155 jiwa. Kemudian, Provinsi Aceh per hari ini meninggal dunia 218 jiwa, hilang 227 jiwa,” kata
Abdul Muhari dalam konferensi pers update penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Untuk Sumatera Barat, korban jiwa ada 196 jiwa dan dinyatakan masih hilang ada 117 jiwa.
Abdul Muhari menyampaikan kabupaten yang paling terdampak di Sumatera Utara adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara.
Distribusi logistik untuk Sumut dilakukan lewat tiga moda transportasi. “Untuk Sumatera Utara, proses distribusi logistik tetap kita upayakan dari tiga moda transportasi. Ada jalur darat, jalur udara dan jalur laut,” kata Abdul Muhari.
Untuk jalur darat, sebanyak enam truk dengan masing-masing membawa 15 ton logistik menuju Sumut. Sementara untuk jalur logistik dari laut, pengiriman logistik dari Jakarta membawa 100 ton beras akan sampai di Sibolga.
“Bantuan akan loading di Sibolga untuk didistribusikan ke kabupaten/kota terdampak, baik itu via jalur darat maupun jalur udara,” kata Abdul Muhari.
Air India suspends officials as A320 flew without valid ARC (Photo: Business Today).
THE EDITOR – Air India on Tuesday said that it suspended the personnel involved in allowing an Airbus A320 to fly multiple times in November without a valid Airworthiness Review Certificate (ARC), calling the lapse ‘regrettable’.
“Air India remains unwavering in its commitment to maintaining the highest standards of operational integrity and safety, and any deviation from mandated compliance protocols is treated with utmost seriousness and is unacceptable to the organisation. An incident involving one of our aircraft operating without an airworthiness review certificate is regrettable,” an Air India spokesperson said in Business Today on 2 December 2025.
“As soon as this came to our notice, it was duly reported to the DGCA (Directorate General of Civil Aviation), and all personnel associated with the decision have been placed under suspension, pending further review. We have initiated a comprehensive internal investigation and are fully cooperating with the regulator.”
News agency ANI, citing sources, reported that the A320 aircraft was operated for many flights in November without a “valid review certificate” in violation of Air India’s safety and security norms. They said the breach was flagged by the airline’s internal monitoring system and not through any external audit.
The ARC is a critical document verifying whether an aircraft meets all maintenance and safety requirements for commercial operations.
The A320 had completed several flights while its ARC had expired, even though the certificate is required annually to validate the aircraft’s primary Certificate of Airworthiness (C of A). The ARC is issued only after a full review of maintenance records, physical inspections, and compliance with airworthiness standards.
The DGCA said Air India is delegated the authority to issue ARCs for its fleet. Following the Vistara–Air India merger, it had been decided in 2024 that the first ARC renewal for all 70 Vistara aircraft would be issued directly by the regulator. Of these, ARCs for 69 aircraft had already been granted after satisfactory compliance.
For the 70th aircraft, the operator had applied for ARC renewal, but the plane was grounded for an engine change. The regulator said, “During this period, the ARC expired; however, the aircraft was released for service after engine change.”
Both Air India and the DGCA are now conducting parallel investigations into how the aircraft was operated without a valid ARC and how the lapse went unnoticed during the release-to-service process.
The King and Queen are deeply saddened by the devastation and destruction of storms in Southeast Asia. (PHOTO: GETTY / REUTERS/BRITAIN’S NEWS CHANNEL)
THE EDITOR – Badai dan banjir bandang yang melanda di berbagai negara Asia termasuk Indonesia memantik keprihatinan mendalam dari Raja Charles III, yang turut merasakan duka keluarga korban.
Melansir dari akun resmi Instagram The Royal Family pada Senin (1/12), Raja Charles III dan istri menyampaikan belasungkawa kepada para korban.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga para korban yang kehilangan nyawa,” tulis pernyataan tersebut seperti disadur dari CNN.
Pernyataan itu ditulis, setelah mereka mendengar kerusakan besar yang ditimbulkan oleh badai dahsyat di Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Menurut Raja Charles, ia tidak bisa membayangkan betapa besar dampak dan rasa sakit yang dirasakan orang-orang yang hidup dan pekerjaan sangat terdampak.
Ia juga menambahkan doa mereka untuk pada warga yang kehilangan rumah dan mereka yang masih menunggu kabar dari keluarga yang hilang.
Raja Charles turut memberikan apresiasi kepada para petugas darurat dan semua pihak yang bekerja dalam memberikan bantuan penting di masa sulit ini.
“Saat proses pemulihan berjalan, kami menghargai keberanian para petugas darurat dan semua pihak yang memberikan bantuan penting di masa sulit ini,” demikian pernyataan Raja Charles III.
Raja Charles menegaskan ia dan istrinya mendoakan kekuatan bagi seluruh warga yang terdampak di India, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, dan Vietnam
“Saya dan istri mendoakan agar masyarakat di India, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, dan Vietnam diberi kekuatan dan ketenangan.”
Bencana alam yang terjadi di berbagai negara Asia itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk pentingnya memulihkan kembali keseimbangan dan keharmonisan alam.
Banjir di negara-negara Asia sejauh ini menyebabkan 1.200 orang tewas. Di Indonesia, terutama Sumatra, jumlah korban tewas akibat banjir besar dan longsor tembus 631 orang.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat konferensi pers di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Sabtu 29 November 2025 (Foto: Tangkapan Layar Instagram @muzakirmanaf1964).
THE EDITOR – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menangis saat mengetahui banyak kampung hilang akibat banjir dan longsor besar yang melanda wilayah Aceh pada Sabtu (29/11).
Dalam laporan resmi saat Apel Tim Recovery Bencana di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda (SIM), ia menyampaikan bahwa skala kerusakan yang terjadi sangat luas dan membuatnya tak kuasa menahan emosi.
Muzakir menggambarkan bencana tersebut sebagai peristiwa yang menghancurkan sejumlah permukiman hingga menyerupai tragedi tsunami kedua bagi masyarakat Aceh.
Sekurangnya empat kampung disebut hilang tersapu banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa kawasan.
“Ada beberapa kampung hilang entah ke mana, yaitu Sawang, Jambo Aye di Aceh Utara, Peusangan di Bireuen, malam itu 4 kampung juga nggak tau entah ke mana. Jadi Aceh sekarang seperti tsunami kedua,” kata Mualem sambil menangis akhir pekan lalu seperti dikutip Sinar Harapan.Co.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana ini harus dilakukan cepat dan tanpa jeda, mengingat dampaknya dirasakan oleh warga di 18 kabupaten/kota.
Percepatan pembukaan akses darat menjadi salah satu prioritas utama, terutama untuk menjangkau desa-desa yang masih terisolasi dan belum tersentuh bantuan.
“Tugas kita adalah melayani mereka yang terdampak. Tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan,” ujar Mualem.
Memasuki hari ketiga pasca-bencana pada Senin (1/12), sejumlah bantuan logistik mulai dapat menjangkau wilayah-wilayah yang terputus, seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang.
Meski demikian, volume bantuan masih terbatas karena akses transportasi darat banyak yang rusak dan tertutup material longsor.
Untuk sementara, sebagian besar logistik hanya dapat dikirim melalui jalur udara menggunakan helikopter dan pesawat kecil.
Di sisi lain, pemerintah daerah tengah mempercepat pembangunan jembatan bailey di jalur Bireuen–Aceh Utara agar distribusi bantuan dapat segera beralih menggunakan jalur darat.
Sekda Aceh M. Nasir mengatakan upaya ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memulihkan konektivitas antarwilayah.
“Konektivitas Bireuen-Aceh Utara sudah mendapatkan solusi. Pembangunan jembatan Bailey hari ini sudah mulai dikerjakan. Targetnya tiga hari selesai dan bisa dilalui,” kata Nasir, Minggu (30/11).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor Aceh mencapai 96 orang per Senin (1/12).
Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di sejumlah titik yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak.
Pemerintah daerah juga terus menambah jumlah pos pengungsian untuk menampung warga yang rumahnya rusak atau hanyut terbawa arus.
Dengan kondisi cuaca yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana susulan.
Upaya pemulihan darurat diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan hingga seluruh akses kritis kembali dapat dilewati.
Sejumlah warga berjalan di antara potongan kayu gelondongan yang bertumpuk di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera
Barat, Jumat (28/11/2025). Sampah kayu gelondongan itu menumpuk di sepanjang pantai Padang pasca banjir bandang beberapa hari
terakhir. (Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU/Kompas)
THE EDITOR – Ketua tim kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, heran dengan pernyataan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait gelondongan kayu yang terseret saat bencana banjir dan longsor di daerah Sumatra.
Tribunnews pada Senin (1/12/2025) melaporkan bila saat bencana terjadi, masyarakat dibuat kaget dengan banyaknya gelondongan kayu yang hanyut terbawa banjir bandang menumpuk di berbagai daerah Sumut, termasuk di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, pada Jumat, 28 November 2025 lalu.
Video dan foto tumpukan kayu gelondongan tersebut kemudian viral dan menuai sorotan karena diduga menjadi pemicu banjir dahsyat di Aceh, Sumut, dan Sumbar karena adanya dugaan praktik pembalakan liar atau illegal logging. Namun, Kemenhut sebelumnya mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu lapuk dan akibat pohon lapuk atau tumbang.
“Hasil analisis sumber-sumber kayu itu. Satu adalah kayu lapuk, kedua kayu yang akibat tadi pohon tumbang dan ketiga di area-area penebangan. Kayu-kayu dari area penebangan,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, Jumat (28/11/2025).
Pernyataan dari pihak Kemenhut itulah yang membuat Arie heran karena mereka memberikan alasan tersebut di saat belum ada investigasi yang dilakukan.
“Kementerian langsung ngomong atau pihak-pihak Kementerian Kehutanan ngomong ini bukan akibat dari penambangan liar gitu, padahal mereka belum melakukan investigasi,” katanya, Senin (1/12/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Menurut Arie, misteri terkait gelondongan kayu saat banjir tersebut harus jelas dijawab oleh pemerintah.
“Ini yang kemudian membuat orang bertanya-tanya kenapa gitu ya, itu langsung disimpulkan padahal belum melakukan investigasi. Nah, itu yang penting sebenarnya harus dijawab oleh pemerintah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu,” ujarnya.
Arie juga sempat mengatakan terkait perbedaan kayu gelondongan hasil penebangan dan yang tumbang karena lapuk.
“Kalau dia kayu ditebang berarti kan memang ada tebangan chainsaw (gergaji mesin) di sana ya. Nah, kalau dia kayu yang memang dia lapuk, itu juga bisa kelihatan atau kemudian kayu yang memang juga longsor itu masih ada akar-akarnya,” jelas Arie.
Setelah pernyataan soal gelondongan kayu itu ramai, pada Sabtu (29/12/2025) lalu, Kemenhut memberikan klarifikasi kembali terkait pernyataan sebelumnya soal asal-usul gelondongan kayu tersebut.
Januanto menjelaskan bahwa kayu gelondongan yang ikut terbawa arus banjir di Sumatra itu bisa berasal dari berbagai sumber.
“Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir,” ungkap Januanto dalam keterangannya, Sabtu.
“”Melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” sambungnya.
Greenpeace Sebut Tata Guna Lahan Sudah Lama Dieksploitasi
Arie mengatakan bahwa Tata guna lahan yang dianggap sebagai daya dukung dan daya tampung lingkungan di Pulau Sumatra itu sebenarnya sudah sudah lama dieksploitasi.
“Sehingga sebagian besar DAS, Daerah Aliran Sungai di Sumatra itu memang sudah menurun, bahkan sudah di bawah ambang batas sekitar 30 persen,” ucapnya.
Oleh karena itu, menurut Arie, adanya gelondongan kayu yang mengalir ke sungai dalam banjir di Sumatra itu bisa juga karena dipengaruhi daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai yang sudah rusak.
“Kebetulan juga topografi di wilayah-wilayah Sumatra itu, di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, topografi sungainya memang sedikit pendek tapi dia curam gitu.”
“Sehingga kemudian kayu-kayu itu ketika fungsi hutannya sudah rusak gitu ya, karena sudah terdegradasi dan deforestasi yang tinggi, sehingga kemudian dia terbawa, masuk ke lumpur-lumpur, bercampur lumpur dan masuk ke sungai, yang kemudian itu daya tampung sungai juga semakin kecil,” jelasnya.
Arie pun mengatakan, dalam hal ini, pemerintah seharusnya melakukan pengecekan terlebih dahulu.
“Tinggal sebenarnya dilihat ada dua menurut saya kalau itu kemudian dari konsesi-konsesi izin yang memang diberikan sama pemerintah itu harus dicek gitu karena bisa jadi itu berasal dari tebangan-tebangan yang legal.”
“Tapi bisa juga ada tebangan-tebangan yang illegal logging yang di banyak dipertanyakan orang kan. Nah, illegal logging itu kan harus dilakukan investigasi,” ujarnya.
DPR Desak Pemerintah Investigasi Usut Kayu Gelondongan Banjir Sumatra
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Alex Indra Lukman, menilai pemerintah perlu membentuk tim investigasi untuk mengusut temuan kayu gelondongan yang terseret di sejumlah lokasi banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar tersebut.
Sebagai anggota dewan yang mengurus bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan, Alex menegaskan, jika ada dugaan pelanggaran hukum, maka harus segera diusut.
“Ya saya rasa itu perlu ya (pembentukan tim investigasi). Kalau memang ada kesalahan ya harus segera ditindak,” kata Alex di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Namun, Alex juga menekankan ada hal lain juga yang lebih penting, yakni menyelesaikan masa tanggap darurat.
“Saya berharap di masa ini kita justru fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak (bencana),” ucapnya.
Terkait tim investigasi tersebut, Alex menilai hal tersebut merupakan ranah eksekutif yakni pemerintah.
Komisi IV DPR, lanjut Alex, sudah membentuk Pansus Konflik Agraria.
“Ya kalau tim ya balik ke eksekutif ya. Sementara kalau di DPR sendiri kan sudah ada tim pansus konflik agraria yang kaitannya sebenarnya bisa saja kita saling bersentuhan di sana saling beririsan,” katanya.
THE EDITOR – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Gayo Lues, Aceh selama tiga hari tiga malam, menyisakan duka yang cukup mendalam.
Waspada Online pada Senin (1/12/2025) melaporkan bila saat ini akses ke Negeri Seribu Bukit ini terputus total, jalan dan jembatan dan ruas jalan terputus mencapai ratusan meter.
Selain itu, dua kampung atau desa menghilang dari Kabupaten Gayo Lues yaitu Desa Agusen dan Tetumpun. Kedua desa tersebut berada di hulu dan hilir Sungai Kali Alas, saat terjadi banjir hebat, Rabu (26/11).
Dua desa tersebut dinyatakan menghilang dari dalam peta, puluhan rumah hanyut terbawa banjir bandang yang cukup dahsyat. Jalan aspal putus total, jalan kampung beserta puluhan rumah amblas dan hanyut diterjanh banjir, sebanyak ribuan warga berlari menyelamatkan diri.
Pada malam itu perlahan dua desa tersebut menghilang dari peredaran, ratusan warga menjerit dan sebagian lainnya menangis. Namun apa daya, bencana yang datang tiba-tiba membawa duka yang mendalam.
Hingga berita ini diturunkan ribuan pengungsi memadati Pendopo Bupati Gayo Lues, dan Bupati Suhaidi SPd MAP beserta BPBD segera turun memberikan bantuan langsung kepada warga yang mengungsi.
Dan warga yang masih berada di lokasi seperti di Terangun Kecamatan Rerebe, Desa Pasir di Blangkejeren seperti Kampung Badak, Kampung Rigep dan beberapa kampung lainnya turut dilanda banjir bandang.
Sementara akses komunikasi telepon dan internet putus total, jalan dan jembatan akses ke Gayo Lues putus total. Hampir 200 titik jalan dilanda longsor dan amblas ke dasar sungai.
Waspada Online hingga petang ini, Senin (1/12), melaporkan kejadian dari lokasi dengan menggunakan jaringan wifi starlink, listrik padam di sejumlah tempat, jaringan air bersih pun terputus. Hingga kini hujan lebat dikabarkan masih melanda kawasan tersebut.
Jalur yang terputus ke Gayo Lues antara lain jalur Blangkejeren – Aceh Tenggara – Medan putus total. Jalur Blangkejeren – Pining – Lokop Aceh Timur terputus. Termasuk akses jembatan, Jalur Blangkejeren – Aceh Tengah – Bireuen juga terputus serta beberapa ruas jalan amblas tersapu banjir.
Informasi korban meninggal dilaporkan sedikitnya 5 orang, dan sebagian sudah ditemukan.
Sejumlah warga berjalan di antara potongan kayu gelondongan yang bertumpuk di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera
Barat, Jumat (28/11/2025). Sampah kayu gelondongan itu menumpuk di sepanjang pantai Padang pasca banjir bandang beberapa hari
terakhir. (Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU/Kompas)
THE EDITOR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara merilis pembaruan data dampak banjir dan tanah longsor yang melanda 17 kabupaten/kota di Sumut.
Hingga pembaruan terakhir per 1 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, Waspada Online melaporkan bila tercatat 1.367.760 jiwa terdampak, dengan 73.199 warga mengungsi, serta 240 korban meninggal dan 182 hilang.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, menyebut skala bencana tahun ini merupakan salah satu yang terbesar dalam satu dekade terakhir.
Ia menegaskan bahwa seluruh kabupaten/kota terdampak berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan percepatan bantuan logistik serta pembukaan akses jalur vital.
“Situasi bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara sangat serius. Data yang kami himpun menunjukkan dampak yang sangat luas, baik dari sisi jumlah warga terdampak, korban jiwa, maupun kerusakan infrastruktur. Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mempercepat penanganan,” ujar Tuahta saat dikonfirmasi, Senin (1/12).
Berdasarkan data BPBD, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Langkat, dan Mandailing Natal menjadi wilayah dengan dampak terbesar, baik dari segi jumlah penduduk terdampak maupun korban jiwa.
Tapanuli Tengah mencatat 294.924 jiwa terdampak, dengan 508 luka-luka, 82 meninggal, dan 104 hilang. Sibolga mencatat 91.747 jiwa terdampak dan 47 meninggal.
Langkat menghadapi banjir bandang dengan 502.440 jiwa terdampak dan ribuan warga masih mengungsi.
Tuahta menegaskan bahwa kondisi medan yang berat, putusnya akses jalan, cuaca ekstrem, serta luasnya daerah terdampak menjadi kendala utama dalam percepatan distribusi bantuan.
“Jalur transportasi darat banyak yang terputus, terutama di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Langkat. Ini menyebabkan proses evakuasi dan distribusi bantuan membutuhkan dukungan peralatan berat dan transportasi udara,” jelasnya.
Data terbaru BPBD Sumut mencatat:
Korban luka-luka: 614 orang, Korban meninggal: 240 orang, Korban hilang: 182 orang, Pengungsi: 73.199 jiwa, Total terdampak: 1.367.760 jiwa.
Korban terbanyak berasal dari kawasan Tapanuli dan pesisir barat yang mengalami kombinasi banjir bandang dan longsor.
Tuahta Ramajaya Saragih menegaskan bahwa BPBD Sumut bersama TNI/Polri, Basarnas, dan relawan tengah bekerja 24 jam untuk melakukan;
1. Evakuasi korban dan pencarian warga hilang
2. Pembukaan akses jalan yang terputus
3. Distribusi bantuan darurat ke lokasi terisolasi
4. Pendirian posko pengungsian dan dapur umum
“Prioritas kami adalah menyelamatkan warga yang masih terjebak, memastikan suplai makanan dan air bersih sampai ke daerah terisolasi, serta percepatan penanganan medis bagi korban luka,” katanya.
BPBD Sumut juga meminta tambahan dukungan helikopter, logistik, dan alat berat untuk mempercepat pemulihan darurat.
“Skala bencana ini luas. Dukungan nasional sangat kami butuhkan untuk mencegah peningkatan korban dan mempercepat pemulihan,” ujar Tuahta.
Ia memastikan pembaruan data akan terus dilakukan setiap hari, seiring masuknya laporan resmi dari kabupaten/kota.
Smoke rises while flames burn bamboo scaffolding and green netting on a building at Wang Fuk Court housing estate, in Tai Po, Hong Kong, November 26, 2025 [Tyrone Siu/Reuters/Al Jazeera )
THE EDITOR – Bamboo scaffolding, a centuries-old technique that was traditionally ubiquitous in Hong Kong, is under scrutiny for its role in the city’s deadliest fire in more than a century.
At least 55 people have died, and hundreds are still missing since scaffolding at a housing estate in Tai Po district caught fire on Wednesday, according to the latest government figures.
Bamboo is cheap, lightweight, and strong enough to withstand the city’s many typhoons and tropical storms. Hundreds of bamboo poles can often be seen lashed together on the side of a modern office tower.
But could one of Hong Kong’s iconic symbols also have served as the kindling for one of its most horrific tragedies in decades?
How is bamboo scaffolding used?
Al Jazeera on 27 November 2025 taking a note about bamboo scaffolding in Hong Kong building or housing estates. It said that the bamboo like the one in Tai Po district – encased in bamboo during significant renovation projects are not a rare sight in the city-state. Sometimes, the scaffolding can remain up for a year or more.
Bamboo scaffolding is built by speciality workers known as “spiders”. They lash together bamboo poles to build intricate grid-like scaffolding that is then typically covered in additional netting to catch construction materials.
While the use of bamboo has faded in other parts of Asia, it has been hard to replace it completely in Hong Kong, even with options such as metal scaffolding, said experts.
“It’s light, cheap and fast to build with,” Ehsan Noroozinejad, a senior researcher and construction expert at Western Sydney University, Australia, told Al Jazeera. “Crews carry poles by hand, cut them on site, and wrap awkward facades without cranes. That speed and flexibility keep projects moving and costs down.”
Because it is “light and easy to cut”, bamboo scaffolding also fits the narrow living environment of Hong Kong, said Xinyan Huang, deputy director of the Research Centre for Fire Safety Engineering at Hong Kong Polytechnic University.
But there are other reasons, too, why bamboo is hard to replace.
“It [Hong Kong] has a long history, so it is a tradition, and it is not easy to change tradition,” Huang told Al Jazeera by email. “Any change in the construction industry will meet much resistance from current players.”
There are 4,000 bamboo scaffolding workers in the city, Hong Kong Free Press reported, citing union figures, although the industry is on the decline thanks to increased competition from metal scaffolding and an ageing cohort of workers.
Is bamboo scaffolding dangerous?
Prior to the fire, most concerns around bamboo scaffolding have focused on worker safety.
There were 22 fatal workplace accidents involving bamboo scaffolding in Hong Kong between 2018 and 2024, according to government figures. Six accidents occurred while new scaffolding was being built, while the rest took place during repairs.
Besides the fact that bamboo is by its very nature combustible, it is also structurally weaker and less stable than steel, according to Huang. He told Al Jazeera that it should be phased out for larger projects.
“I think the bamboo scaffolding can be used for small-scale applications, such as installing an air conditioning unit and replacing a window of a room. However, the large-scale usage such as covering the entire building facade should be stopped. Perhaps, a maximum area of bamboo scaffolding can be defined in future regulation,” he said.
What role did bamboo scaffolding play in the Tai Po fire?
Workers set up bamboo scaffolding in preparation for removing the neon signs of a pawn shop in Sham Shui Po district in Hong Kong [File: Anthony Kwan/Getty Images/Al Jazeera )The fire is the deadliest in Hong Kong in more than a century, since a blaze in 1918 at the Happy Valley Racecourse in British Hong Kong led to the deaths of more than 600 people.
Bamboo scaffolding played a big role in spreading the fire, according to experts like Anwar Orabi, a lecturer in fire safety engineering at the University of Queensland, although it was helped by other materials in the estate.
The fire broke out on the scaffolding of one of the estate’s towers on Wednesday, but the speed with which the fire spread took many observers by surprise. Orabi said the design of the scaffolding made it difficult to keep the blaze limited to just a few floors.
“In my point of view, the scaffolding presented a path for the fire to spread vertically which compromised compartmentation. The fire ‘climbed’ the scaffolding, and ignited the multiple fuel sources in people’s homes,” he told Al Jazeera by email.
“Fire can break windows by imposing a strong heat flux [flow of heat] which heats up the glass and breaks it. It is also possible that many people left their windows open resulting in ingress of the fire. This resulted in a multi-storey fire,” he said. Heat radiation and embers from one building helped spread the fire to the next, he said, ultimately engulfing seven towers.
Hong Kong officials also say substandard construction materials were another contributing factor. The South China Morning Post reported that the netting placed over the scaffolding did not adhere to the fire code, citing local officials.
Senior police superintendent Eileen Chung said highly flammable Styrofoam boards had also been placed in windows in the housing estate’s lifts, public broadcaster RTHK reported, helping the fire spread.
Two directors and one engineering consultant from the company behind the construction have been detained, Chung confirmed.
Hong Kong’s leader, John Lee Ka-chiu, has promised that all housing estates undergoing significant improvements will now be inspected.
“The government has immediately arranged for inspections of all housing estates across the city undergoing major repairs, to examine the safety of scaffolding and building materials,” he wrote on Facebook.
