JAKARTA – Kampung hortikultura adalah satu dari sekian rancangan pembangunan yang tengah digencarkan oleh Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian untuk menghentikan gempuran sayur dan buah-buahan impor.

Direktur Perlindungan Hortikultura Inti Pertiwi Nashwari mengatakan bahwa program Kampung Hortikultura ini nantinya akan membangun peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan lewat pariwisata dan pendidikan.

“Jadi kita akan bangun agro edu wisata yang terkonsentrasi dan berskala ekonomi,” ungkap Inti dalam acara webdinar bimbingan teknis pengelolaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) ramah lingkungan melalui penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada Selasa (6/7) siang.

Ada tiga kategori yang ditentukan oleh pemerintah untuk membangun Kampung hortikultura, diantaranya; Kampung yang dipilih harus sesuai dengan agro ekosistem buah dan sayuran yang ditanam, masyarakat harus semangat menjalankan program ini karena mereka yang akan melaksanakan.

“Dan terakhir Pemda harus memberi dukungan maka pengembangan kampung hortikultura ini akan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk menggedor daya saing produk hortikultura yang ramah lingkungan asal Indonesia, Inti mengatakan pemerintah akan mendorong pengembangan kawasan hama terpadu dengan menyediakan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ramah lingkungan, menyiapkan perangkap anti hama seperti likat kuning dan feromon dan melakukan konservasi musuh alami tumbuhan.

Gedor ramah lingkungan ini juga dilakukan dengan mengembangkan pertanian organik, penurunan gas rumah kaca dan mendukung gerakan tiga kali ekspor.

JAKARTA – Ada kalanya masyarakat perkotaan dan pedesaan menanam berbagai tumbuhan pangan seperti cabai, tomat dan berbagai sayuran di dalam pot atau polybag. Namun sedikit yang memperhatikan bahwa kualitas tanaman akan berkurang bila tanah yang dipakai dalam polybag tidak dilengkapi dengan unsur hara yang cukup.

“Asal asupannya cukup saya rasa tidak akan ada perbedaan (hasil) tumbuhan (cabai) yang ditanam di polybag atau di atas lahan,” ujar Chotimatul Azmi lewat webdinar yang diadakan beberapa waktu lalu dalam acara webdinar bimbingan teknologi produksi benih cabai yang diadakan oleh Dirjen Hortikultura pada Selasa (6/7).

Ia menjelaskan bahwa yang membedakan cabai organik atau tidak organik adalah dari pupuk yang dipakai.

Penyemaian Bibit Harus Sesuai

Untuk penyemaian benih, lanjutnya, Anda cukup menggunakan media semai yang merupakan campuran dari tanah dan pupuk kandang dengan ukuran 1:1. Jangan lupa basahi media hingga kapasitas lapang. Benih sebelumnya harus direndam dengan fungisida berbahan aktif propamokarb hidroklorida 2 cc/liter selama 1 jam.

Selanjutnya semai benih cabai diatas bedeng semai atau tray penyemaian, lalu tutup dengan tanah tipis-tipis. Bila sudah selesai maka tutup dengan mulsa hitan perak plastik atau daun pisang atau juga karung. Buka penutup setelah 5-10 hari atau kecambah sudah muncul ke permukaan tanah.

Setelah usia tanaman yang disemai berumur 12-20 hari, maka tanaman siap dipindahkan ke tray. Bibit dapat dipindahkan atau ditanam jika sudah berumur 30-45 hari. Hal ini juga bisa diketahui dari jumlah daun yang tumbuh di tiap batang cabai. Biasanya berjumlah 4-5 helai daun.

Sementara itu untuk merawatnya, bila pot diletakkan di lahan terbuka maka penyiraman dilakukan setiap hari bila tidak ada hujan di awal tanam, dan selanjutnya cukup dua kali dalam seminggu tergantung kondisi tanaman.

“Jika ditanam dalam screen atau green house maka penyiraman dilakukan setiap hari di pagi hari,” ungkapnya lagi.

Teknik Pemeliharaan Menentukan Hasil

Pemeliharaan tumbuhan cabai dari awal akan menentukan hasil panen akhir. Cara memelihara cabai yang ditanam di dalam polybag harus dilengkapi dengan pemupukan yang dimulai saat cabai berumur 14 hari sesudah di tanam di polybag. Pupuk yang harus disiapkan adalah NPK berukuran 2 kilogram dan pupuk boron berukuran 1 kilogram dicampur dengan 100 liter air.

Campuran ketiganya disiram ke tanaman dengan ukuran 250 ml setiap 10 hari sekali hingga usia cabai mencapai 55 hari sesudah bibit ditanam. Selanjutnya, campuran pupuk baru seperti NPK berukuran 2 kilogram dan KNO3 berukuran 1 kilogram dicampur dengan 100 liter air. Campuran ini disiram ke tanaman dengan takaran 250 ml selama 65, 75 dan 85 hari usia cabai.

Perlu diketahui, pada umur 30 hari hingga panen, cabai perlu disemprot setiap 10 hari sekali dengan MPK atau disebut juga pupuk daun dengan ukuran 40 gram per 18 liter.

SULAWESI SELATAN – Kondisi jalan yang menghubungkan Anabanua menuju Belawa di Kabupaten Wajo sangat memprihatinkan. Jalan yang membelah dua desa yakni Desa Tangkoli Kecamatan Maniangpajo dan Desa Wele Kecamatan Belawa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam kondisi rusak parah.

Journal Telegraf mengatakan bahwa kondisi jalan yang rusak ini sudh berlangsung selama 10 tahun. Warga setempat sudah putus asa karena pemerintah tak kunjung memberi perhatian serius untuk perbaikan jalan umum ini.

“Sudah seperti kubangan kerbau,” tulisnya pada Minggu (5/7).

Salah satu warga yang tinggal di Desa Wele yang kini menetap di Kota Bitung, Sulawesi Utara meminta agar pemerintah peduli pada perbaikan jalan tersebut.

“Itu jalan kabupaten, provinsi atau jalan desa? Kalau jalan provinsi ya tolonglah Pemrov Sulsel turun tangan, kalau Pemkab Sidrap atau Pemkab Wajo yang punya wewenang jalan itu, jangan tutup mata terus sudah 10 tahun lebih kondisinya tidak berubah,” jelasnya.

Ia juga berharap pemerintah Desa Wele tidak diam dengan mengajukan kepada pemerintah provinsi tentang kondisi yang terjadi saat ini. Usulan untuk diadakan Musrembang diharapkannya tidak diabaikan oleh pemerintah desa karena saat ini jalan raya tersebut sudah sama seperti area persawahan.

“Pemerintah desa jangan hanya diam saja saat kondisi jalan di daerahnya sama seperti sawah bahkan lebih parah lagi. Coba usulan dari Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan ) desa di follow up,” pungkasnya dengan nada kesal.

JAKARTA – Pandemi corona membatasi kinerja pemerintah namun tidak menjadi alasan untuk berhenti membina staf dan petugas lapangan yang bernaung di bawah bimbingan Dirjen Hortikultura.

“Anda itu begitu berharga bagi kami. Ayo kita tingkatkan dan penguatan kelembagaan ini sangat penting karena ini basisnya pergerakan,” ungkap Direktur Perlindungan Hortikultura Inti Pertiwi Nashwari dalam acara webdinar bimbingan teknis pengelolaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) ramah lingkungan melalui penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada Selasa (6/7) pagi.

Untuk mempercepat pengiriman data tanaman hortikultura di seluruh Indonesia, Inti meminta para staf dan petugas lapangan menghubunginya langsung lewat saluran telepon. Tujuannya agar persoalan minimnya produksi tanaman pangan dapat diselesaikan.

Inti Pertiwi mengatakan program pemerintah tidak bisa melaksanakan program PHT tanpa petugas andalan di lapangan, misanya petugas Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), petugas Laboratorium Pengamatan dan Penyakit (LPHP), petugas Laboratorium Agens Hayati, petugas Laboratorium, petugas Pestisida dan Klinik Pengendalian Hama Terpadu dan petugas Pembinaan Desa Organik Hortikultura.

“Klinik PHT akan menghasilkan bahan-bahan UPT alami. Jadi kedepan mereka bisa membentuk badan hukum seperti koperasi jadi produknya bisa terdftar dan dikomersilkan. Itu harapan klinik ke depan, jelasnya.

Jangka pendek saja, lanjut Inti, klinik yang tengah dibina oleh pemerintah ini bisa menghasilkan bahan kebutuhan petani. Seperti memproduksi dan memperbanyak agens hayati dan formula standar mutu minimal sesuai kebutuhan petani justru sangat bagus.

Staf Dan Petugas Lapangan Yang Jarang Kirim Laporan

Inti mengingatkan bahwa saat ini Direktorat Hortikultura telah mengumumkan beberapa tanaman pangan prioritas yang berpengaruh pada inflasi nasional. Ia mengakui bahwa selama ini pihaknya hanya menerima data laporan produk hortikultura kurang dari 50 persen dari petugas di lapangan.

Untuk itu, Inti sangat berharap persoalan serupa tidak lagi terulang dan meminta kerja sama 1.300 petugas yang ikut acara webdinar nasional ini agar kenaikan harga yang berimbas pada inflasi tidak lagi terjadi.

“Karena kalau harga naik maka kita juga yang kena karena ditanya stoknya ada tidak. Jadi mohon bapak ibu rajin mengirim data-data karena masih banyak yang belum mengirim data sampai 50 persen. Jadi mohon bapak ibu mengirimkan datanya,” pinta Inti.

Prioritas komoditas yang diamati Direktorat Hortikultura saat ini adalah tanaman buah dan tanaman sayuran, seperti mangga, manggis, durian, jeruk, salak, pisang, nanas, buah naga, sirsak, jambu air, jambu kristal, bengkuang dan pepaya.

Selain itu juga ada cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, tomat, kacang panjang, buncis, terung, bawang daun, seledri dan wortel.

Kampung Hortikultura

Webdinar yang dihadiri ribuan peserta sempat terhenti karena Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto tiba-tiba masu sebagai pembicara. Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mempromosikan pembangunan kampung hortikultura diseluruh Indonesia. Dan Ia berharap seluruh staf yang bernaung di bawah sayap Dirjen Hortikultura mendukung kebijakan tersebut.

“Kita ingin kampung hortikultura terkonsentrasi agar aspek pemasarannya itu mudah karena saya sering menghadapi pelaku usaha buah-buahan lokal maupun untuk ekspor dapat ditemukan karena buah-buahan lokal terlalu menyebar. Saya harap ini jadi perhatian semuanya,” ungkapnya.

Untuk mendukung kebijakan ini, Prihasto mengaku tengah mendorong masyarakat untuk jadi petani buah-buahan homogen. Pemerintah akan melabeli tempat tinggal mereka dengan istilah kampung yang ditambahi dengan nama buah-buahan yang tengah mereka tanam.

“Jadi kalau kita nanam durian maka kampung tersebut akan menjadi kampung durian. Inilah program Dirjen Kortikultura yang perlu dipahami oleh semua orang,” jelasnya.

Ia juga yakin akan mampu menyaingi buah-buah impor asal Thailand dan Bangkok dengan menyediakan buah yang minim terkontaminasi pestisida. Caranya dengan menyiapkan pohon asli Indonesia sebagai tanaman pengusir hama.

“Ini yang jadi permasalahan, kita selalu kalah dengan Thailand dan Vietnam contohnya semua serba Bangkok, seperti durian bangkok, mangga bangkok dan durian pun montong. Apa bedanya kita dan Thailand? Apakah karena curah hujan yang kurang? Jawabannya tidak,” tukasnya.

“Kita berharap memiliki buah-buah yang minim pestisida. Ke depannya pestisida alami akan dipakai untuk buah-buah lokal Indonesia,” pungkasnya.

Prihasto juga mengungkapkan kekagumannya terhadap acara web dinar nasional tersebut karena mampu menghadirkan 1.300 peserta di seluruh nasional. Untuk itu Ia berharap agar ke depannya acara serupa dapat terus dilakukan.

“Pertemuan seperti ini harus dikembangkan ya ke depannya,” pinta Prihasto kepada Inti Pratiwi Nashwari .

Perlu diketahui, sejumlah nara sumber hadir dalam acara web dinar nasional yang diadakan oleh Direktorat Hortikultura, diantaranya Prof Andi Trisyono dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Banjok Istiadi dari Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor, Kepala Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Bantul Paryoto, Direktur Perlindungan Hortikultura Inti Pertiwi Nashwari dan Koordinator Pengendalian DPY Sayuran dan Tanaman Obat Wita Khairia.

MAKASSAR – Untuk memeriksa kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan langsung melakukan inspeksi ke area smelter PT Huadi Nickel-Alloy yang berada di Kabupaten Bantaeng.

Dalam keterangan yang diterima redaksi pada Selasa (6/7) dini hari diketahui bahwa Pemprov Sulawesi Selatan adakan inspeksi untuk mengklarifikasi dan memeriksa legalitas dokumen para TKA. Pejabat yang ikut serta dalam inspeksi tersebut adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Andi Darmawan Bintang, Kepala Dinas Kominfo SP Sulsel Amson Padolo, Kepala Dinas Tenaga Kerja Bantaeng Irvandi, dan pihak Imigrasi.

“Pemberangkatan mereka ke Makassar, setelah melalui semua prosedur yang ditetapkan pemerintah. Dari kesehatan hingga Imigrasi, semua prosedur sudah terlewati,” ujar Ardiyanto beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, imigrasi mencatat terdapat 46 TKA yang datang ke Sulsel dalam tiga gelombang. Tanggal 29 Juni sebanyak 9 orang, tanggal 1 Juli 17 orang, dan pada 3 Juli sebanyak 20 orang. Saat mereka tiba di Jakarta dari Tiongkok, mereka terlebih dahulu di karantina di Wisma Atlet dan telah melalui swab PCR.

Visa para TKA ini disebut juga tidak bermasalah karena mereka menggunakan visa bisnis dengan tujuan uji coba keahlian, dan itu diperkenankan dalam aturan dengan jangka waktu 60 hari.

Kedatangan Pemprov Sulawesi Selatan Untuk Klarifikasi

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang, menyampaikan, kedatangannya untuk melakukan klarifikasi, agar tidak ada lagi simpang siur informasi di masyarakat. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM oleh pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, ia berharap ke depannya sudah ada koordinasi yang baik antara perusahaan dan pemerintah. Khususnya dalam melaporkan mengenai tenaga kerja mereka.

“Sekarang semua sudah clear, tidak ada lagi simpang siur informasi,” pungkasnya.

Komisi B DPRD Bantaeng yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mendukung keberadaan PT Huadi di Bantaeng. Namun, mereka berharap ada keterbukaan informasi dari perusahaan nikel tersebut, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

Huadi Nickel-Alloy Mengaku Butuh Tenaga Kerja Konstruksi Baja Dari Tiongkok

Dari pertemuan tersebut, lanjut Ardiyanto, pihak Huadi Nickel-Alloy yang diwakili oleh HRD, Andriani Karaeng Rita Latippa menjelaskan bahwa pihaknya sedang membangun beberapa pabrik sesuai dengan target investasi yang dilaporkan ke pemerintah pusat. Saat ini sudah beroperasi dua pabrik, dan pabrik ketiga akan dioperasikan Bulan November.

“Sekarang kami menyiapkan untuk pembangunan pabrik yang keempat. Jadi, TKA yang datang ini memang hanya TKA yang akan membangun pabrik, dari beberapa jenis pekerjaan yang secara estafet, sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Mereka memang adalah tenaga ahli untuk membangun pabrik smelter,” jelasnya.

Rita mengaku, membutuhkan tenaga kerja konstruksi baja langsung dari Tiongkok, karena kontraktor yang membangun pabrik memang dari sana. Dan terkait dengan kedatangan para TKA tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan ketenagakerjaan ataupun keimigrasian, secara legalitas sudah dilakukan sesuai alurnya.

“Saat tiba di Jakarta, mereka diisolasi sesuai dengan protokol kesehatan. Tiba disini, kami juga belum langsung memberikan pekerjaan, tetap diisolasi, dilakukan Swab PCR, istirahat, baru bekerja,” terangnya.

Setelah bekerja, lanjut Rita, karena ini uji coba keahlian akan dievaluasi kembali. Kalau tidak sesuai dengan standar perusahaan, mereka akan dipulangkan.

“Makanya, pesat sekali pergerakan tenaga kerja kami, karena kami juga kejar deadline, menuntaskan semua nilai investasi perusahaan kami, untuk percepatan pembangunan itu. Jadi, karena kondisi memang yang kemarin adanya PPKM, ada hal-hal yang mempengaruhi kedatangan mereka.

Sekarang ini, lewat Dinas Kesehatan dan Pemkab Bantaeng, malam ketika tiba langsung Swab PCR, dan kami sudah koordinasi dengan Pemda. Semoga tidak ada masalah. Saya tetap berharap, progres pekerjaan tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.

Ia menegaskan, jika dalam prosesnya ada kebijakan karena Covid, juga akan menjadi prioritas perusahaan. “Karena kami juga menerapkan standar yang sangat ketat untuk masuk ke area,” tegasnya.

SULAWESI SELATAN – Kerja sama yang sinergis antara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) serta Kabupaten Maros dalam mengelola aset tambang dan infrastruktur akan berimbas pada majunya sektor pariwisata di dua daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan ini.

“Untuk itu perlu diadakannya kerjasama antara dua Kabupaten ini, yakni Kabupaten Maros dan Pangkep dalam hal pariwisata,” ujar Pengamat Politik Andaq Hidayat saat berbincang dengan The Editor, Senin (5/7) sore.

Khusus untuk Kabupaten Pangkep, lanjut Andaq, spot pariwisata yang terkenal dengan istilah pariwisata tiga dimensi ini, yakni laut, darat dan pegunungan harus jadi perhatian pemerintah daerah. Sinergi antara dua kabupaten dalam membangun infrastruktur jalan dan transportasi akan mendorong perkembangan pariwisata di masa depan.

“Hal yang perlu di lakukan buat kedua kabupaten ini yaitu bersinergi memperbaiki infrastruktur jalan sehingga akses ke tempat wisata mudah di jangkau oleh turis lokal maupun turis asing serta memfasilitasi moda transportasi menuju tempat–tempat wisata yang ada di kedua kabupaten ini,” ungkapnya.

Perlu diketahui, kawasan Karst Maros-Pangkep (disingkat KKMP) adalah sebuah kawasan karst yang terletak secara administratif di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Kawasan ini merupakan sebuah rangkaian pegunungan atau perbukitan karst yang berada di utara Maros dan selatan Pangkep, Sulawesi Selatan, Indonesia.

Titik tertinggi Kawasan Karst Maros-Pangkep berada di puncak Gunung Bulusaraung yang berada di ketinggian 1.353 mdpl. Kawasan Wilayah seluas lebih kurang 22.800 hektar pada kawasan ini masuk ke dalam wilayah Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (TN Babul) yang memiliki jumlah luas lebih kurang 43.750 hektar.

Dengan luas tersebut, kawasan Karst Maros-Pangkep menjadi kawasan karst terluas di Indonesia dan terluas kedua di dunia setelah karst yang ada di Guangzhou, Cina. KKMP memiliki tipe tower karst sejenis di Cina Selatan dan Vietnam. KKMP selain dimanfaatkan sebagai bahan galian untuk bahan bangunan, bahan baku semen, juga dimanfaatkan nilai jasa lingkungannya (environmental services) seperti sumber daya air, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam, obyek wisata alam, situs arkeologi, dan area peribadatan.

Investor Dan Pariwisata

Andaq menjelaskan bahwa dari 43.750 hektar kawasan karst Maros-Pangkep, 20.000 hektar diantaranya digunakan sebagai area pertambangan dan 23.750 hektar lainnya menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung.

Pembagian tersebut dilakukan karena pada saat akan diusulkan menjadi taman nasional, di kawasan ini sudah banyak perusahaan yang mendapat izin melakukan kegiatan penambangan, diantaranya PT Semen Bosowa Maros, PT Semen Tonasa Pangkep, dan puluhan perusahaan lain yang menambang marmer dan batu kapur.

Penambangan yang dilakukan di kawasan Karst Maros-Pangkep ini merupakan ancaman terhadap ekosistem dan kelestarian situs gua prasejarah dan tinggalan budaya prasejarah yang tersimpan di dalamnya. Salah satu aspek ekosistem yang terancam adalah ketersediaan air tanah di sekitar kawasan karst.

Dari tinjauan hidrologis, daerah karst berpotensi sebagai wadah cadangan air. Hal ini terlihat pada beberapa gua yang di dalamnya terdapat sungai bawah tanah. Disamping itu, di kawasan ini dijumpai sejumlah sumber air berupa sungai besar dan sebagian bermuara di Air Terjun Bantimurung.

Selain dikhawatirkan mengancam ketersediaan air, aktivitas penambangan juga dikhawatirkan dapat menghilangkan bukti-bukti sejarah karena gua-gua tersebut menyimpan sejumlah artefak sisa peradaban manusia masa prasejarah.