JAKARTA – Daya saing Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN khususnya Singapura.
Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lewat akun Instagramnya di @smindrawati terkait Global Competitiveness Index (CGI) yang dipublikasikan oleh World Economic Forum. Salah satu alasan yang ditekankan oleh Sri Mulyani terkait hasil perhitungan ini adalah terganggunya pembangunan ekonomi dan sosial dalam negeri akibat pandemi corona.
Sebagaimana diketahui, terdapat 10 negara yang masuk dalam kategori memiliki daya saing ekonomi paling tinggi di dunia, dimana Singapura menempati urutan pertama dan diikuiti oleh Amerika Serikat, Hong Kong SAR, Belanda, Swiss, Jepang, Jerman, Swedia, Inggris dan Denmark. Sementara itu Indonesia menduduki peringkat ke-50.
“Sebelum pandemi Covid-19 datang, pembangunan ekonomi dan sosial telah berada dalam jalur yang konsisten untuk merespon tantangan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Untuk menuju kepada negara berpenghasilan tinggi (high income country). Salah satu faktor penentunya adalah daya saing dalam negeri,” ujar Sri Mulyani hari ini Kamis (25/6).
Agar mampu meningkatkan GCI, lanjutnya, Indonesia harus memiliki daya saing ekonomi yang kuat terutama dalam kapasitas inovasi dan adaptasi teknologi. Indonesia dinilai memiliki daya saing ekonomi yang tinggi dan memiliki stabilitas makroekonomi. “Namun Indonesia juga tertinggal di kapasitas inovasi dan adaptasi teknologi,” katanya.
Selain itu, masih dalam usaha meningkatkan daya saing ekonomi, Sri Mulyani menilai bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia masih kalah dari negara Asia lainnya, alasan utamanya karena faktor pendidikan dan kualifikasi. Salah satu cara untuk memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) ini adalah dengan memperbaiki taraf pendidikan, kesehatan dan keterampilan.
“Perlu pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat sektor keuangan dari guncangan serta memperbaiki fungsi intermediasi perbankan dalam pembiayaan pembangunan,”ungkap Sri Mulyani.
Terkait kebijakan fiskal 2021, Salah satu cara yang harus ditempuh menurutnya adalah dengan melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Isu-isu yang mempengaruhi kebijakan di tahun 2021 adalah persiapan new normal. Beberapa cara yang telah dilakukan diantaranya optimalisasi teknologi informasi melalui digitalisasi layanan publik baik itu di bidang pendidikan, kesehatan dan perizinan; dukungan dunia usaha yang berbasis digital ekonomi; efisiensi birokrasi lewat program e-government, e-budgeting, work from home dan flexible working space; gaya hidup sehat.
Selain itu, isu lain yang mempengaruhi kebijakan 2021 masih menurut Menteri Keuangan adalah akselerasi pemulihan sosial dan kesehatan untuk pemulihan dan persiapan asuransi kesehatan. Selanjutnya adalah akselesari pemulihan maka perlu melanjutkan jaringan pengamanan sosial seperti penggunaan kartu sembako, program keluarga harapan dan pra kerja. Terakhir adalah menyiapkan program perlindungan sosial yang adaptif terhadap resesi dan bencana.
Terkait akselerasi pemulihan ekonomi, Sri Mulyani menilai isu strategis yang mempengaruhi bidang ini di tahun 2021 dapat diselesaikan dengan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung sektor berdaya ungkit. Selain itu juga pemerintah harus fokus pada pembangunan sektoral seperti pertanian, energi, perdagangan, makanan dan konstruksi. Kemudian mendukung industri kreatif, UMKM dan pariwisata.
Masih kata Sri Mulyani, inovasi kebijakan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan insentif fiskal agar tidak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), padat karya dan hidup sehat. Inovasi lain adalah dengan membangun sistem perpajakan yang makin kompatibel dengan ekonomi digital, melakukan reformasi anggaran yang fokus pada efisiensi serta meredam ketidakpastian.
