LAOS – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia menyayangkan adanya penangguhan pendanaan untuk badan bantuan PBB untuk Palestina atau UNRWA oleh beberapa negara donor.
Ia menyebut langkah itu sebagai “hukuman kolektif” terhadap pengungsi Palestina yang saat ini sangat membutuhkan bantuan.
“Indonesia menyayangkan ditangguhkannya dukungan keuangan kepada UNRWA oleh beberapa negara donor, di saat para pengungsi Palestina sangat memerlukan bantuan,” katanya, seperti tertuang dalam keterangan pers.
Adapun hal itu disampaikan Retno dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN di Luang Prabang, Laos, Senin (29/1).
Atas agenda tersebut, ia menegaskan bahwa negara-negara ASEAN memiliki kesatuan sikap pada saat menyangkut isu principles, hukum internasional, dan hukum humaniter internasional–termasuk dalam menyikapi situasi di Gaza, Palestina.
“Indonesia menekankan setiap manusia memiliki hak untuk dihormati yang sama, termasuk bangsa Palestina,” katanya.
Sebagai informasi, penangguhan pendanaan oleh sejumlah negara donor terhadap UNRWA berawal dari adanya tuduhan Israel yang menyebut bahwa beberapa staf badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.
Israel mengatakan sebanyak 12 orang dari 13 ribu staf UNRWA terlibat dalam serangan yang menewaskan 1.139 orang dan menyandera ratusan lainnya itu, lapor Tempo.
Dilayangkannya tuduhan itu dengan segera berujung pada pemecatan 9 dari 12 staf yang dimaksud di pihak UNRWA, dan munculnya putusan penangguhan hingga penyetopan pendanaan di pihak negara donor.
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan operasi kemanusiaan yang dilakukan pihaknya saat ini tersungkur setelah putusan itu terbit.
“Saya terkejut keputusan (penangguhan dana) seperti itu diambil berdasarkan dugaan perilaku segelintir orang dan seiring dengan berlanjutnya perang, kebutuhan semakin besar dan kelaparan pun semakin dekat,” katanya pada Sabtu (28/1) lalu.
Pihaknya pun telah membuka penyelidikan dan berjanji akan memastikan pertanggungjawaban para staf yang terbukti terlibat dalam serangan itu–termasuk melalui penuntutan pidana.
Hal yang sama digaungkan oleh Indonesia, dengan Retno mengatakan investigasi terhadap tuduhan keterlibatan beberapa staf UNRWA perlu dilakukan.
“Investigasi yang terbuka, transparan serta kredibel terhadap tuduhan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA perlu dilakukan,” katanya.
“Namun penundaan dukungan keuangan terhadap UNRWA merupakan “collective punishment” terhadap pengungsi Palestina,” sambungnya.
