MEDAN – Lapangan Merdeka memiliki nilai yang sangat penting tidak saja bagi sejarah kota Medan, tetapi juga sejarah berdirinya Pemerintahan Republik di Pulau Sumatera. Banyak sekali peristiwa sejarah pernah terjadi di Lapangan Merdeka sejak masa kolonial hingga masa reformasi.
Dr. Suprayitno, sejarawan dan dosen yang fokus pada penelitian situs di wilayah Sumatera mengatakan pada tanggal 11 Juli 1951 Walikota Medan, Djaidin Purba melalui Maklumat No.17 meresmikan dan mengesahkan tanah lapang yang terletak di muka Stasiun Kereta Api Medan dan dikelilingi oleh Djalan Kesenian, Djalan Balai Kota, Djalan Rumah Bola dan Djalan Stasiun yang dulu disebut Esplanade menjadi Tanah Lapang Merdeka.
Pada periode ini, lanjutnya, Lapangan Merdeka menjadi tempat untuk mensosialisasikan berbagai kegiatan nasional, seperti penggalangan dukungan bagi usaha menghancurkan gerakan PRRI, pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Upacara Hari Sumpah Pemuda, dan tentu saja Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan peristiwa politik nasional yang sangat penting. Bagi Presiden Soekarno dan Militer, kembalinya kita ke UUD 1945 adalah sebuah pencapaian politik penting yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia.
“Jamin Ginting sebagai Panglima Kodam II BB, memiliki tanggungjawab besar untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang peristiwa itu sehingga suasana kondusif dan aman tetap terjaga di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya,” ungkapnya.
Itulah sebabnya, lanjut Suprayitno, Jamin Ginting hadir dan memberikan pidato politik pada pawai raksasa menyambut kembalinya ke UUD 45 yang diselenggarakan tanggal 19 April 1959 di Lapangan Merdeka Medan. Setahun sebelumnya, tanggal 25 Juli 1958, Kasad Jendral Abdul Haris Nasution di Medan telah melantik anggota-anggota Front Pembebasan Irian Barat daerah Sumatera Utara.
Front Pembebasan Irian Barat diketuai langsung oleh Panglima T&T.I BB, Letkol Jamin Ginting dengan wakil ketuanya terdiri-dari Gubernur Sutan Kumala Pontas. Ketua DPRD-SU Adnan Nur Lubis dan sekretarisnya Mayor Noor Nasution serta anggota-anggotanya sebanyak 23 orang.
“Timbulnya hasrat untuk membentuk front ini karena pemerintah Indonesia telah berkali-kali gagal secara diplomatik di PBB. Oleh karena itu tiada jalan lain selain menghimpun tenaga menjadi satu. Sayangnya ketika hasrat rakyat itu sedang meluap-luap, timbul pula peristiwa-peristiwa pemberontakan di tanah air, sehingga pemerintah terpaksa mengalihkan perhatiannya pada penumpasan pemberontakan,” kata Suprayitno.
Suprayitno menlanjutkan, setelah penumpasan pemberontak mendekati penyelesaiannya kita kembali mengalihkan pandangan masyarakat kepada Irian Barat karena merupakan pekerjaan nasional. Akhirnya Kasad berharap agar FPIB TT I berjalan dengan baik dan sempurna.
Selanjutnya Panglima Jamin Ginting dalam kata sambutannya menyatakan pula bahwa sedapat mungkin FPIB TT I akan bekerja dengan baik sebagaimana yang diharapkan Kasad. Dan kerja yang telah dilanjutkan ialah mengambil alih perusahaan Belanda, dan hingga kini Belanda tidak punya kapital lagi di Sumatera Utara.
“Tapi kerja mengambilalih perusahaan Belanda jadi terhenti, karena adanya pemberontakan di daerah ini,” ungkap Suprayitno.
Malam peresmian itu dihadiri oleh para pembesar sipil dan militer di Sumatera Utara. Suprayitno mengungkapkan bahwa Harian Waspada pada 26 Juli 1958 menuliskan bahwa Jamin Ginting langsung memobilisasi dukungan masyarakat Sumatera Utara setelah ditunjuk sebagai Ketua Front Pembebasan Irian Barat untuk daerah Sumatera Utara.
Salah satunya dengan mengadakan acara Pasar Malam di Lapangan Merdeka Medan untuk menggalang dana bagi usaha membebaskan Irian Barat dari cengkeraman penjajah Belanda.
