KOREA UTARA – Presiden Korea Utara Kim Jong Un luas dikenal sebagai sosok yang menyeramkan–dengan kekuasaannya yang absolut atas negaranya, yang terkenal dengan senjata nuklirnya.
Akan tetapi, ia belum lama ini menarik perhatian karena alasan lain. Pemimpin berusia 39 tahun itu terlihat menangis–menyeka air matanya di hadapan ribuan wanita.
Kim Jong Un tepatnya terlihat menangis kala membahas menurunnya angka kelahiran bayi di negaranya dalam Pertemuan Ibu Nasional yang diadakan pada Minggu (3/12).
Ia dilaporkan memohon para wanita di Korea Utara untuk memiliki lebih banyak bayi dalam rangka “memperkuat kekuatan nasional”.
“Menghentikan penurunan angka kelahiran dan memberikan perawatan dan pendidikan anak yang baik adalah urusan keluarga kita yang harus kita selesaikan bersama ibu-ibu kita,” ujarnya dalam pidato pembukaannya, dikutip dari ITV.
Menurut badan statistik pemerintah Korea Selatan, tingkat kesuburan total Korea Utara berada pada angka 1.79 pada tahun 2022, menurun dari 1,88 pada tahun 2014.
Penurunan itu lebih lambat daripada yang terjadi di Korea Selatan, yang mengalami penurunan dari 1.20 pada tahun 2014 menjadi 0.78 pada tahun 2022.
Akan tetapi, dengan menyusutnya angkatan kerja, Korea Utara dinilai akan kesulitan dalam hal ekonomi mengingat kurangnya arus masuk modal dan teknologi, menurut lembaga pemikir Korea Selatan.
Melansir Newsweek, para penulis laporan itu menghubungkan masalah ini dengan kelaparan yang melanda Korea Utara pada tahun 1990-an.
Kebijakan dari tahun 1970–80-an yang membatasi pertumbuhan populasi usai perang juga menjadi kondisi yang dinilai berpengaruh pada keadaan saat ini.
Menurut para peneliti, generasi yang tumbuh selama masa kelaparan kini telah memasuki dunia kerja, dan kekurangan gizi pada masa kanak-kanak yang dialami oleh kelompok demografi ini dapat berdampak negatif terhadap produktivitas dan tingkat reproduksi mereka.
Untuk mengatasi kurangnya angka kelahiran, Korea Utara tahun ini menyiapkan berbagai kebijakan yang menguntungkan keluarga dengan tiga anak atau lebih.
Kebijakan tersebut mencakup pengaturan perumahan gratis, subsidi negara, makanan gratis, obat-obatan, dan barang-barang rumah tangga, serta tunjangan pendidikan untuk anak-anak.
