JAKARTA – Presiden Joko Widodo heran melihat dana daerah yang dipakai berlebihan dan tidak pada porsinya. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023 yang berlangsung hari ini, Rabu (14/6) di kantor BPKP, Jakarta Timur Jokowi.
Disana Jokowi membeberkan bila dalam laporan keuangan salah satu daerah di Indonesia disebutkan pengajuan dana untuk stunting mencapai Rp 10 miliar, namun dalam prakteknya ternyata untuk membeli makanan bergizi ternyata tidak sampai Rp 2 miliar.
“Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla-bla-bla Rp 2 miliar, yang untuk benar-benar beli telur itu enggak ada Rp 2 miliar, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya begini?” kata Jokowi seperti disadur dari Kompas.
Menurut jokowi, seharusnya daerah tersebut tetap konsisten dalam memakai anggarannya. Caranya dengan menggunakan anggaran 2 miliar untuk perjalanan dinas, dan 8 miliar untuk menyelesaikan kasus stunting (gizi buruk).
Tak hanya menyimpangkan anggaran stunting, Jokowi mengaku juga menemukan penyalahgunaan anggaran untuk pengembangan UMKM yang mencapai angka Rp 2,5 miliar.
Dari angka tersebut, ternyata Rp 1,9 miliar diantaranya dipakai untuk membayar honor dan perjalanan dinas pejabat yang bersangkutan.
“Ke situ-situ terus (perjalanan dinas), sudah. Itu nanti sisanya Rp 0,6 miliar yang Rp 600 miliar itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret.” ungkap Jokowi.
Jokowi kembali menegaskan bahwa anggaran pengembangan UMKM semestinya dikucurkan untuk modal kerja, membeli produksi, pemasaran, dan pameran.
Selain kecewa dengan penyalahgunaan anggaran untuk stunting dan UMKM, Jokowi juga mengaku mendapati bila terdapat satu daerah lain di Tanah Air yang menganggarkan pembangunan balai penyuluh pertanian dengan angka 1 miliar.
“Rp 1 miliar ya mestinya Rp 900 juta untuk rehab mestinya. Tapi setelah kita cek benar, Rp 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas, artinya 80 persen. Ini sudah enggak bisa lagi, bapak ibu sekalian,” jelas Jokowi.
Agar hal serupa tak terjadi lagi, Jokowi meminta agar setiap program berorientasi pada hasil.
“Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, jawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” ungkapnya.
