JAKARTA – Muhaimin Iskandar selaku calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mengikuti Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (21/1).
Dalam kehadirannya, Muhaimin menyampaikan sejumlah janji dan/atau komitmen terkait pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa yang akan dipenuhinya jika terpilih menjadi Wakil Presiden Indonesia selanjutnya.
Berikut adalah janji-janji tersebut, yang berhasil dirangkum oleh tim The Editor.
Melibatkan rakyat dalam pembangunan Indonesia
Dalam pemaparan visi, misi, dan program kerja yang membuka sesi debat, Muhaimin Iskandar menekankan akan adanya upaya pelibatan rakyat dalam setiap langkah yang diambil Indonesia ke depannya.
Lewat perubahan yang melibatkan rakyat, pembangunan dan kebijakan nasional yang berpijak pada keadilan akan terwujud.
“Rakyat harus dilibatkan dan tidak boleh ditinggal. Rakyat adalah pemilik negeri dan pemerintah adalah pelaksana dari si pemilik negeri,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa desa harus menjadi titik tumpu pembangunan, dengan petani, nelayan, peternak, dan masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional.
Mengimplementasikan pajak karbon
Dalam menanggapi jawaban cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam menjawab pertanyaan tentang kebijakan untuk mengarusutamakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan, Muhaimin menekankan pentingnya mengimplementasikan pajak karbon secepatnya.
Hal ini berangkat dari penundaan implementasi pajak karbon yang dilakukan pemerintah saat ini, yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 menjadi mundur hingga tahun 2025.
Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa pemerintahannya kelak akan mengimplementasikan pajak karbon “secepat-cepatnya”, bersamaan dengan menjalankan transisi energi baru-terbarukan.
Memfasilitasi petani agar lebih produktif
Ketika ditanya tentang strategi untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan, Muhaimin menjelaskan pentingnya memberikan fasilitas kepada petani agar lebih produktif.
Fasilitas ini mencakup pengadaan lahan yang memadai, pupuk yang cukup dan harganya yang terjangkau, program perlindungan gagal tanam karena iklim, hingga pelibatan petani dalam pengadaan pangan nasional.
Menurutnya, pembiaran terhadap petani tidak boleh dilakukan. Terlebih sampai masyarakat kekurangan pangan, namun masih tidak dilibatkan dalam upaya pengadaan pangan itu sendiri.
“Kualitas pangan kita bergantung juga pada kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif,” katanya.
Melibatkan masyarakat adat
Dalam menanggapi jawaban cawapres Mahfud MD dalam menjawab pertanyaan tentang strategi untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat, Muhaimin menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, langkah ini adalah salah satu cara agar tidak ada konflik di antara proyek pembangunan dengan masyarakat adat.
“Kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sikap menghormati masyarakat adat tidak diwujudkan dengan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, melainkan dengan memberikan ruang untuk hak ulayat, hak budaya, hak spiritual, serta hak dan kewenangan mereka dalam menentukan cara membangun.
Menganggarkan dana Rp5 miliar per desa
Ketika ditanya tentang kebijakan dan strategi agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desanya, Muhaimin menjanjikan pemberian dana desa sebesar Rp5 miliar per desa.
Angka yang tidak sedikit itu disebutnya dapat mendorong hadirnya infrastruktur dan transformasi di desa yang diharapkan dapat membuat orang-orang “kerasan”.
Ia juga mengatakan bahwa pelaksanaan dana desa selama ini terbukti telah membuat banyak desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.
Oleh sebab itu, meningkatkan dana desa tidak hanya akan menghadirkan infrastruktur di desa, tapi juga bisa memunculkan ekonomi yang baik melalui BUMDes maupun berbagai kegiatan wirausaha lainnya.
“Jadi infrastruktur beres, pembangunan sarana-prasarana tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi, tapi cukup kembali ke desa,” katanya.
“Membangun desa untuk pembangunan bangsa,” pungkasnya.
Melaksanakan amanat Perpres No. 86 Tahun 2018 dengan sungguh-sungguh
Dalam menanggapi jawaban cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam menjawab pertanyaan tentang strategi untuk mengembalikan tujuan reforma agraria sesuai amanat konstitusi, Muhaimin menegaskan pentingnya melaksanakan amanat Perpres No. 86 Tahun 2018 dengan sungguh-sungguh.
Hal ini karena peraturan tersebut berkaitan dengan lokasi prioritas reformasi agraria yang dalam praktik redistribusinya tidak sama dengan sertifikasi.
“Kalau tadi ada pernyataan soal konstitusi, prinsip dasar distribusi tanah itu memang melekat dalam konstitusi kita. Bahwa kekayaan negara ini punya negara, dan tugas adanya pemerintah itu adalah membagi aset tanah ini dalam reforma agraria,” katanya.
“Sehingga sertifikat yang menjadi agenda itu sama sekali tidak masuk dalam redistribusi aset lahan. Sehingga harus kita ubah dan kita tunjukan bahwa terjadi distribusi lahan untuk petani semakin sejahtera,” pungkasnya.
Debat keempat ini sekaligus menjadi ajang debat terakhir yang diselenggarakan KPU bagi para cawapres Pemilu 2024. Rangkaian debat akan ditutup dengan debat kelima yang dijadwalkan terlaksana pada 4 Februari mendatang.
