JAKARTA – Ganjar Pranowo selaku calon presiden (capres) nomor urut tiga dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mengikuti Debat Pertama Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12) malam.
Dalam kehadirannya yang disiarkan secara langsung, Ganjar menyampaikan setidaknya enam janji dan/atau komitmen yang akan dipenuhinya jika terpilih menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.
Berikut adalah janji-janji tersebut, yang berhasil dirangkum oleh tim The Editor.
Pemerintah bersih, pemerintahan akomodatif, dan sikat korupsi dengan keseriusan
Dalam pemaparan visi, misi, dan program kerja yang membuka sesi debat, Ganjar Pranowo menyatakan ia akan mewujudkan sosok pemerintah yang bersih, mengupayakan pemerintahan yang akomodatif, dan menyikat korupsi “tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan” jika terpilih menjadi presiden selanjutnya.
Ketiga hal itu diyakininya dapat menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia, mulai dari minimnya fasilitas kesehatan di sejumlah daerah, masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses internet, hingga adanya upaya pembungkaman pendapat dari rakyat.
Untuk itu, dengan sosok pemerintah yang bersih, pemerintahan yang akomodatif, dan korupsi yang diberantas, Ganjar menyebut bisa mewujudkan lima hal lainnya.
Pertama, pengadaan satu puskesmas dengan satu tenaga kesehatan (nakes) di setiap desa di seluruh Indonesia.
Kedua, pemberian insentif kepada guru-guru–terutama guru agama–yang bertugas membangun sumber daya manusia yang unggul.
Ketiga, memberikan internet gratis kepada semua siswa yang bersekolah.
Keempat, memberikan kesetaraan kepada para penyandang disabilitas.
Kelima, meniadakan upaya pembungkaman terhadap pihak-pihak yang menyuarakan pendapatnya untuk negara.
“Kami butuh dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu,” pungkasnya.
Mengadakan dialog dengan pihak-pihak di Papua
Menanggapi jawaban capres Prabowo Subianto selaku nomor urut dua dalam hal penyelesaian masalah hak asasi manusia (HAM) dan konflik di Papua, Ganjar menyatakan bahwa strategi lain yang akan dilakukannya adalah mengadakan dialog dengan tokoh-tokoh di Papua.
Menurutnya, dialog adalah sesuatu yang penting agar masalah-masalah di Papua dapat diselesaikan bersama.
“Karena dialog, menurut saya, menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah itu,” katanya.
“Itu menurut saya root masalahnya,” tambahnya.
Melibatkan masyarakat dalam pembangunan, mulai dari perencanaan hingga kontrol pelaksanaannya
Ketika ditanya mengenai program strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, Ganjar menjanjikan dua hal.
Pertama, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sejak awal. Masyarakat–khususnya kelompok rentan yang terdiri dari perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, hingga orang tua–dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
Hal ini diyakininya dapat mendorong para pengambil keputusan agar lebih peduli dengan apa yang dirasakan masyarakat dan mengenali target dari pembangunan itu sendiri.
Kedua, memberikan kontrol kepada publik. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh “baperan” dan harus menerima seluruh masukan dan kritik.
Adapun kontrol yang dimiliki masyarakat dapat diwujudkan lewat “government super app”, yang memungkinkan pemerintah tertinggi mengambil alih keluhan masyarakat jika tak kunjung terselesaikan.
Menanamkan budi pekerti dalam menghadapi perbedaan
Menanggapi jawaban capres Anies Baswedan selaku nomor urut satu dalam hal penanganan disinformasi dan kerukunan warga, Ganjar menegaskan bahwa upaya menanamkan budi pekerti adalah sesuatu yang lebih penting.
Hal ini dikatakannya akan dilakukan oleh para tokoh agama, dengan pemahaman tentang budi pekerti dapat mengajarkan cara-cara menghadapi perbedaan.
Selain itu, ia juga menyebut upaya untuk melibatkan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan tokoh masyarakat dalam hal pengambilan keputusan.
Memberantas korupsi
Ketika ditanya mengenai terobosan yang akan dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi, Ganjar menjanjikan dua hal.
Pertama, menegakkan hukum. Langkah ini meliputi pemiskinan, perampasan aset yang diatur oleh undang-undang, dan menjebloskan pejabat yang melakukan korupsi ke Nusa Kambangan.
Kedua, pemimpin memberikan contoh dengan hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, dan membangun integritas.
Selain itu, ada dua hal lain yang menurutnya penting untuk para pejabat. Yaitu mendorong untuk berkembang dengan meritokrasi yang baik dan tidak membiarkan adanya “setor” ke pemimpinnya.
Ganjar mengungkap bahwa data ICW menunjukkan negara rugi sebesar 230 triliun dalam 10 tahun terakhir karena korupsi.
Dana sebesar itu, katanya, ekuivalen dengan dana pembangunan 27 ribu puskesmas.
“Edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan, sekali lagi, teladan dari seorang pemimpin. Dan pemimpin tidak boleh ragu,” pungkasnya.
Mendorong adanya pendidikan politik kepada masyarakat
Menanggapi jawaban capres Anies Baswedan selaku nomor urut satu dalam hal penguatan demokrasi, Ganjar menekankan pentingnya ada pendidikan politik di masyarakat.
Upaya memberikan pendidikan politik itu disebutnya dilakukan oleh partai politik selaku bagian dari demokrasi.
