JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) semestinya mampu menyusun rencana jangka panjang dalam pembelian batubara sebagai bahan pasokan agar krisis energi tidak lagi terjadi.
Kemarahan Erick ini terjadi karena struktur pembelian batubara PLN belum diperbaiki, padahal pembahasannya sudah dilakukan sejak Januari 2021 lalu.
“Dari awal saya bilang musti ada planing jangka panjang. Tidak bisa dalam situasi ini kita selalu terkaget-terkaget dan saya sudah meetingkan Januari 2021 masa setiap tahun terulang. Nah ini yang perlu menjadi pertanyaan buat saya,” kata Erick di kantor Kementerian BUMN pada Kamis (6/1).
Erick mengatakan bahwa saat ini produsen sudan berkewajiban memasok kebutuhan dalam neferi melalui oturan domestic market obligation (DMO).
Namun ketentuan pembelian harus dikembangkan dalam kontrak jangka panjang. Dengan demikian persoalan pasokan batubara menurutnya akan terpenuhi. Namun PT PLN tidak melakukan aturan tersebut.
“Beberapa hal yang di-meeting-kan Januari lalu bagaimana pembelian batu bara bisa jangka panjang. Karena sudah ada DMO harga dipatok jadi ga ada yang perlu ditakutkan apalagi saat rapat ada kejaksaan dan Ketua BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan], ada notulen ini arahan yang harus dilakukan,” ungkap Erick.
Bila sudah melakukan kontrak jangka panjang, lanjutnya, maka review harga masih bisa dilakukan oleh masing-masing pihak. Misalnya, bila harga berada di bawah DMO maka kedua belah pihak akan melakukan perubahan agar tidak saling merugikan.
“Kontrak [jangka] panjang tapi harga bisa di-review. Yang jadi masalah kalau ada kick back, kalau transparan kenapa tidak,” tegasnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberi sinyal bakal menutup anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yakni PT PLN Batubara. Rencana tersebut muncul di tengah kondisi pasokan batu bara untuk kelistrikan umum kritis.
