JAKARTA – Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Pertanian Ali Jamil mengatakan bahwa keberadaan pupuk bersubsidi itu memang tidak ada. Ia menepis kabar yang selama mengatakan bila pupuk langka di pasaran.
“Permintaan pupuk bersubsidi di tahun 2020 adalah 17 juta ton dan 2021 itu sekitar 24 juta ton dan pemerintah hanya bisa (menyediakan) 9 juta ton,” ungkap Ali dalam acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) yang diadakan pada Jumat (26/11) pagi.
Agar bisa memberikan 9 juta ton kepada petani, lanjutnya, Ditjen PSP telah melakukan beberapa strategi. Bila tidak maka di tahun 2020 lalu pihaknya hanya dapat menyediakan 8 juta ton pupuk bersubsidi saja.
Ali mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal PSP Pertanian baru bisa merealisasikan 78 persen pupuk bersubsidi di Indonesia. Padahal seharusnya pencapaian yang mestinya telah dicapai lembaganya adalah 100 persen.
Untuk pembayaran atas pupuk bersubsidi ini juga masih menjadi persoalan. Dan untuk itu, Ali meminta agar penyuluh ikut serta menyelesaikan persoalan ini.
Salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan komposisi pupuk NPK agar menyesuaikan dengan kesuburan tanah. Jadi Ali meminta agar para penyuluh pertanian tidak panik saat beberapa aturan seperti pupuk SP-36 ditiadakan karena rekomendasi langsung pemerintah yaitu Badan Litbang disesuaikan dengan kandungan unsur hara lahan sawah kebutuhan petani.
Pupuk SP-36 ditiadakan pemerintah karena unsur fosfat yang di lahan petani sudah berada pada kriteria yang disebut sedang sampai tinggi. Dan bila petani komplain maka penyuluh diberi penjelasan semacam itu.
“Kalau ada yang keliru surati kita kalau itu dianggap tidak sesuai,” ungkapnya.
Contoh lain Ia sebutkan adalah tentang keberadaan NPK triple 14 yang dulu sering diberikan kepada petani. Maka yang sekarang pengganti yang diberi adalah NPK 151012.
“Jangan kita beri pandangan berbeda karena itulah rekomendasi kita,” imbau Ali.
Hal ini harus disampaikan kata Ali karena sering menemukan konflik serupa di lapangan.
Penyuluh diminta Ali mengetahui kondisi terbaru tentang keberadaan pupuk bersubsidi yang ada saat ini di lapangan.
Dari diskusi tersebut diketahui penyebaran pupuk bersubsidi ini dilakukan di 6063 kecamatan di Indonesia.
Indonesia Hanya Mampu Produksi 13 Juta Ton Pupuk
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dedi Nursyamsi mengatakan kemampuan seluruh pabrik pupuk di Tanah Air hanya 13 juta ton. Dari 13 juta ton itu sebagian kecil diantaranya yakni 1 juta ton diekspor dan sebagian lagi dipakai untuk keperluan dalam negeri tapi non subsidi yang jumlahnya mencapai 3 juta ton.
Sementara 9 juta ton lainnya dipakai sebagai pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani dan penyalurannya dilakukan langsung oleh pemerintah yakni Ditjen PSP Kementerian Pertanian.
