PAKISTAN – Warga Pakistan telah didesak untuk mengurangi kebiasaan mereka meminum teh dalam rangka mempertahankan perekonomian negara.
Pasalnya, importir teh terbesar dunia itu tengah bergulat dengan inflasi yang melonjak dan rupee yang terdepresiasi dengan cepat.
Menteri Federal untuk Perencanaan dan Pembangunan Pakistan Ahsan Iqbal pada hari Selasa (14/6) mengatakan bahwa orang Pakistan dapat mengurangi konsumsi teh mereka dengan “satu atau dua cangkir” per hari karena impor menambah beban keuangan pada pemerintah.
“Teh yang kita impor itu diimpor dengan mengambil pinjaman,” ungkap Iqbal kepada wartawan, menambahkan bahwa para pengusaha juga harus menutup usahanya lebih awal untuk menghemat listrik.
Menurut Observatory of Economic Complexity, negara Asia Selatan itu adalah importir teh terbesar di dunia, dengan pembelian lebih dari $640 juta (sekitar Rp9,4 triliun) pada tahun 2020.
Dilansir dari CNN, Pakistan telah menghadapi tantangan ekonomi yang parah selama berbulan-bulan. Keadaan ini menyebabkan kenaikan harga makanan, gas, dan minyak.
Sementara itu, cadangan mata uang asingnya menurun dengan cepat. Menurut Reuters, dana yang dipegang oleh bank sentral turun dari $16,3 miliar (sekitar Rp240 triliun) pada akhir Februari menjadi sedikit di atas $10 miliar (sekitar Rp147,5 triliun) pada Mei.
Penurunan lebih dari $6 miliar (sekitar Rp88 triliun) itu cukup untuk menutupi biaya dua bulan impornya.
Permohonan Iqbal tersebut lantas diejek oleh banyak orang Pakistan di media sosial.
Mereka mengatakan bahwa mengurangi konsumsi teh tidak akan banyak membantu meringankan kesengsaraan ekonomi negara itu.
Krisis ekonomi ini telah menjadi pusat pertikaian politik antara Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan pendahulunya Imran Khan awal tahun ini, yang menyebabkan penggulingan Khan pada bulan April lalu.
Sharif menuduh Khan salah urus ekonomi dan salah menangani kebijakan luar negeri negara itu, memaksa Khan keluar dari jabatannya dalam mosi tidak percaya.
Berdamai dengan krisis ekonomi yang memuncak kemudian menjadi tantangan bagi pemerintahan Sharif.
Pada konferensi pers yang diadakan bulan lalu, Menteri Informasi Pakistan Marriyum Aurangzeb melarang impor barang-barang yang tidak penting dan mewah untuk “mengendalikan inflasi yang meningkat, menstabilkan cadangan devisa, memperkuat ekonomi, dan mengurangi ketergantungan negara pada impor”.
Sharif pada saat itu mengatakan keputusan tersebut “akan menyelamatkan devisa negara yang berharga”dan bahwa Pakistan harus “berlatih penghematan”.
Pada akhir Mei, pemerintah setempat akhirnya mengangkat batas harga bahan bakar–suatu kondisi untuk melanjutkan kesepakatan bailout (dana talangan) yang telah lama terhenti dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
Pekan lalu, pemerintah meluncurkan anggaran baru sebesar $47 miliar (sekitar Rp693,2 triliun) untuk periode 2022–2023 dalam upaya meyakinkan IMF untuk memulai kembali kesepakatan bailout $6 miliar (sekitar Rp88 triliun), yang disepakati oleh kedua belah pihak pada 2019.
Sumber: CNN
