JAKARTA – Ganjar Pranowo selaku calon presiden (capres) nomor urut tiga dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mengikuti Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (7/1).
Dalam kehadirannya, Ganjar menyampaikan sejumlah janji dan/atau komitmen terkait pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik yang akan dipenuhinya jika terpilih menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.
Berikut adalah janji-janji tersebut, yang berhasil dirangkum oleh tim The Editor.
Pemaksimalan upaya di persoalan luar negeri, pertahanan, dan keamanan
Dalam pemaparan visi, misi, dan program kerja yang membuka sesi debat, Ganjar Pranowo menyoroti persoalan luar negeri, pertahanan, dan keamanan.
Untuk persoalan luar negeri, ia menilai bahwa hal itu tidak bisa dilepaskan dari keadaan di dalam negeri sendiri.
Oleh sebab itu, ia akan menghadirkan diplomasi “yang disesuaikan dengan kondisi kekinian” jika terpilih nanti.
Ia menyebut jenis diplomasi seperti itu bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi agar persoalan ekonomi nasional bisa dibereskan.
Kedua, masalah pertahanan. Ia menegaskan perlunya mendorong sistem pertahanan rakyat semesta yang juga dilapisi dengan pertahanan “yang betul-betul berlapis”.
Selain itu, ia juga menyebut perlunya mendorong upaya menjadikan benteng pertahanan Nusantara sebagai sebuah satu kesatuan dan adanya penataan gelar pasukan.
Hal itu dapat terwujud dengan didukungnya unsur pertahanan untuk masuk pada wilayah 5.0, yaitu dengan adanya teknologi sakti, rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom.
“Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu satu sampai dua persen dari PDB, sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan, di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai,” katanya.
Ketiga, keamanan. Ia menyebut perlu adanya reformasi kepolisian yang bisa mengantisipasi berbagai serangan keamanan dengan sistem siber yang kuat.
Menciptakan situasi pertahanan yang menyeluruh
Dalam menanggapi jawaban capres Anies Baswedan untuk pertanyaan tentang kebijakan untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya untuk memperkuat pertahanan Indonesia, Ganjar menyebut beberapa hal.
Mulai dari menguatkan BSSN, membuat security system yang baik, membangun SDM dan infrastruktur yang baik, hingga memastikan kecepatan internet yang harus tinggi.
Ia juga menekankan untuk tidak ada praktik korupsi yang hanya menghambat hadirnya itu semua.
“Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Maka tidak pernah selesai,” katanya.
Selain itu, ia menyinggung perlu adanya kolaborasi yang merangkul orang-orang terpelajar (seperti para lulusan LPDP) untuk menciptakan kondisi tersebut.
Terakhir, ia menyarankan untuk adanya cyber institution yang dipimpin oleh jenderal bintang tiga sebagai pengamanan di kepolisian, dan duta besar cyber.
Konsentrasi pada kekuatan berbasis sumber daya alam
Dalam menanggapi jawaban capres Prabowo Subianto untuk pertanyaan tentang peta jalan yang lebih konkrit dalam memperkuat kerja sama selatan-selatan, Ganjar menekankan pentingnya konsentrasi pada kekuatan yang berbasis sumber daya alam (SDA).
Ia mengambil contoh teknologi baterai. Dengan Indonesia yang memiliki nikel sendiri, bukan tidak mungkin untuk mengajak negara selatan-selatan untuk bekerja sama.
“Ini menciptakan lapangan kerja dan kita menyiapkan jemput bola, SDM yang unggul, untuk bisa meraih itu dan kekuatan itu akan berimbas pada rakyat,” katanya.
Menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi dalam membuat regulasi
Ketika ditanya tentang komitmen terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan, Ganjar menjawab dengan menjanjikan adanya harmonisasi dan sinkronisasi dalam membuat regulasi.
Menurutnya, tugas untuk membereskan tumpang tindih harus dimulai dari pemimpin tertinggi alias presiden.
Pertahanan dan keamanan, utamanya yang mencakup urusan pusat, umum diurus oleh pusat. Akan tetapi, yang di daerah-daerah diurus oleh Forkopimda.
Oleh sebab itu, kata Ganjar, perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi dalam membuat regulasi, serta presensi presiden itu sendiri dalam menyelesaikan tumpang-tindih yang menjadi persoalan.
“Dan pada tingkat tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu,” katanya.
“Sehingga tumpang-tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden,” tambahnya.
Melakukan perhitungan utang yang baik
Dalam menanggapi jawaban capres Prabowo Subianto untuk pertanyaan tentang kebijakan untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang yang terus bertambah, Ganjar mengingatkan untuk berhati-hati dengan utang.
Hal itu karena banyak negara terbukti kolaps karena utang. Untuk itu, Indonesia harus melakukan perhitungan yang betul sebelum berhutang.
Akan tetapi, jika membicarakan kekuatan dalam negeri, ia mengatakan “wajib hukumnya” untuk mendorong ekonomi tujuh persen dan menerapkan antikorupsi.
“Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat kita,” katanya.
