JAKARTA – Indonesia untuk keenam kalinya terpilih untuk menjadi bagian dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam periode kali ini, yang berlangsung mulai tahun 2024 sampai 2026, Indonesia akan bertugas dengan 14 negara lainnya.
Indonesia terpilih setelah mengamankan 186 suara dari 192 negara anggota PBB yang menghadiri sidang umum yang diadakan pada Selasa (10/10) di New York.
Akan tetapi, apa itu Dewan HAM PBB?
Melansir laman resmi www.ohchr.org, Dewan HAM PBB (UNHRC) adalah badan antarpemerintah dalam sistem PBB yang bertanggung jawab atas pemajuan dan perlindungan seluruh hak asasi manusia di seluruh dunia.
Terdiri dari 47 negara, badan ini mempunyai kemampuan untuk mendiskusikan semua isu dan situasi tematik hak asasi manusia yang memerlukan perhatiannya sepanjang tahun.
Badan ini didirikan pada 15 Maret 2006 oleh Majelis Umum PBB untuk menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia dan bermarkas di Jenewa, Swiss.
Mekanisme kerja Dewan HAM PBB mencakup tinjauan berkala universal, yang berfungsi untuk menilai situasi hak asasi manusia di semua negara anggota PBB.
Komite Penasihat berfungsi sebagai “lembaga pemikir” Dewan, yang memberikan keahlian dan saran mengenai isu-isu tematis hak asasi manusia.
Prosedur pengaduan memungkinkan individu dan organisasi untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan.
Dewan HAM PBB juga bekerja dengan prosedur khususnya, sebuah mekanisme yang awalnya dibentuk oleh Komisi Hak Asasi Manusia.
Prosedur khusus adalah para ahli independen yang ditunjuk oleh Dewan–yang diberi mandat sebagai pelapor khusus, ahli independen, perwakilan khusus atau anggota kelompok kerja–untuk memantau, memeriksa, memberi nasihat dan melaporkan secara publik mengenai isu-isu tematik atau situasi hak asasi manusia di negara-negara tertentu.
Sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026, Indonesia disebut akan mengusung tema “Inclusive Partnership for Humanity”.
Hal itu disebutkan oleh Kementerian Luar Negeri lewat sebuah unggahan di platform media sosial X pada Rabu (11/10).
Lebih lanjut, Indonesia juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi HAM dan jadi bagian dari solusi masalah HAM di dunia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sendiri menegaskan bahwa tidak boleh ada negara yang tertinggal dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM.
