JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mengikuti Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (21/1).
Dalam kehadirannya, Gibran menyampaikan sejumlah janji dan/atau komitmen terkait pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa yang akan dipenuhinya jika terpilih menjadi Wakil Presiden Indonesia selanjutnya.
Berikut adalah janji-janji tersebut, yang berhasil dirangkum oleh tim The Editor.
Melanjutkan dan memperluas hilirisasi
Dalam pemaparan visi, misi, dan program kerja yang membuka sesi debat, Gibran Rakabuming Raka menjanjikan keberlanjutan dan perluasan program hilirisasi.
Ia menyampaikan bahwa hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, dan umkm dapat menciptakan hingga 19 juta lapangan pekerjaan.
Hilirisasi sendiri disebutnya tidak hanya akan diterapkan pada tambang, melainkan juga pada pertanian, sektor maritim, dan digital.
Ia juga mengatakan pihaknya akan mendorong ketersediaan pupuk dan bibit yang murah, mengoptimalkan peran institusi terkait untuk menjaga stabilitas harga pangan, menghadirkan mekanisasi untuk petani, dan mengadakan smart farming untuk generasi muda.
Tak hanya itu. Gibran juga menjanjikan keberlanjutkan agenda reforma agraria yang lebih berkeadilan serta program PTSL, redistribusi tanah, dan onemed policy.
Mengenai anggaran dana desa, ia mengatakan pihaknya akan meningkatkan hal tersebut sesuai dengan “kekuatan fiskal di dalam negeri”.
“RUU Masyarakat Hukum Adat akan didorong agar lebih berkeadilan. Karena, sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals yaitu leave none behind. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan dan penyempurnaan,” pungkasnya.
Mendorong transisi hijau
Ketika ditanya tentang kebijakan untuk mengarusutamakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan, Gibran menjawab dengan mendorong transisi menuju energi hijau.
Menurutnya, dalam hal ini, Indonesia tidak boleh lagi ketergantungan dengan energi fosil.
Keberadaan energi hijau seperti B35 dan B40 saat ini, katanya, telah membantu Indonesia dalam menurunkan nilai impor minyak, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri, dan lebih ramah lingkungan.
Ia pun menyadari adanya tantangan dalam langkah ini, yaitu mencari titik keseimbangan atau titik tengah.
“Ingin menggenjot hilirisasi industri, tapi juga wajib menjaga kelestarian lingkungan. Ingin meningkatkan produktivitas petani dan juga sektor maritim, tapi kita juga wajib menjaga keseimbangan alam,” katanya.
Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa ke depannya, hal-hal seperti AMDAL, analisis lingkungan, dan sustainability report masih bersifat wajib.
“Jangan sampai ada alih fungsi lahan yang merugikan pengusaha lokal, UMKM lokal, ataupun masyarakat adat setempat,” lanjutnya.
Sebelum mengakhiri jawabannya, Gibran menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang luar biasa, mulai dari energi surya, angin, air, bioenergi, hingga panas bumi.
Mencabut izin tambang ilegal
Dalam menanggapi jawaban cawapres Mahfud MD dalam menjawab pertanyaan tentang strategi untuk menanggulangi praktik-praktik ilegal terkait sumber daya alam dan energi demi mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam, Gibran menjawab akan mencabut izin usaha yang melakukan praktik ilegal.
Hal ini disebutnya sesuai dengan UUD 1944 Pasal 33 Ayat 3 dan 4 serta Pancasila sila ke-4 dan ke-5 yang mengharuskan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat–sementara usaha ilegal tidak memakmurkan rakyat.
Ia juga mengatakan pihaknya akan menjalankan Permen Investasi Nomor 1 Tahun 2022.
“Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal. Jadi mereka tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM-UMKM setempat,” katanya.
Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan serta mekanisasi
Dalam menanggapi jawaban cawapres Muhaimin Iskandar dalam menjawab pertanyaan tentang strategi untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan, Gibran mengatakan bahwa pupuk adalah kunci produktivitas petani.
Dijelaskan olehnya, hal tersebut termasuk dalam upaya ekstensifikasi dan intensifikasi lahan.
“Untuk meningkatkan produktivitas, kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Otomatis produktivitas akan meningkat,” katanya.
Selain itu, ia juga menyebut mekanisasi, yang salah satu caranya adalah dengan menggunakan drone untuk menyemprot pestisida ke lahan-lahan pertanian petani.
Memperbanyak dialog dengan masyarakat adat
Dalam menanggapi jawaban cawapres Mahfud MD dalam menjawab pertanyaan tentang strategi untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat, Gibran menyoroti pentingnya memperbanyak dialog dengan para tokoh adat.
Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya masyarakat adat yang tersingkirkan ketika berjalannya pembangunan yang masif.
“Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Terutama untuk masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal, dan termasuk masyarakat adat setempat,” katanya.
Menumbuhkan rasa sense of belonging di masyarakat desa
Dalam menanggapi jawaban cawapres Muhaimin tentang kebijakan dan strategi agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desanya, Gibran mengatakan pihaknya akan berupaya menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa.
Ia mengambil contoh dengan menyebut salah satu desa di Mojokerto, yang belum lama ini memperoleh penghargaan sebagai desa wisata nomor satu se-Indonesia.
Di desa tersebut, masyarakat memiliki saham di destinasi wisata yang ada di desa. Hal ini, katanya, adalah salah satu contoh yang baik dari cara agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota.
“Kita bangun sense of belonging, kita ingin program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ni juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain,” katanya.
Melanjutkan, menguatkan, dan menyempurnakan reforma agraria lewat digitalisasi
Ketika ditanya tentang strategi untuk mengembalikan tujuan reforma agraria sesuai amanat konstitusi, Gibran menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan, menguatkan, dan menyempurnakan reforma agraria lewat digitalisasi.
Dengan digitalisasi, database akan dengan mudah menunjukkan data kepemilikan tanah lengkap dengan batas-batasnya sehingga dapat menekan hadirnya konflik sengketa tanah atau mafia tanah.
Reforma agraria yang sudah terlaksana saat ini bahkan disebutnya telah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat–jauh lebih banyak dari sebelum-sebelumnya yang hanya bisa menghasilkan dan membagikan 500 ribu sertifikat.
“Sekarang juga sudah ada redistribusi tanah. Tanah-tanah ex-HGU dan lain-lain disimpan di bank tanah untuk nanti diredistribusi ulang kepada para pengusaha lokal, petani lokal, dan lain-lain,” tambahnya.
Debat keempat ini sekaligus menjadi ajang debat terakhir yang diselenggarakan KPU bagi para cawapres Pemilu 2024. Rangkaian debat akan ditutup dengan debat kelima yang dijadwalkan terlaksana pada 4 Februari mendatang.
