JAKARTA – Konflik di antara Azerbaijan dan Armenia kembali mendapat perhatian internasional setelah Azerbaijan meluncurkan serangan ke wilayah Nagorno-Karabakh pada Selasa (19/9) pekan lalu.
Serangan yang disebut sebagai operasi “anti-teroris” tersebut menewaskan 200 orang, termasuk 10 warga sipil dan lima anak, sebelum akhirnya berhenti karena gencatan senjata.
Militer Azerbaijan menuntut pasukan Karabakh menyerahkan diri dan membubarkan “rezim ilegal” mereka–yang kemudian disanggupi menyusul tidak adanya bantuan dari Armenia.
Sebagai informasi, wilayah Nagorno-Karabakh diakui secara internasional sebagai bagian dari Republik Azerbaijan, namun mayoritas penduduknya adalah masyarakat etnis Armenia.
Yerevan pada awal tahun 1990-an mendukung wilayah tersebut memperoleh kemerdekaan secara de facto dari Azerbaijan setelah perang yang panjang.
Akan tetapi, Azerbaijan kembali merebut sebagian besar wilayah di dan sekitar Karabakh dalam perang kedua yang berlangsung selama 44 hari pada tahun 2020.
Perang yang menewaskan sekitar 6.500 orang itu menempatkan Azerbaijan sebagai pemilik atas tujuh distrik dan sekitar sepertiga Nagorno-Karabakh.
Adapun serangan pada pekan lalu dilaporkan diluncurkan setelah sembilan bulan Koridor Lachin, jalur vital yang menghubungkan wilayah Nagorno-Karabakh ke Armenia, diblokade.
Laporan menyebutkan, pihak Karabakh, beberapa hari sebelum penyerangan, memperingatkan bahwa Azerbaijan telah mengirim pasukan dan menimbun berbagai senjata setiap harinya.
Kementerian Luar Negeri Karabakh mengatakan bahwa Azerbaijan telah mempersiapkan landasan untuk “agresi skala besar”.
Usai penyerangan, Azerbaijan mengaku tentaranya mendapat penembakan sistematis dari angkatan bersenjata Armenia di Nagorno-Karabakh.
Kementerian Pertahanan Azerbaijan juga mengatakan bahwa sebuah kendaraan Azerbaijan menabrak ranjau yang ditanam di wilayah yang sebelumnya telah dirusak ranjau, sehingga menewaskan dua warga sipil.
Konflik ini langsung ditanggapi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan penghentian konflik di antara Azerbaijan dan Armenia.
Akan tetapi, kepada PBB, Armenia mengatakan operasi militer Azerbaijan di Nagorno-Karabakh adalah upaya negara itu untuk melakukan “pembersihan etnis”.
Wilayah pegunungan tersebut diketahui dihuni oleh sekitar 120.000 orang beretnis Armenia.
Klaim tersebut kemudian dibantah oleh Azerbaijan, yang mengaku operasi tersebut terpaksa dilakukan untuk menangani terorisme lokal.
Perwakilan Azerbaijan juga menegaskan negaranya secara eksklusif menargetkan formasi dan benteng militer ilegal di Nagorno-Karabakh.
