BOGOR – Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.
Sejatinya, bantuan ini dikucurkan setiap bulan dengan besaran Rp200 ribu per bulan.
Akan tetapi, pada periode Januari–Maret tahun ini, bantuan dirapel langsung 3 bulan dan diberikan secara tunai di PT Pos. Jadi, besaran bantuan yang diterima KPM adalah Rp600 ribu.
Dilansir dari Radar Bogor, penyaluran BPNT yang secara tunai kali ini rawan penyimpangan. Mengingat bentuk bantuan yang berupa uang tunai, mengontrol KPM dalam membelanjakannya sesuai aturan bukanlah hal yang mudah.
“Emang cukup riskan ketika BPNT dalam bentuk uang tunai. Ada potensi tidak semua dibelanjakan sesuai aturan,” ucap Camat Tamansari, Kabupaten Bogor, Yudi Hartono kepada Radar Bogor Jumat (4/3).
Hal ini juga diperparah dengan tidak adanya kuasa di pihak desa untuk melarang atau mengarahkan KPM untuk membelanjakan uang mereka di tempat tertentu seperti e-warong atau semacamnya.
“Di sisi lain, desa juga tidak bisa mengarahkan atau memaksa harus belanja ke satu warung. [Hal ini] tentu akan menyulitkan pengawasannya,” lanjutnya.
Tanpa adanya pengawasan, dikhawatirkan para penerima bantuan tidak menggunakan uang mereka untuk membeli bahan pangan sebagaimana tujuan dikeluarkannya bantuan ini.
Akan tetapi, pengarahan yang bersifat terlalu keras juga dapat menjadi pemaksaan yang dinilai dapat memicu adanya pelanggaran.
Seperti yang terjadi di Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Seorang sumber mengatakan bahwa pemerintah desa menahan KTP warga yang menolak membelanjakan uangnya di pasar yang dikelola BUMDes.
“Iya, ada yang ditahan KTP-nya. Warga juga harus beli bahan pokok yang dijual oleh BUMDes. Padahal kan bisa belanja di mana saja,” ujar sumber tersebut.
Menyusul informasi tersebut, Sekretaris Desa Sukamantri Puja mengatakan hal sebaliknya. Bahwa tidak ada penahanan KTP warga selain mereka yang menjadikan uang BPNT untuk membayar utang.
“Iya, jadi ada warga yang saat pencairan ditongkrongin (ditunggu oleh) debt collector. Jadi kita tahan KTP-nya. Karena kan ini untuk membeli kebutuhan komoditi bukan untuk bayar utang,” paparnya.
Puja kemudian menambahkan bahwa tidak ada pemaksaan perihal membelanjakan dana BPNT di usaha milik BUMDes. Ia menyatakan hal tersebut hanyalah saran dari pihak desa kepada masyarakat.
Di tempat lain, di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, penyaluran dana BPNT dipercaya berlangsung dengan intimidasi dan tekanan dari sejumlah oknum.
Dilansir dari eljabar, warga kecamatan tersebut mengaku mendapat ancaman dicoret dari daftar KPM jika tidak membelanjakan uang mereka ke e-warung yang sudah ditentukan.
Selain itu, oknum-oknum yang dikatakannya sudah terorganisir itu juga memungut biaya tambahan dari warga.
Biaya tambahan tersebut berkisar antara lima ribu sampai sepuluh ribu rupiah tergantung pada komoditi yang dibeli warga.
“Benar, Pak, saya sebagai penerima BPNT di Kecamatan Tenjolaya. Dan saya diarahkan untuk belanja ke e-warung yang sudah ditunjuk. Kalau saya tidak mengikutinya, saya diancam dicoret sebagai penerima BPNT,” ujar salah satu warga yang meminta tidak disebutkan namanya, kepada eljabar, Minggu (27/2).
Sementara itu, penyaluran BPNT yang lancar dan bebas tekanan dapat dilihat di Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
Acara yang berlangsung pada akhir bulan Februari ini disambut baik oleh warga dengan kepala desanya, Yopi, mengimbau agar dana bantuan digunakan sebaik mungkin di e-warung terdekat.
“Prosesnya berjalan lancar. Tadi sesudah saya ambil uang tunai BPNT di aula kantor desa, sebesar 600 ribu, saya diberikan kebebasan silakan belanja di e-warung mana saja yang terdekat dengan tempat tinggal saya. Coba kalau kita belanja di tempat yang jauh, kita pasti akan keluarkan biaya lagi buat ojek” ungkap seorang warga.
