JAKARTA – Kasus stunting di Indonesia masih tinggi, bahkan prevalensinya masih di luar standar yang ditoleransi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Oleh karena itu, pemerintah hingga kini terus berupaya untuk menurunkannya dari angka 24% menjadi 14%.
Dalam rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Centre for Food and Nutrition (RECFON) pada 27–29 Januari 2022 kemarin, beberapa pembicara menggarisbawahi pentingnya dunia pendidikan dalam menangani kasus stunting ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun dan menerapkan beberapa kebijakan untuk menangani stunting lewat dunia pendidikan.
Kebijakan-kebijakan tersebut dimulai dari jenjang pendidikan PAUD, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.
“Sebagai contoh, penguatan satuan PAUD dilakukan dengan pendekatan holistik integratif yang mengedepankan pola pengasuhan dan juga menyangkut pengetahuan serta asupan gizi yang baik,” papar Suharti.
Penanganan stunting yang baik, menurutnya, dan penanganan obesitas yang baik, adalah kunci pembangunan manusia Indonesia yang berujung pada terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di tahun 2045.
Hal ini juga sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Dalam peraturan tersebut, stunting dimaknai sebagai “gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang”.
Stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar.
Senada dengan Suharti, Direktur SEAMEO RECFON, Muchtaruddin mengungkapkan bahwa satuan pendidikan merupakan wahana strategis untuk menjangkau kelompok-kelompok usia yang penting dalam mengatasi masalah gizi.
“Dalam upaya penanganan masalah gizi dan stunting, SEAMEO RECFON menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan mitigasi dan yaitu pendekatan prevensi atau pencegahan,” tutur Muchtaruddin.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden RI, Brian Sriprahastuti, menekankan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai “garda utama terdepan dalam penanganan stunting”.
Menurutnya, upaya pengintegrasian Posyandu dengan PAUD dapat menunjukkan bahwa pola asuh anak sejak dini adalah inti dari semua gerakan penanganan stunting.
Hadir juga dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi.
Secara khusus Suprayoga menyoroti peran dunia pendidikan tinggi dalam gerakan penanganan stunting ini.
“Penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi sebaiknya dilakukan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi yang applicable dan implementable untuk perbaikan pelaksanaan program, terutama program penurunan stunting,” paparnya.
