BANYUWANGI – Konflik di Desa Pakel, Banyuwangi tak kunjung selesai. Kini kembali muncul kisruh baru yang membuat warga yang tinggal di desa tersebut cemas, yakni akan dijadikannya Desa Pakel sebagai area latihan sebagai lokasi latihan militer oleh TNI.
Informasi ini bukan desas desus semata. Sebuah video amatir beredar di media massa Instagram dan Facebook yang menunjukkan pembicaraan warga Pakel dan anggota TNI yang bertindak sangat arogan.
Dari tayangan video yang dipublikasi oleh Forum Rakyat Banyuwangi ini diketahui bila kedatangan anggota TNI ini terjadi pada 5 November 2021 lalu tepat saat Maulid Nabi Besar Muhammad SAW berlangsung.
Dalam tayangan video amatir tersebut diketahui bila pembicaraan terjadi di sebuah pos jaga yang dihadiri oleh anggota TNI yang dibawa oleh pihak perkebunan dan beberapa warga Desa Pakel.
“Jadi kita sama-sama menjaga. Silahkan menanam jagung dan menanam apapun, cabe tapi jangan merusak apapun. Kaya tadi nanam kopi, ya sakit hati jugalah,” kata anggota tersebut.
“Ini bukan karena saya disana lho. Saya di tengah,” katanya anggota marinir tersebut.
“Ya karena ini memang tugas bapak karena bapak dibagian marinir. Cuman kita dengerin karena bapak memberi nasehat yang baek,” kata seorang pria yang jadi juru bicara warga Desa Pakel.
“Bapak adalah orang yang dilindungi oleh hukum ya harusnya tahu hukum,” kata perwakilan Desa Pakel kepada pihak Administratur (ADM) Perkebunan PT Bumi Sari yang menyewa jasa marinir tersebut.
“Bisa saja bapak marinir, bisa saja ini strategi perangnya mereka, bisa saja ya kalau kita mau ngomong-ngomong begitu. Maka hal yang harus dilakukan adalah ya harus saling jaga. Kalian pihak kebun, pekerjanya itu bekerja, silahkan kita nggak mau ganggu. Butuh keamanan juga? Begitu pun kita,” katanya sembari mendapat anggukan dari anggota TNI tersebut.
Sementara itu dari media sosial Instagram @forbanyuwangi diketahui bila warga Pakel sangat cemas dengan kehadiran anggota TNI tersebut di desanya. Pasalnya, anggota TNI pernah membuat warga Pakel ketakutan. Mereka pernah mendapat perlakuan represif berupa penangkapan tidak manusiawi, dan penggerebekan secara kasar di rumah-rumah warga.
Tindakan represif tersebut terjadi tepat pada tanggal 17 Agustus 2000 ketika warga melakukan pendudukan di wilayah Desa yang diduga telah dikelola bertahun-tahun secara gelap oleh perhutani KPH Banyuwangi Barat.
“Jika diukur lewat google maps, jarak Kantor Desa Pakel ke Pantai Blimbingsari itu sekitar 21 Km (jarak udara). Pertanyaannya kenapa TNI AL memilih melakukan latihan di Wilayah Desa Pakel yang malah jauh dari laut? Sedangkan di Banyuwangi banyak pusat latihan tempur seperti di pantai Lampon – Pesanggaran dll,” tulis akun itu lagi.
TNI Angkatan Darat Akan Latihan di Pakel
Masih dari situs tersebut, diketahui bila pada Kamis, 11 November 2021, warga Pakel memperoleh informasi yang mengejutkan bahwa Desa Pakel dan lahan perjuangan yang mereka kelola akan dijadikan sebagai lokasi latihan militer oleh pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
“Hari ini 1 November 2021, ada pasukan TNI yang membeli buah-buahan dari kami. Mereka mengatakan kepada kami bahwa malam ini mereka akan melakukan latihan di Desa Pakel. Dan mereka meminta kami untuk mematikan lampu pada pukul 23.00 WIB. Warga Pakel lainnya juga mendapatkan informasi yang serupa. Situasi seperti ini mengingatkan kami pada peristiwa kekerasan tahun 2000. Saat itu puluhan laki-laki Pakel banyak yang ditangkap, disiksa, dipenjara oleh aparat keamanan saat kami menuntut hak tanah kami,” ungkap warga Pakel yang ditulis dalam akun itu pada Jumat (11/11) lalu.
Selain mencekam, diungkapkan juga bahwa latihan militer ini juga menimbulkan tanda tanya karena momentumnya hanya berselang sehari dengan agenda Pemeriksaan Setempat Pengadilan Tata Usaha Negara (PS PTUN) Surabaya yang dijadwalkan pada 12 November 2021. Dekatnya jadwal latihan militer dengan jadwal PS PTUN ini rawan memunculkan bermacam tafsir.
Disebutkan juga bahwa pada tahun 1929, warga Pakel mendapatkan ijin pembukaan dan pengelolaan kawasan hutan seluas 3000 hektar dari pemerintah kolonial Belanda. Namun dalam perkembangannya, saat Orde Baru berkuasa, sebagian besar lahan tersebut dikuasai oleh PT Bumi Sari hingga saat ini.
“ntuk memperluas dukungan solidaritas perjuangan warga Pakel, mari kita kirimkan Rilis Media ini kepada: Presiden Jokowi: persuratan@ksp.go.id, Menteri ATR/BPN: 0811-854-482 dan 0812-8804-072, Komnas HAM: 0811-659-718,” tulis akun tersebut.
Netijen Ingin Bupati Banyuwangi Ipuk Peduli
Netijen meminta agar pemerintah daerah Banyuwangi memberikan kepedulian atas nasib warga Pakel lewat komentar yang di akun tersebut.
“😢😢😢@ipukfdani ojo sibuk ngelayni tamu tamu yang datang ke banyuwangi hanya untuk merusak dan menguasai hak rakyat bu,itu lihat warga pribumi kami yang selalu menjadi korban, @azwaranas.a3 @banyuwangi_kab @kemenkumhamjatim,” ujar @emonts.
