DUNIA – Proses pemberian dan perpanjangan visa bagi para jurnalis sering dipolitisasi atau dijadikan senjata oleh AS dan Cina. Kedua negara sepakat untuk mengurangi ketegangan ini.
Cina dan Amerika Serikat (AS) sebagaimana dimuat oleh DW sepakat untuk saling melonggarkan berbagai pembatasan bagi pekerja media dari kedua negara. Surat kabar resmi China Daily pada hari Rabu (17/11) mengatakan kesepakatan itu dicapai menjelang pertemuan virtual antara pemimpin China Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden pada Selasa (16/11).
Berdasarkan kesepakatan itu, AS akan mengeluarkan visa masuk selama satu tahun bagi pekerja media Cina, tulis DW.
Sementara Cina akan memberikan perlakuan yang sama kepada jurnalis AS setelah kebijakan AS berlaku. Kedua pihak juga sepakat mengeluarkan visa media untuk pelamar baru “berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan,” kata laporan itu.
DW merilis bahwa Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Selasa bahwa diskusi dalam beberapa bulan terakhir telah menghasilkan “sejumlah kemajuan awal” di “beberapa area” di bidang media.
Pejabat itu mengatakan Cina telah “berkomitmen untuk mengeluarkan visa bagi sejumlah wartawan AS, asalkan mereka memenuhi syarat berdasarkan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.”
Beijing juga berjanji untuk “mengizinkan jurnalis AS yang sudah berada di RRC (Republik Rakyat Cina) untuk bebas pergi dan kembali masuk ke negara itu, yang sebelumnya tidak bisa mereka lakukan,” ujar pejabat tersebut.
Kedua pihak juga sepakat untuk memperpanjang masa berlaku visa jurnalis menjadi satu tahun, yang sebelumnya dibatasi hanya tiga bulan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, pada hari Rabu mengatakan kepada wartawan bahwa “pencapaian yang diraih dengan susah payah ini sejalan dengan kepentingan media kedua belah pihak, dan patut dihargai.”
Dia menambahkan bahwa Beijing berharap “kedua belah pihak akan menerapkan kebijakan dan tindakan yang relevan sesegera mungkin.”
Upaya perluasan akses bagi media
Departemen Luar Negeri AS mengatakan “tetap berkonsultasi dengan kantor media yang terkena dampak, serta media lain yang menghadapi kekurangan personel karena keputusan kebijakan pemerintah RRC, dan kami bersyukur koresponden mereka akan dapat kembali ke RRC untuk melanjutkan pekerjaan penting mereka. Kami menyambut kemajuan ini tetapi melihatnya hanya sebagai langkah awal.”
Departemen Luar Negeri juga mengatakan akan terus bekerja untuk memperluas akses dan kondisi yang lebih baik untuk bagi para pekerja media AS dan media asing di Cina. Saat ini mereka menghadapi banyak kendala mulai dari interogasi oleh polisi, pelecehan yang menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan, ancaman pribadi, hingga tuntutan hukum yang diajukan oleh orang-orang yang mereka wawancara.
Dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita AP pada Selasa malam, Departemen Luar Negeri mengatakan Cina telah berkomitmen untuk mengeluarkan visa bagi sekelompok wartawan AS “asalkan mereka memenuhi syarat berdasarkan semua hukum dan peraturan yang berlaku.”
“Kami juga akan terus mengeluarkan visa untuk jurnalis (Cina) yang memenuhi syarat untuk visa di bawah hukum AS,” kata pernyataan itu.
Namun pernyataan tersebut tidak menyebutkan kondisi pers di wilayah semi-otonom Cina di Hong Kong, di mana tekanan terhadap media lokal dan internasional kian meningkat. The Economist mengatakan pekan lalu bahwa Hong Kong menolak perpanjangan visa untuk korespondennya Sue-Lin Wong. Pihak berwenang belum menjelaskan penolakan tersebut.
