SUDAN – Dewan kedaulatan yang berkuasa di Sudan mengatakan bahwa panglima militer negara itu, Abdel Fattah al-Burhan, telah mencabut status keadaan darurat kemarin, Minggu (29/5), setelah diberlakukan sejak kudeta militer tahun lalu.
Dalam sebuah pernyataan, dewan tersebut mengatakan bahwa Burhan “mengeluarkan dekrit yang mengangkat keadaan darurat secara nasional”.
Adapun perintah itu dibuat “untuk mempersiapkan suasana untuk dialog yang bermanfaat dan bermakna yang mencapai stabilitas untuk masa transisi,” tambahnya.
Keputusan tersebut dibuat setelah adanya pertemuan dengan pejabat militer senior yang merekomendasikan pencabutan status keadaan darurat dan pembebasan orang-orang yang ditahan di bawah undang-undang darurat.
Selain itu, seorang perwakilan khusus PBB Volker Perthes juga diketahui telah menyerukan agar status keadaan darurat dihapus, menyusul pembunuhan dua pengunjuk rasa selama protes anti-kudeta pada hari Sabtu.
Negara di Afrika bagian utara ini telah diguncang oleh banyak gelombang protes massa sejak kudeta Oktober lalu.
Menurut petugas medis pro-demokrasi, protes tersebut dibalas dengan tindakan keras yang telah menewaskan hampir 100 orang dan melukai ratusan lainnya.
Ratusan aktivis juga telah ditangkap dalam tindakan keras di bawah undang-undang darurat.
Pada hari yang sama, para pejabat militer juga merekomendasikan untuk mengizinkan unit TV langsung dari jaringan yang berbasis di Qatar Al Jazeera untuk melanjutkan operasi di Sudan.
Sebelumnya, Al Jazeera mendapat larangan liputan sejak bulan Januari karena pihak berwenang mencapnya “tidak profesional”.
Sejak Burhan memimpin kudeta pada 25 Oktober 2021, membalikkan transisi yang rapuh setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada 2019, situasi stabil sulit diraih Sudan karena tingkat kerusuhan yang semakin parah.
Pengambilalihan oleh militer pun memicu kecaman internasional yang meluas. Hal ini diperparah dengan sejumlah hukuman, termasuk pemotongan bantuan penting oleh pemerintah Barat sambil menunggu dimulainya kembali transisi ke pemerintahan sipil.
Negara yang merupakan salah satu yang termiskin di dunia ini pada akhirnya harus berjuang lebih keras lagi karena ekonomi yang jatuh akibat isolasi internasional selama beberapa dekade dan kepemimpinan Bashir yang “salah urus”.
PBB, bersama dengan Uni Afrika dan blok regional IGAD, telah mendorong untuk memfasilitasi pembicaraan yang dipimpin Sudan untuk menyelesaikan krisis.
Pemerintah Barat juga mendukung tawaran PBB-Uni Afrika-IGAD dan mendesak faksi-faksi Sudan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.
Burhan telah berjanji untuk membebaskan tahanan politik untuk mengatur panggung pembicaraan di antara faksi-faksi Sudan.
Bulan lalu, pihak berwenang Sudan membebaskan beberapa pemimpin sipil anti-kudeta yang ditangkap dalam tindakan keras itu.
Sumber: VOA
