MALANG – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku di kota Malang dikeluhkan oleh pelaku industri perhotelan karena berdampak negatif pada industri pariwisata.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki berharap pemerintah Kota Malang mencari solusi lain dalam mengatasi pandemi corona dan tidak hanya mengandalkan sistem PPKM Darurat yang ditetapkan pemerintah pusat.
“PPKM Darurat yang jelas usaha pariwisata khususnya perhotelan dan restoran sangat menimbulkan dampak ekonomi. Baik itu di pihak pengusaha, lebih-lebih pekerja atau karyawan,” ujar Agoes dalam keterangan yang diterima redaksi The Editor, Sabtu (16/7).
Selama PPKM berlangsung, lanjutnya, okupansi hotel-hotel di Malang turun drastis. Sisanya saat ini hanya 10 persen saja.
Konsekuensinya, lanjut Agoes, biaya operasional hotel harus dihemat saat harga sewa kamar juga harus diturunkan agar pengunjung mau datang. Selama ini Agoes mengaku telah memberikan diskon hingga 50 persen dari harga umum untuk tiap kamar di hotel-hotel yang Ia kelola. Strategi dan kreasi juga harus Ia lakukan agar mendatangkan pengunjung.
“Perusahaan atau hotel melakukan efisiensi untuk penghematan. Misalnya listrik, air dan lain-lain,” katanya.
Sebagaimana diketahui, PPKM resmi akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021 mendatang. Keputusan yang disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tersebut meminta agar masyarakat tidak melanggar protokol kesehatan demi keberhasilan penanganan pandemi Covid-19.
