THE EDITOR – Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo pernah menyinggung tentang kepemilikan Presiden Prabowo Subianto akan lahan yang luasnya mencapai 120.000 hektar di Aceh Tengah dalam debat Capres yang berlangsung pada tahun 2019 lalu.

Dilansir dari Antara, Presiden Jokowi, demikian dia akrab disapa mengatakan bila di Kalimantan Timur sendiri, Prabowo Subianto memiliki lahan seluas 220.000 hektar.

“Pembagian yang saya sampaikan sebesar 2,6 juta hektare itu, agar menjadi aset produktif. Kami tidak berikan ke perusahaan yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan luas di Kaltim sebesar 220 ribu hektare dan di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin sampaikan, pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya,” ujar Jokowi saat menanggapi Prabowo terkait pemberian konsesi lahan guna mewujudkan reforma agraria dalam Debat Capres 2019 Putaran kedua di Jakarta, Minggu malam.

Saat itu Jokowi berjanji bahwa pembagian konsesi lahan di era pemerintahannya dilakukan hanya bagi rakyat berekonomi sulit agar bisa menjadi aset produktif.

Petahana itu menuturkan, di tahun 2017 dan 2018, pihaknya telah membagikan konsesi lahan lewat kehutanan sosial hingga hak ulayat sebanyak 2,6 juta hektare dari 12,7 juta hektare lahan yang telah disiapkan.

“Tidak sampai di situ, kita juga mendampingi mereka agar tanah-tanah ini jadi produktif. Ada yang ditanamai kopi, buah, dan jagung. Artinya, kami tidak hanya berikan konsesi lahannya tapi juga mendampingi agar tanahnya bisa produktif,” tambah Jokowi.

Selain itu, Jokowi menyebutkan pihaknya telah membagikan lima juta sertifikat tanah kepada rakyat miskin pada 2017. Sedangkan pada 2018, jumlah sertifikat yang diberikan lebih dari tujuh juta sertifikat.

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, pemberikan sertifikat tanah dilakukan agar rakyat memiliki hak hukum atas tanah yang mereka miliki.

“Sertifikat ini bisa digunakan untuk jaminan dan akses permodalan ke bank. Dengan demikian, sisi akses keuangan juga mereka miliki. Ini fungsi redistribusi aset dan ini akan terus kami lakukan,” pungkasnya.

Debat capres putaran kedua ini diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Minggu malam, yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB.

Tema yang diangkat pada debat kedua tersebut adalah infrastruktur, energi dan pangan, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.

APA JAWABAN PRABOWO SUBIANTO SAAT ITU?

Dilansir dari Kompas.Com pada 18 Februari 2019, Prabowo Subianto membenarkan tanah yang disebutkan Jokowi memang benar miliknya.

“Saya juga minta izin tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara,” kata Prabowo.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), hak guna usaha (HGU) adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.

“Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot,” kata Prabowo.

ATURAN HGU SEPERTI APA?

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar-dasar Agraria, HGU hanya dapat diberikan untuk keperluan pertanian, perikanan, atau peternakan dengan minimal luas tanah 5 hektar.

Kepemilikan HGU tidak dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain, tetapi dapat dibebani dengan hak tanggungan. Pada Pasal 29 UU yang sama, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, kecuali untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama (misalnya untuk perkebunan kelapa sawit), waktu yang diberikan menjadi 35 tahun.

Jika luas tanah yang dimohonkan HGU mencapai 25 hektar atau lebih, penggunaan HGU harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai perkembangan zaman.

Hak guna usaha diberikan berdasarkan penetapan pemerintah kepada warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. HGU tidak dapat dimiliki oleh pihak asing.

Hal ini sesuai dengan Pasal 30 UU tersebut. Pemberian HGU kepada badan hukum bermodal asing hanya jika diperlukan berdasarkan undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.

Syarat-syarat pemberian HGU, peralihan, dan penghapusannya harus didaftarkan. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat.

THE EDITOR –  PT Tusam Hutani Lestari (THL), perusahaan yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara, menjadi sorotan publik menyusul bencana banjir bandang yang melanda hampir sebagian besar wilayah Aceh pada awal Desember 2025. 

Perusahaan ini telah mengantongi izin Hutan Tanaman Industri (HTI) sejak diterbitkannya SK No. 556/Kpts-II/1997.

Dilansir dari Suara.Com, diketahui bila Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) melalui akun media sosialnya (@jatamnas) mengunggah peta yang menunjukkan kawasan yang kini terendam banjir besar berada di area yang sebagian hak kelola hutannya dimiliki oleh PT Tusam Hutani Lestari.

Jatamnas menyoroti bahwa banjir parah ini terjadi bersamaan dengan hujan ekstrem di wilayah yang telah lama dipenuhi berbagai konsesi.

Isu kepemilikan Prabowo terhadap Tusam Hutani Lestari pernah mencuat pada Debat Pilpres 2019 ketika Joko Widodo secara terbuka menyebut Prabowo menguasai ratusan ribu hektare lahan konsesi di beberapa daerah, termasuk Aceh Tengah.

Kala itu, Prabowo tidak membantah, namun menegaskan bahwa lahan tersebut adalah Hak Guna Usaha (HGU) yang tetap menjadi milik negara.

Berdasarkan Data Ditjen AHU, struktur kepemilikan saham PT Tusam Hutani Lestari dikuasai oleh PT V (Inhutani V) dengan 7.947 lembar saham, yang mencerminkan perusahaan kehutanan lama (BUMN di bawah jaringan Perhutani Group).

Total modal ditempatkan dan disetor tercatat sebesar Rp19,867 miliar, seluruhnya dalam bentuk uang, tanpa ada penyertaan saham pribadi dari individu mana pun.

Tidak ada nama Prabowo Subianto dalam daftar pemegang saham ini.

JAJARAN DIREKSI TERBARU DAN IZIN KONSESI

Meskipun Prabowo tidak terdaftar sebagai pemilik saham, dokumen AHU menunjukkan figur mencolok dalam jajaran direksi. 

Meskipun Prabowo tidak terdaftar sebagai pemilik saham, dokumen AHU menunjukkan figur mencolok dalam jajaran direksi.

Dalam akta perubahan tertanggal 28 Agustus 2024, Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra (yang mengundurkan diri saat terjerat kasus korupsi November 2020), tercatat masuk sebagai Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari.

Edhy Prabowo sendiri sebelumnya sempat dikenal dekat dengan Prabowo Subianto, selaku politisi.

Direksi lainnya adalah Muhammad Harrifar Syafar dan Sofyan Alparis, didampingi Sukasno (Komisaris Utama) dan Suhary Zainuddin Basyariah (Komisaris).

Izin HTI PT THL seluas 97.300 hektare yang diterbitkan melalui SK No. 556/Kpts-II/1997, akan berakhir pada tahun 2043.

Izin ini kemudian diperbarui melalui SK Menteri LHK No. Harian Jakarta 22:28 WIB

1501/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 yang menegaskan wilayah operasional di Provinsi Aceh.

Dalam pembagian areal PBPH terbaru, konsesi PT THL yang berada di Aceh Tengah dan Bener Meriah—wilayah yang terdampak bencana—terbagi atas:

1. Area pinus: 29.378 hektare

2. Hutan sekunder: 17.563 hektare

3. Lahan kosong berpotensi dikelola: 22.172 hektare

4. Pertanian lahan campur: 16.557 hektare

5. Kawasan permukiman: 2.058 hektare

Perlu dicatat dari data Putusan Mahkamah Agung, Tusam Hutani Lestari dilaporkan hanya memiliki izin mengolah getah pinus, sementara izin untuk menebang dan memanfaatkan kayu tidak ada. Namun, surat keputusan menteri yang diberikan kepada perusahaan ini masih dinyatakan berlaku hingga saat ini.

THE EDITOR – Tangerang Selatan mengalami darurat sampah setelah sampah-sampah terlihat menumpuk di mana-mana—trotoar, median jalan, hingga permukiman—sejak TPA Cipeucang ditutup sementara.

Jalan Raya Serpong, kolong Flyover Ciputat, Jalan Djuanda, Dewi Sartika, RE Martadinata, sampai kawasan Pamulang berubah menjadi deretan titik krisis.

Sampah plastik, karung, dan limbah rumah tangga dibiarkan menumpuk tanpa satu pun truk pengangkut datang.

Warga mencium bau busuk yang terus menebal setiap hari. Kondisi ini mengganggu mobilitas dan menciptakan pemandangan kota yang makin tak enak dipandang.

Anton, 48, warga Serpong, mengaku sudah bertahan dengan situasi ini selama beberapa hari.

“Ini harus ada tindakan dari pemerintah,” ucapnya, menegaskan kekesalan warga yang harus hidup berdampingan dengan tumpukan sampah kepada CNA.ID pada Senin (15/12/2025).

PENUTUPAN TPA PICU EFEK DOMINO DI SELURUH KOTA

Akar masalahnya jelas adalah TPA Cipeucang overload, kemudian longsor, menutup saluran air menuju Sungai Cisadane, dan akhirnya menghentikan total aliran sampah dari Tangsel.

Untuk menata ulang timbunan yang amblas, pemerintah mengerahkan 11 eskavator, namun selama proses perbaikan berlangsung, seluruh sampah kota dipaksa menumpuk di jalanan.

Lurah Cipayung, Ciputat, Dini Nurlianti, menjelaskan bahwa sampah yang menggunung di bawah flyover bukan dari warganya—melainkan dari berbagai wilayah yang membuang sampah secara liar karena tak ada tempat lain.

Timbunan itu bahkan sempat menutup hampir separuh badan jalan sebelum akhirnya area tersebut ditutup total.

Pemerintah menutupi tumpukan dengan terpal dan melakukan penyemprotan untuk menekan bau serta mencegah penambahan sampah baru.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangsel, Bani Khosyatullah, menegaskan bahwa tindakan cepat harus dilakukan demi menjaga kondisi kota tetap terkendali dan meminimalkan gangguan bagi masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyatakan bahwa TPA Cipeucang sedang menjalani perbaikan konstruksi dan penataan ulang timbunan. Karena itu, sampah tidak bisa masuk selama beberapa hari.

Pemerintah juga mulai menjajaki kerja sama pembuangan dengan daerah lain sebagai solusi sementara hingga TPA kembali beroperasi normal.

THE EDITOR – Kota Medan di jaman Belanda tidak pernah alami banjir karena ratusan meter drainase di kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara tersebut selalu mendapat perlakuan istimewa seperti di negara-negara Eropa pada umumnya. Diantaranya dengan pengecekan langsung pada saluran drainase kecil sepanjang 2 km serta penyemprotan dengan water canon pemadam kebakaran setiap satu bulan sekali di area drainase induk.

“Medan ketika di jaman Belanda itu di seluruh sistem drainasenya yang panjangnya lebih dari 200 km itu tiap hari ada petugas yang periksa. Sampah diangkat dari parit (dan) 1 bulan sekali drainase induk disemprot dengan water canon mobil pemadam kebakaran,” demikian kata Pengamat Lingkungan Hidup dari Universitas Sumatera Utara Yance dalam wawancara dengan Info Sumut pada 9 Desember 2025 kemarin.

Kata Yance, di masa lalu, Belanda telah mengkalkulasi pertambahan jumlah penduduk Medan hingga 2 kali lipat untuk menghitung potensi banjir do kota tersebut. Sistem tersebut diketahui bertahan selama 30 tahun, bahkan hingga tahun 1980-an.

ALIH FUNGSI RESAPAN RUSAK KOTA MEDAN

Lulusan Universitas Gadjah Mada ini juga mengatakan bila rusaknya sistem drainase serta area resapan hijau telah membawa mimpi buruk bagi Medan.

Salah satu area resapan hijau yang disoroti oleh Yance diantaranya adalah jalur hijau di Jalan Mongonsidi sekarang berubah fungsi menjadi Villa Polonia, Jalan Iskandar Muda, Jalan Sudirman dan Jalan Diponegoro yang seharusnya jadi kawasan pemukiman penduduk justru beralih fungsi jadi gedung perkantoran untuk perbankan, asuransi serta menjadi salah satu tempat berdirinya pusat perbelanjaan besar dengan nama Sun Plaza dan Paladium.

Kondisi ini ternyata membuat tanah harus menahan beban yang tidak semestinya karena 1000 meter luas lahan yang ada di lokasi tersebut dipaksa untuk menampung lebih dari 500 orang melalui bangunan bertingkat. Padahal, area respan air yang boleh ditempati tersebut hanya bisa dibangun 10 unit rumah saja.

“Semuanya membutuhkan air, sementara drainase tidak diubah. Disitulah jebolnya drainase bangunan Belanda,” katanya.

GUBERNUR SUMUT HARUS MAMPU KOORDINASI

Yance mengatakan bila Gubernur Sumatera Utara harus ikut campur dalam menyelesaikan persoalan banjir di Medan sebab Walikota tidak memiliki kuasa saat banjir datang dari kota-kota kabupaten lain di sekitar Medan.

“Sebab Walikota tidak punya kuasa. Walikota hanya punya kuasa di Medan,” katanya.

Yance mengatakan bila Pemprov Sumatera Utara harus mulai bersinergi untuk menangani banjir dari hulu hingga hilir. 

Yance mengaku sudah pernah menangani persoalan banjir di kawasan Jawa Tengah, menurutnya, satu-satunya jalan saat ini untuk menangani banjir adalah mempelajari cara penanganan banjir dari wilayah yang sudah berhasil menangani banjir di kota mereka.