JAKARTA – Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia selama ini mengklaim diri sebagai simbol pluralisme dan toleransi di Tanah Air. Sayangnya, tidak demikian lagi, sebuah artikel ilmiah baru-baru ini melaporkan bahwa pengikut NU ternyata memiliki tingkat intoleransi yang sama dengan umat muslim pada umumnya. Bahkan dalam beberapa hal disebut sangat intoleran.
The Conversation menyebutkan bahwa kritikan terhadap sikap intoleran NU ini disampaikan oleh Dosen Ilmu Sosial dan Politik di UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi dan Pengajar Ilmu Politik di Australian National University Marcus Mietzner. Dalam kajiannya diketahui bahwa kritikan tajam ditujukan langsung kepada cendikiawan NU.
Mietzner dan Muhtadi dalam artikelnya mengaku menggunakan data kuantitatif tentang sikap keberagamaan pengikut NU yang selama ini belum tersedia. Lewat The Conversation Peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina Husni Mubarok mengkritisi juga bahwa analisis kedua orang tersebut yang menghubungkan data intoleransi pengikut NU dengan perilaku elite tidak sepenuhnya benar. Data survei intoleransi yang disajikan juga belum kuat untuk kepentingan advokasi toleransi di Indonesia.
Diketahui bahwa menurut data LSI, baik pada aspek kultur maupun politik, intoleransi beragama di Indonesia meningkat sejak 2017. Disebutkan bahwa 48{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc} masyarakat menolak pendirian rumah ibadah non-Islam. Angka tersebut cenderung naik di tahun 2018 menjadi 52{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc} dan di tahun 2019 menjadi 53{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc}.
“Tahun 2017 menjadi catatan penting dalam dinamika intoleransi di Indonesia. Pada tahun itu, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, seorang Kristen keturunan Cina, dihukum penjara dengan tuduhan penistaan agama dan gagal untuk duduk kembali sebagai gubernur Jakarta,” seperti dalam artikel tersebut.
Dari analisisnya, temuan peningkatan intoleransi di NU berkaitan dengan perilaku elite NU sejak organisasi berdiri. Sejak awal, elite NU dinilai terbuka terhadap pengaruh tradisi lokal, seperti menghormati leluhur, selain pengaruh Timur Tengah.
“Keterbukaan NU ini, menurut Mietzner dan Muhtadi, terkait erat dengan kepentingan ekonomi politik,” jelas Husni Mubarok.
Sejarah menyebutkan bahwa sejumlah kiai mendirikan NU pada 1926 sebagai respons terhadap gerakan Islam modernis Muhammadiyah yang berdiri 1912. Muhammadiyah, yang mengikuti pandangan-pandangan Timur Tengah, gencar mengkampanyekan praktik keagamaan yang mencampuradukan dengan tradisi lokal sebagai praktik sesat.
“Para kiai menilai kehadiran gerakan Islam modernis itu mengancam eksistensi dan legitimasi mereka di mata para pengikutnya,” jelasnya.
Pada masa awal kemerdekaan, NU cenderung berkoalisi dengan kelompok nasionalis ketimbang partai Islam. Berkat koalisinya dengan partai nasionalis, NU mendapat jatah posisi menteri agama.
Husni Mubarok menilai Mietzner dan Muhtadi memahami bahwa retorika serupa dilakukan ketika NU dipimpin Abdurrahman “Gus Dur” Wahid – pemimpin yang dianggap paling berjasa dalam melakukan transformasi di tubuh NU.
“Gus Dur memang mengubah pandangan ideologi politik NU dari negara Islam ke model negara yang menghormati ragam agama,” jelas Husni.
Husni Mubarok sepakat dengan kedua peneliti tersebut bahwa cara tersebut tak sekedar komitmen terhadap pluralisme, tetapi juga sebagai sebuah kesepakatan Gus Dur dengan pemerintahan otoriter Soeharto.
Husni Mubarok sepakat dengan Mietzner dan Muhtadi bahwa kewajiban memahami Pancasila ala Soeharto hanyalah sebuah alasan untuk bisa mengontrol kekuatan Islam. Nu menerima kewajiban itu dinilai atas dasar agar memiliki posisi di pemerintahan Soeharto.
Meski demikian, Husni Mubarok tetap mengkritisi pandangan publik terhadap kebijakan progresif Gus Dur yang dianggap justru otoriter saat membekukan parlemen. Padahal saat itu Gus Dur berhasil membuat kebijakan baru dan sangat jarang terjadi terhadap warga keturunan Tiongkok.
Setelah kepergian Gus Dur hingga saat ini, lanjutnya, NU mengampanyekan “Islam Nusantara” sebagai payung bagi advokasi toleransi dan pluralisme. Husni Mubarok mengaku setuju dengan sikap Mietzner dan Muhtadi yang menilai wacana ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi-politik.
Meski demikian, Husni Mubarok juga mengkritisi artikel Mietzner dan Muhtadi. Menurutnya menghubungkan perilaku sebagian elite dengan data intoleransi sebagai sebab-akibat tidak sepenuhnya tepat; karena itu, klaim mereka menjadi bermasalah.
Dari segi analisis, keduanya terjebak pada apa yang dalam ilmu sosial disebut sebagai bias seleksi. Keduanya memilah informasi yang hanya mendukung variabel penjelas yang mereka inginkan. Ia menilai lapisan warga NU tidak bisa dilihat dari dua sisi seperti elite dan akar rumput. Ia berharap kedua peneliti tersebut juga melihat lapisan tengah NU, yaitu kaum intelektual dan aktivis.
“Jika analisis kedua peneliti benar, para aktivis NU yang bergabung di Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) – badan otonom di bawah PBNU, misalnya, tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan politik elite PBNU,” jelas Husni.
Husni Mubarok juga membeberkan fakta lain dimana Lakpesdam juga turut membantu advokasi ketika penghayat kepercayaan menguji undang-undang kependudukan terkait kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Mahkamah Konstitusi. PBNU mengatakan bahwa penghayat kepercayaan bukan agama. Contoh lain adalah advokasi sekelompok elite intelektual NU untuk kesetaraan gender di pesantren dan jemaah akar rumput NU.
Sikap intoleransi NU dimata Husni Mubarok juga tidak seperti yang diklaim Mietzner dan Muhtadi. Meski Ketua umum PBNU Said Aqil Sirodj mendukung Prabowo Subianto saat Pemilu, namun Husni mengklaim pemilih NU tidak lantas mendukung Prabowo.
“Dinamis berarti pengikut NU mendengarkan suara elite pada kondisi dan isu tertentu. Berlapis artinya pengikut NU menghadapi opini kiai NU dari lapisan paling bawah, kiai kampung hingga elit di pusat, yang beragam,” jelasnya.
Terkait sentimen intoleransi pengikut NU terhadap pemimpin non-Muslim meningkat terkait kasus Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kala itu, Husni Mubarok menilai sangat wajar. Selain menuliskan bahwa sejarah Islam dan Kristen di Indonesia memang terkait dengan perasaan saling terancam, Husni menilai gerakan 212 kala itu memang salah satu cara kristenisasi di Indonesia.
“Sejarah saling keterancaman ini menjelaskan dinamika sikap intoleransi umat Islam, khususnya pengikut NU, terhadap pendirian rumah ibadah non-Muslim,” tulis Husni Mubarok lagi.
