JAKARTA – Pemerintah menilai harus ada upaya pemulihan ekonomi dan sosial berbasis strategi kebijakan berkelanjutan, terutama implementasi pembangunan rendah karbon untuk mengantisipasi pulihnya perekonomian nasional dan dunia yang tinggi emisi (carbon intensive industries).
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto mengatakan bahwa intervensi ekonomi secara maksimal adalah salah satu upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi krisis ekonomi akibat Covid 19. Ia mengklaim cara ini mampu mempercepat perekonomian dan kehidupan sosial Indonesia usai pandemik.
“Krisis ekonomi dan sosial yang disebabkan Covid-19 telah membawa perubahan mendasar pada
prioritas pembangunan Indonesia,” ujar Arifin dalam keterangan yang diterima The Editor, Sabtu (30/05).
Untuk diketahui, program kerja pemerintah di sepanjang tahun 2020 diutamakan pada penanggulangan
pandemi, jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas ekonomi. Sedangkan pada tahun 2021 nanti fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, H.E. Owen Jenkins pemerintah Inggris melalui UK Climate Change Unit mendukung usaha bersama pemerintah Indonesia dan dunia usaha serta sektor swasta untuk bersama-sama menanggulangi ancaman global dari pandemic Covid-19.
Hal penting lainnya yang akan dilakukan oleh pemerintah Inggris untuk membantu pemulihan paska Covid-19 adalah mendukung kebijakan stimulasi pemulihan pembangunan rendah karbon. Yang mana kedepannya akan memberikan peluang investasi dan pilihan-pilihan kebijakan yang dapat membantu memberikan peluang investasi dan pilihan-pilihan kebijakan yang dapat membantu.
“Disaat yang sama juga menanggulangi ancaman sangat mendesak atas lingkungan dan perubahan iklim,” ujar Owen.
Hal penting lainnya, lanjutnya, pemerintah Inggris mendukung iklim investasi Indonesia agar lepas dari dampak krisis global Covid 19.
Pembangunan kembali Indonesia yang lebih baik (build back better) versi Bappenas di bidang ekonomi adalah menciptakan model bisnis yang rendah karbon dan berkelanjutan, pemanfaatan dana publik untuk investasi di sektor yang mendukung perekonomian sekaligus rendah emisi dan berkelanjutan dan mengintegrasikan risiko dan peluang iklim ke dalam sistem keuangan serta aspek-aspek penyusunan kebijakan publik dan infrastruktur.
