BURKINA FASO – Sebuah konferensi nasional di Burkina Faso telah menyetujui piagam yang akan memungkinkan pemerintah militer yang merebut kekuasaan pada Januari lalu untuk memimpin transisi tiga tahun.
Menurut laporan media, piagam itu disetujui dan kemudian ditandatangani oleh pemimpin pemerintah militer Letnan Kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba pada Selasa (1/3) dini hari usai debat sepanjang hari di ibu kota, Ouagadougou.
Pada 24 Januari lalu, Damiba memimpin kudeta yang menggulingkan Presiden Roch Marc Christian Kabore. Saat penandatanganan piagam, ia dikabarkan tidak berbicara.
Kudeta tersebut adalah yang keempat dalam 18 bulan terakhir di kawasan Afrika Barat.
Kejadian ini telah menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi di kawasan yang melepaskan julukan “sabuk kudeta” tersebut.
Sebelumnya, komisi penyusun piagam transisi telah mengusulkan masa transisi selama dua setengah tahun, namun pemerintah militer dikatakan memerlukan waktu tersebut untuk menstabilkan negara dan menyelenggarakan pemilihan umum.
Terpukul oleh kekerasan
Burkina Faso, bersama tetangganya Mali dan Niger, sedang berjuang untuk menahan serangan dari pasukan bersenjata yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIL (ISIS).
Pasukan tersebut telah membunuh ribuan orang dan membuat ratusan ribu orang mengungsi di daerah Sahel Afrika Barat, membuat petak-petak wilayah pemerintah yang melemah dan tidak dapat dikendalikan.
Eddie Komboigo, pemimpin salah satu partai oposisi utama dan runner-up dalam pemilihan presiden 2020, menyambut baik piagam tersebut.
“Memang benar bahwa tidak semua orang akan senang dengan piagam transisi … tetapi itu adalah konsensus yang kami capai,” kata Komboigo.
Ia mendesak pemerintah militer untuk bernegosiasi dengan para pemimpin regional dan mitra internasional sehingga semua pihak dapat menyepakati jangka waktu transisi tersebut.
Burkina Faso sendiri diskors dari Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat dan Uni Afrika. Kedua aliansi tersebut menyerukan pengembalian tatanan konstitusional negara ini sesegera mungkin.
Amerika Serikat juga dikabarkan telah menghentikan bantuan yang hampir menyentuh angka 160 juta dolar Amerika (sekitar 2,3 triliun rupiah) karena kudeta.
Sumber: Al Jazeera
